Hukum

Sekretaris MA Bantah Terima Uang Terkait Perkara

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi membantah menerima uang dari kelompok bisnis Lippo, menjawab pertanyaan para wartawan setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Tidak benar, tidak benar,” kata Nurhadi saat menjawab pertanyaan wartawan apakah ia menerima uang dari kelompok bisnis Lippo, usai diperiksa di gedung KPK sekitar 11 jam, Senin.

Nurhadi diperiksa kedua kalinya setelah sebelumnya ia juga diperiksa pada Selasa (24/5) lalu.

“Ini tambahan keterangan saja, (isi pemeriksaan) tanya saja penyidiknya,” tambah Nurhadi singkat dan langsung masuk ke mobil Toyota Innova L 777 RA yang menunggunya.

Nurhadi juga tidak menjawab pertanyaan terkait keberadaan supirnya Royani yang udah dua kali dipanggil KPK tapi tidak memenuhi panggilan. Royani diduga menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA.

Selain Nurhadi, pada hari ini KPK juga memeriksa Presiden Direktur PT Paramoun Enterprise International Ervan Adi Nugroho, Direktur PT Lippo Karawachi Ninik Prajitno Nathan dan Direktur PT Direct Vision Paul Montolalu yang juga berada di bawah kelompok bisnis Lippo.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK pasti akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

“(Tersangka baru) itu pasti dong, kalau dari pihak mana, bisa dari beberapa pihak kan? Bisa dari Lipponya, bisa dari teman-teman yang ada di MA (Mahkamah Agung), bisa saja itu terjadi,” kata Agus pada Kamis (26/5).

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan dua tersangka yaitu panitera/sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap keduanya pada 20 April 2016.

Satu konglomerasi bisnis diduga terlibat kasus ini karena sejumlah anak perusahaannya tengah berperkara di Mahkamah Agung. Doddy diduga sebagai orang yang menjadi orang yang menangani sejumlah perkara tersebut dan melaporkan kepada induk konglomerasi bisnis itu.

Edy Nasution disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tengan penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebagai pemberi suap adalah Doddy Aryanto Supeno dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami