Hukum

Sejumlah Anggota DPRD ”Kecipratan” Uang dari Wali Kota Madiun

BTN iklan

Jakarta, LEI – Sejumlah anggota DPRD Madiun menerima uang puluhan juta dari Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Sudah ada 8 orang wakil rakyat Madiun yang mengembalikan uang haram itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat malam (24/2), mengetakan, pengembalian dari anggota DPRD Madiun tersebut sampai saat ini jumlahnya mencapai Rp 370 juta.

“Kami dapat info tentang pengembalian uang, sekitar 8 orang DPRD Madiun jumlahnya sekitar Rp 22 juta sampai Rp 70 juta. Total yang sudah diserahkan sekitar Rp 370 juta,” ujar Febri.

Namun Febri tidak bersedia menyampaikan nama-nama anggota DPRD Madiun yang mengembalikan uang, termasuk besaran uang yang mereka kembalikan ke KPK. Febri juga enggan menyampaikan nama-nama anggota dewan lain yang diduga menerima aliran dana dari tersangka Bambang.

KPK kemudian menyita uang sejumlah Rp 370 juta tersebut terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemudian menyetorkannya ke rekening penampungan. “Kita setor ke rekening penampungan KPK,” kata Febri.

Dalam kasus pencucian uang tesangka Bambang, penyidik KPK juga telah menyita uang sekitar Rp 7,4 milyar terdiri dari Rp 6,3 milyar dan US$ 64.461 atau sekitar Rp 1,1 milyar terdiri dan deposito dan tabungan. Uang itu disita dari 6 rekening di
Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Jatim, dan Bank Mandiri.

Penyidik juga menyita empat mobil mewah milik Bambang, yakni Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Jeep Wrangler. Mobil mewah itu disita dari rumah dinas wali kota Madiun, rumah pribadi Bambang, dan anaknya.

Kemudian, menyita enam bidang tanah dan satu unit ruko yang juga diduga hasil dari korupsi Bambang. Penyitaan terhadap tanah-tanah itu beserta dengan bangunan yang ada ada di atas tanah tersebut, termasuk Kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Ahmad Yani.

KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka pencucian uang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun yang nilainya sebesar Rp 76,5 milyar karena diduga menerima hadiah atau janji.

Terkait kasus korupsi, KPK menyangka Bambang melanggar pasal 12 huruf iĀ atau 12B atau 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK juga menetapkan Bambang dalam kasus penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatannya sebagai wali kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019. Perbuatan ini melanggar Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami