HukumNasionalPailit

Sariwangi Dinyatakan Pailit Oleh PN Jakarta Pusat

BTN iklan

JAKARTA, LEI – PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian terkait utang piutang dengan PT Bank ICBC Indonesia.

Menurut pandangan Ketua Dewan Teh Indonesia Bambang Murtioso, menurunnya kinerja perusahaan SAEA lebih karena adanya kesalahan strategi bisnis. Beberapa tahun lalu perusahaan berinvestasi di sektor hulu dengan membangun teknologi pengairan untuk kebunnya.

Bambang menilai investasi itu, tidak efisien bagi bisnis teh di tanah air. Sebab fungsi dari teknologi pengolah air itu tidak efektif dalam memasok kebutuhan air ke perkebunannya.

Tak hanya Sariwangi, Bank ICBC Indonesia juga mengajukan pembatalan perdamaian dengan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Perusahaan yang masih dalam Sariwangi Group itu juga ikut dinyatakan pailit.

Setelah tagihan kredit utang bermasalah Bank ICBC Indonesia sepakat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Total utang Sariwangi kepada Bank ICBC Indonesia saat itu mencapai US$ 20.505.166 atau sekitar Rp 309,6 miliar.

Namun sejak perjanjian itu pihak Sariwangi tidak memenuhi perjanjian dengan membayar cicilan utang. Hingga akhirnya PT Bank ICBC Indonesia mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. Tindakan ingkar janji yang dilakukan Sariwangi dan Indorub, bukan sekadar lalai pada kewajiban pembayaran utang bunga melainkan juga tenggat waktu pembayaran utang tersebut.
    meski ada pembayaran yang dilakukan Indorub tapi anak usaha Sariwangi itu tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan saat membayar utang.
    Tagihan utang bunga ini seharusnya dicicil tiap bulan pasca homologasi. Namun, dalam perjanjian perdamaian sekaligus juga disepakati bahwa pembayaran dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan bisa dilunasi pada 9 Oktober 2016.
    Namun, Sariwangi maupun Indorub tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya yaitu 9 Oktober 2017.
    Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp500 juta dan berlangsung secara berkala sampai dengan Agustus 2018. Ini pun hanya datang dari pihak Indorub, tanpa ada kepatuhan dari Sariwangi.
    Dalam pertimbangannya, Hakim Abdul menyatakan bahwa Sariwangi dan Indorub telah terbukti lalai menjalankan kewajibannya sesuai rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdahulu. (pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

    Bagaimana tidak pailit. Disaat ekonomi riil lesu seperti sekarang ditambah manajemen yang tidak top form. Masih berani berekspansi. Seharusnya wait and see dahulu. ini sudah bukti bahwa indonesia saat ini sudah terseret arus resesi. Ini bukan perkara mudah lagi. Berapa banyak ribuan karyawan yang dirumahkan. Dampaknya akan segera terlihat dalam waktu yang akan datang. Semestinya pemerintah sudah harus siaga karena bangkrutnya SAEA akan sangat memukul perekonomian nasional
    saya kasihan terhadap karyawan yang akan di PHK nanti nya, mengacu pada (Pasal 165 UU Ketenagakerjaan ayat 1). Yaitu nanti perusahaan berperan penuh dalam mengganti hak-hak karyawan yang diambil

     

  2. Tindakan ingkar janji yang dilakukan Sariwangi dan Indorub, bukan sekadar lalai pada kewajiban pembayaran utang bunga melainkan juga tenggat waktu pembayaran utang tersebut.
    meski ada pembayaran yang dilakukan Indorub tapi anak usaha Sariwangi itu tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan saat membayar utang.
    Tagihan utang bunga ini seharusnya dicicil tiap bulan pasca homologasi. Namun, dalam perjanjian perdamaian sekaligus juga disepakati bahwa pembayaran dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan bisa dilunasi pada 9 Oktober 2016.
    Namun, Sariwangi maupun Indorub tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya yaitu 9 Oktober 2017.
    Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp500 juta dan berlangsung secara berkala sampai dengan Agustus 2018. Ini pun hanya datang dari pihak Indorub, tanpa ada kepatuhan dari Sariwangi.
    Dalam pertimbangannya, Hakim Abdul menyatakan bahwa Sariwangi dan Indorub telah terbukti lalai menjalankan kewajibannya sesuai rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdahulu. (pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

    Bagaimana tidak pailit. Disaat ekonomi riil lesu seperti sekarang ditambah manajemen yang tidak top form. Masih berani berekspansi. Seharusnya wait and see dahulu. ini sudah bukti bahwa indonesia saat ini sudah terseret arus resesi. Ini bukan perkara mudah lagi. Berapa banyak ribuan karyawan yang dirumahkan. Dampaknya akan segera terlihat dalam waktu yang akan datang. Semestinya pemerintah sudah harus siaga karena bangkrutnya SAEA akan sangat memukul perekonomian nasional
     saya kasihan terhadap karyawan yang akan di PHK nanti nya, mengacu pada (Pasal 165 UU Ketenagakerjaan ayat 1). Yaitu nanti perusahaan berperan penuh dalam mengganti hak-hak karyawan yang diambil

     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 − 5 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami