Internasional

Sebut Duterte Ancaman Demokrasi, Filipina Panggil Dubes AS

BTN iklan

MANILA – Filipina memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk menunjukkan kemarahan mereka atas laporan intelijen yang menyebut Presiden Rodrigo Duterte ancaman bagi demokrasi. Kedutaan Besar Filipina di AS juga diberitahu untuk memberikan gambaran akurat tentang situasi negara mereka kepada intelijen AS.

Pekan lalu, komunitas intelijen AS, dalam laporan Worldwide Threat Assessment mereka, mencantumkan nama Presiden Rodrigo Duterte sebagai salah satu pemimpin di Asia Tenggara yang terus menimbulkan “ancaman” terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Penilaian tersebut menyebut pemimpin berusia 72 tahun itu dapat “menangguhkan” konstitusi negara tersebut dan memberlakukan undang-undang darurat militer nasional. Duterte juga dituduh menggunakan media sosial untuk menyebarkan pandangan pemerintah dan untuk melawan kritik terhadap pemerintah.

Penyebutan Duterte dalam laporan setebal 28 halaman itu menghantam jantung pemerintah Filipina. Menganggapnya sebagai penghinaan, Manila memanggil Duta Besar AS untuk Filipina pada hari Kamis guna menjelaskan penilaian intelijen AS dan untuk mempertahankan pencairan hubungan yang disaksikan di bawah Trump.

“Setelah Duta Besar AS Sung Kim menjelaskan sifat dari laporan tersebut kepada Sekretaris Eksekutif Salvador Medialdea, kedua negara membahas kepentingan bersama dan kemungkinan untuk memperluas kemitraan kita,” kata kedutaan AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari RT, Sabtu (24/2/2018).

Pihak AS juga mengkonfirmasi komitmennya untuk berkolaborasi dan menegaskan kembali kekuatan hubungan bilateral yang luas dan dalam antar kedua negara.

Setelah pertemuan tersebut, pihak Filipina mendesak staf kedutaannya di AS untuk menghubungi anggota komunitas intelijen guna memberi mereka gambaran “akurat” tentang reformasi Duterte di negara tersebut.

“Medialdea menginstruksikan Departemen Luar Negeri, melalui kedutaan Filipina kami di Washington DC, untuk berkoordinasi dan terlibat dengan badan-badan AS yang terlibat dalam penulisan asesmen tersebut,” kata juru bicara istana kepresidenan Harry Roque, menyusul pertemuan hari Kamis.

“Medialdea selanjutnya mengarahkan pejabat kedutaan dan staf kami di AS untuk memberikan informasi akurat mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan di Filipina,” imbuhnya.

Setelah publikasi laporan intelijen AS, Kepala Penasihat Hukum Presiden Salvador Panelo membela presiden Filipina tersebut. Ia mengatakan bahwa kebijakan Duterte hanya menargetkan unsur kriminal, pedagang obat bius dan pejabat pemerintah yang korup.

“Otokrasi tidak lazim, karena mereka ingin semua orang percaya. Media kita masih bisa menyiarkan dan mencetak apa yang mereka inginkan, ‘berita palsu’ disertakan. Peradilan dan pengadilan kita berfungsi seperti biasa. Badan legislatif kami tetap independen dan kebutuhan dasar masih dikirim,” terang Roque.

“Tidak ada pemerintahan bela diri revolusioner atau nasional, yang pejabat intelijen AS katakan bahwa Presiden dapat menyatakan atau memaksakannya,” tegasnya.

Duterte mengumumkan darurat militer di bagian selatan negara itu tahun lalu, sebagai tanggapan atas pengepungan di Marawi yang dilakukan oleh sebuah kelompok militan yang terkait dengan teroris ISIS. Darurat militer di daerah itu telah diperpanjang sampai akhir 2018.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close