HukumNasional

Sejumlah Dubes Negara Lain di Indonesia Halangi Terwujudnya Pasal Zina dan LGBT

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Ada gelagat duta besar negara uni eropa di Indonesia untuk menghalangi dimasukannya sejumlah persoalan moralitas, seperti zina, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dalam revisi UU KUHP.  Diam-diam ternyata mereka telah menemui Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil membenarkan bahwa beberapa waktu lalu, sejumlah duta besar negara uni eropa, telah menemui Komisi III DPR. Para dubes ini kemudian melakukan pertemuan tertutup di DPR RI.

“Mereka mempertanyakan sejumlah hal terkait Revisi UU KUHP. Mereka khawatir persoalan susila ini masuk dalam ketentuan formal (diatur lebih luas dalam revisi UU KUHP, Red),” kata Nasir, Selasa (13/2).

Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam persoalan LGBT dan Zina. Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja. Tetapi juga dikenai kepada pelaku yang masih bujangan/gadis.

Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana. Seperti: melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, mempublikasikan, melakukan dengan ancaman.

Para duta besar itu, menurut Nasir, memberi masukan agar tidak mempidanakan masalah-masalah tersebut. “Mereka (para duta besar) bilang kalau Indonesia itu negara toleransi dan demokrasi, supaya jangan mengatur hal-hal privat,” kata Nasir.

Walaupun awalnya mereka mengaku tahu kalau Indonesia mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan negara barat. Tetapi tetap saja mereka minta agar hal-hal yang mereka anggap urusan pribadi tidak dimasukan dalam persoalan pidana.

Lanjut Nasir, mereka menyebut persoalan nilai-nilai kesusilaan adalah persoalan pribadi atau privat. Tidak ada urusannya dengan masalah keluarga, masyarakat dan negara.

Tapi dia tidak sependapat dengan pandangan mereka. “Tapi ujung-ujungnya masalah susila ini akan mengancam ketahanan keluarga, sosial di masyarakat, dan pada gilirannya akan mengancam ketahanan negara,” jelas Nasir.

Dengan adanya masukan dari para duta besar uni eropa ini, Nasir mengatakan berterima kasih atas masukannya. “Tapi bagaimanapun juga kita adalah negara yang berdaulat. Bahwa nilai-nilai barat yang dianut barat dengan nilai-nilai Indonesia, yang mayoritas mengandung nilai-nilai agama, berbeda dengan mereka,” tutupnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 5 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami