Hukum

Semalam YLBHI Digeruduk Massa Karena Dianggap Dukung PKI

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Ditengah kegelapan malam Kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia ( YLBHI) tampak mencekam, pada Minggu (17/9/2017). Kondisi gerbang kantor YLBHI dikunci rapat dan dijaga oleh puluhan aparat kepolisian. Kantor YLBHI nampak gelap. Lampu-lampu dimatikan.

Hanya beberapa orang saja yang duduk-duduk di tangga menuju pintu masuk yamg tertutup rapat.

Sejak pukul 21.30 WIB, puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).

Mereka pun memadati dua gerbang YLBHI yang berada di sebelah timur dan selatan. Salah seorang juru bicara dari massa yang berdemonstrasi meminta perwakilan masuk ke dalan kantor YLBHI.

Awalnya puluhan massa yang tak dikenal itu mendatangi kantor YLBHI sekitar pukul 21.30 WIB tanpa membawa spanduk atau pun atribut aksi. Kemudian berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

Mereka menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Ganyang PKI! Ganyang PKI,” teriak massa aksi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi sejak sore tadi.

Namun, diskusi membahas soal darurat demokrasi dan tidak terkait PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.

“Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi,” kata Isnur.

“Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar,” ujar dia. Hingga pukul 22.00 WIB, demonstran masih mengepung kantor YLBHI.

Sementara, puluhan aparat kepolisian dari sudah berjaga di sekeliling kantor YLBHI. Mereka membawa tongkat, perisai dan helm pengaman. Ada juga personel membawa pelontar gas air mata. Akibat aksi tersebut, lalu lintas di ruas Jalan Diponegoro macet total.

Polda Metro Jaya telah membubarkan seminar sebelumnya

Polda Metro Jaya telah membubarkan kegiatan seminar di Gedung LBH Jakarta di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat yang membahas masalah pengungkapan sejarah tahun 1965-1966 pada Sabtu (16/9/2017). Polisi berdalih, seminar tersebut dilarang diselenggarakan lantaran tidak mempunyai izin. Pembubaran diklaim dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi itu, pengacara publik LBH Jakarta, Yunita mengatakan, polisi mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dengan memaksa membubarkan acara.

Menurut Yunita, awalnya forum ’65 memang berniat untuk menggelar diskusi sejarah tahun 1965-1966. Tetapi kemudian muncul hoaks, bahwa diskusi itu adalah penyebaran paham PKI.

“Sudah diklarifikasi juga oleh pihak kepolisian bahwa ini bukan diskusi yang dimaksud. Kemarin polisi juga sudah sepakat diskusi bisa dilanjutkan. Eh sekarang malah membatalkan keputusan mereka kemarin, agar diskusi ditunda,” Yunita dihubungi, Sabtu (16/9/2017).

Tiba-tiba sebut dia, hari ini polisi melakukan keputusan sepihak. Dia menyebut, sejak pagi polisi melakukan penghadangan di depan kantor LBH Jakarta.

“Polisi berjaga-jaga dan melakukan penghadangan LBH dan kami tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Peserta yang sudah lansia harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, mau ke kamar kecil pun tidak diperbolehkan oleh polisi,” ucap dia.

Alhasil, panitia pun terpaksa membatalkan dan menunda acara sampai waktu yang belum ditentukan. “Tidak ada bentrok. Tadi memang sempat dihalang-halangi. Polisi memaksa acara dibubarkan dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan. Kemudian panitia mengumumkan ditunda,” katanya.

“Padahal kalau untuk diskusi seperti ini tidak dibutuhkan surat izin atau pemberitahuan. UU kan sudah atur kegiatan apa saja yang butuh pemberitahuan atau izin. Nah diskusi terbatas 50 orang tidak butuh izin dan pemberitahuan,” lanjutnya.

Yunita menilai, tindakan polisi tersebut mencerminkan darurat demokrasi di Indonesia. “Ini darurat demokrasi, Polisi harusnya melindungi masyarakat bukan malah seharusnya terpengaruhi berita hoaks. Kami menyayangkan. Ini preseden buruk, karena kalau tidak semua diskusi akademis atau sejarah bisa dibubarkan,” kata dia. [Kompas]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami