HukumLiputan

Sanggupkah Sektor Properti Menarik Dana Repatriasi?

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Derasnya dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air, hasil dari pelaksanaan program amnesti pajak yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, memang benar-benar menggiurkan untuk digunakan dalam beragam sektor.

Menurut lembaga Indonesia Property Watch (IPW), seharusnya sektor properti yang menjadi prioritas untuk investasi dari derasnya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sehingga stimulus yang ada harus benar-benar diterapkan secara nyata.

“Dengan masuknya dana repatriasi ini akan memberikan dorongan psikologis yang kuat bagi para investor untuk melakukan investasi sektor properti,” kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda.

Menurut Ali Tranghanda, properti layak dijadikan sebagai prioritas utama antara lain karena dana masuk dinilai paling tidak harus mengendap selama tiga tahun dan sektor properti juga merupakan investasi jangka panjang pilihan.

Dia mengingatkan bahwa kehadiran amnesti pajak harus diikuti dengan insentif bagi para pemodal untuk berinvestasi di sektor properti.

“Masuknya modal dari luar negeri akan memperkuat struktur pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur dan properti baik di bursa saham maupun di sektor riil, termasuk banjirnya dana-dana murah di perbankan sehingga bunga rendah akan segera terjadi,” katanya.

Ali memperkirakan hingga sekitar Rp70 trilun dari dana repatriasi yang telah masuk ke Indonesia dapat ditempatkan di sektor properti, dengan asumsi sampai akhir masa amnesti pajak 1 April 2017 diperkirakan dana yang masuk sebesar Rp150 triliun.

Selain itu, ujar dia, melihat perkembangan yang ada saat ini maka tidak mustahil nilai itu akan tercapai bahkan melebihi perkiraan angka Rp70 triliun.

Dia berpendapat bahwa amnesti pajak di Indonesia terbilang sukses bahkan paling sukses di dunia, antara lain karena pada akhir periode pertama pada 30 September 2016 mencapai Rp3.625 triliun berdasarkan surat pernyataan harta (SPH).

Harta tersebut terdiri atas deklarasi dalam negeri senilai Rp2.536 triliun, deklarasi luar negeri senilai Rp952 triliun, dan repatriasi Rp137 triliun.

“Momen ini sangat luar biasa karena bertepatan dengan siklus properti yang sudah mulai bergerak naik. Dari hasil analisis yang dilakukan Indonesia Property Watch, saat ini tren penjualan properti telah bergerak tipis atau tumbuh 3,2 persen berdasarkan unit terjual,” katanya.

Ali memperkirakan dana repatriasi yang diparkirkan pada instrumen perbankan dapat masuk ke sektor properti melalui beberapa jalur, antara lain pembelian saham properti di bursa saham, penyertaan modal kepada para pengembang, atau pembelian langsung properti.

Konsultan properti internasional Jones Lang LaSalle (JLL) menyatakan meski masih belum seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi pengembang dan konsumen sektor properti kini sudah lebih aktif yang mengindikasikan kelesuan properti mulai berubah.

“Walaupun belum ditandai dengan peningkatan yang signifikan, baik para pengembang maupun konsumen terlihat lebih aktif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,” kata Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto.

Menurut dia, kelesuan makroekonomi yang berangsur-angsur membaik dinilai mampu memunculkan sentimen positif terhadap bisnis properti secara keseluruhan.

Untuk itu, ujar dia, para pelaku bisnis properti diharapkan bisa selalu muncul dengan strategi baru mengingat persaingan akan semakin kompetitif.

Sementara itu, Country Head JLL Indonesia Todd Lauchlan meyakini bahwa dalam jangka waktu beberapa bukan ke depan, sejumlah aktivitas yang terjadi di dalam negeri akan dapat menstimulasi bisnis properti ke arah yang lebih baik.

Kebangkitan Apalagi, Ali Tranghanda juga memperkirakan bahwa sektor properti di Indonesia yang sempat melesu dalam beberapa tahun terakhir akan mulai mengalami titik balik menuju kebangkitan pada semester II tahun 2016.

“Diperkirakan akan ada ‘turning point’ (titik balik) pada semester II/2016. Siklus properti sudah berada di titik paling bawah sehingga kemungkinan naiknya bakal lebih besar,” kata Ali dalam diskusi “Potensi Dana Repatriasi Amnesti Pajak di Ranah Properti” di Synthesis Square, Jakarta, Kamis (22/9).

Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah meningkatkan upaya optimisme sektor properti sehingga jangan sampai ada lagi pesimisme dalam aktivitas perekonomian penting secara nasional tersebut.

Dia berpendapat bahwa siklus properti itu memang ada dan dari pergerakan yang ada, maka fase turunnya adalah pada periode 2014-2015.

Ali yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch mengingatkan bahwa mulai kuartal II/2016 juga ada beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah.

Ali juga mengemukakan kondisi demografi saat ini juga sangat mendukung karena banyak penduduk yang sedang berada dalam usia produktif serta sekitar 40 persen termasuk kelas menengah yang memiliki penghasilan sekitar Rp5 juta-20 juta per bulan. “Jadi potensinya ada di sana,” katanya.

Namun, dia mengingatkan bahwa karena ada amnesti pajak maka banyak kelas menengah yang saat ini disibukkan dengan itu. Sedangkan pada akhir tahun biasanya penjualan properti agak sepi.

Sementara pada awal 2017 masyarakat sepertinya juga disibukkan dengan pemilihan kepala daerah seperti pada Pilkada DKI Jakarta, dan setelah pesta demokrasi itu diperkirakan akan ada gairah di sektor properti.

Saingan Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor properti bukanlah satu-satunya instrumen yang dapat digunakan dalam menggunakan dana repatriasi tersebut, karena telah banyak sektor lainnya yang juga siap menadah uang dalam jumlah besar tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan dana repatriasi dari hasil program amnesti pajak akan mulai masuk ke instrumen investasi pasar modal dalam waktu dekat.

“Dalam peraturannya, dana repatriasi masuk ke bank persepsi. Setelah itu, pemilik dana tentu akan berpikir untuk menempatkan dananya ke sejumlah produk investasi. Perkiraan saya, dalam 1-2 bulan ke depan mulai masuk ke pasar modal. Apakah nanti masuknya ke saham dalam hal ini sekuritas, atau ke reksa dana dalam hal ini manajer investasi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida di Jakarta, Kamis (6/10).

Nurhaida mengatakan pemilik dana repatriasi dapat memanfaatkan pasar modal sebagai tempat investasi yang menjanjikan, mengingat kinerja pasar modal Indonesia cukup positif.

Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan dana repatriasi amnesti pajak akan mendongkrak simpanan perbankan pada akhir Desember 2016 dan terasa signifikan pada kuartal-1 2017.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, dalam sebuah seminar, di Jakarta, Kamis (6/10), memperkirakan pada akhir 2016, dana repatriasi yang masuk sedikitnya sekitar Rp180-Rp200 triliun, dari posisi terakhir September 2016 sebesar Rp137 triliun.

Sedangkan hingga akhir September 2016, Juda mengakui likuiditas perbankan memang tertekan karena nasabah banyak mengambil dana untuk membayar tebusan amnesti pajak.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon meminta pemerintah menggenjot dana repatriasi pada periode kedua dan ketiga program amnesti pajak.

Menurut Nurdin, di Jakarta, Rabu (5/10), kendati deklarasi dana pada periode pertama mencapai Rp3.621 triliun, namun jumlah repatriasi masih jauh dari target yakni Rp137 triliun dari rencana Rp1.000 triliun.

“Makanya dalam periode kedua ini, ‘tax amnesty’ harus bisa menggenjot repatriasi dana, agar program ini bisa disebut berhasil,” ujarnya.

Dengan semakin banyaknya dana repatriasi yang masuk, maka sektor properti juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi “madu” yang menarik untuk menjadi instrumen investasi penggunaan dana tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami