Segampang Itukah Menyebut Black Out Listrik Massal Separuh Jawa karena Sabotase?

JAKARTA, (LEI) – Sejak Minggu (4/8) kemarin peristiwa mati listrik hampir separuh wilayah Jawa membuat geger banyak kalangan. Ditambah lagi ada beberapa analisa bermunculan mengenai adanya ‘sabotase‘ terhadap jaringan listrik di Jawa.

Banyak sekali layanan publik yang bergantung pada listrik seperti KRL dan MRT di Jakarta mogok, pengguna internet dari media sosial hingga ojek online shutdown. Kejadian ini mengingatkan kita pada sebuah film berjudul Die Hard 3 tentang serangan cyber kepada fasilitas pemerintah yang kemudian dikaitkan dengan unsur ‘sabotase‘. Segampang itukah berasumsi adanya sabotase dari pihak luar?

“Menurut saya tidak. Ini karena PLN terlalu pede (percaya diri) mengandalkan kontrol by computer,” kata Dr. Laksanto Utomo.

“PLN lupa akan infrastruktur dengan kondisi lapangan kultur dan budaya masyarakat, baik itu PLN maupun pemakainya. Undang-Undang mengatakan energi listrik adalah monopoli negara yang artinya PLN bukan perusahaan satu-satunya yang dapat memonopoli secara absolut tidak dapat dikontrol. Negara perlu membuat perusahaan yang mirip sebagai kompetitor sehingga memberikan layanan memuaskan kepada konsumen, agar PLN segera membenahi ke dalam dan layanan ke konsumen,” lanjutnya.

“Kejadian yang kemarin pecat semua manajemen yang bertanggung jawab, karena merugikan konsumen dan secara keseluruhan. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat? Perlu kiranya memberikan pelajaran kepada PLN dengan melakukan Gugatan Class Action. Sebab banyak kerugian yang disebabkan padamnya listrik PLN,” ujar pengajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum USAHID itu.

“Jika diakumulasi dan dihitung secara ekonomi, padamnya listrik PLN telah merugikan milyaran rupiah (perlu dihitung). Pelajaran Class Action ini agar manajemen tak mengulangi kesalahan.”

Disampaikan Dr. St. Laksanto Utomo ,SH., MH (pengajar hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta)