FinansialHukum

Semua All Out Untuk Tax Amnesti

BTN iklan

JAKARTA — Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.

Apalagi, pasar juga merespons positif program pengampunan pajak yang ditunjukkan dengan positifnya kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah hingga penurunan yield suku bunga acuan.

Dalam sosialisasinya di Medan, Kamis (21/7), Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan program pengampunan pajak kali ini harus berhasil karena sudah mengantongi dukungan sosial dan politik.

“Saya akan awasi sendiri pelaksanaan amnesti pajak ini. Saya punya tim sendiri dari intelijen dan BPKP. Seluruh tim pemerintah akan all out. Ini untuk kepentingan negara,” tegasnya di sela-sela sosialisasi kepada lebih dari 3.500 pengusaha di Sumatra.

Pada saat bersamaan, di Jakarta, empat bank penampung dana pengampunan pajak juga meneken kontrak dengan Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro di sela-sela acara sosialisasi yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Empat bank yang menjadi menjadi gateway dana tax amnesty yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.

“Kebijakan pengampunan pajak adalah bentuk pengampunan dosa dari pemerintah kepada rakyat secara massal,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara itu.

Lebih jauh, Kementerian BUMN juga mendorong 25 perusahaan pelat merah untuk menampung dana tax amnesty. Bisnis mencatat Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan menyerap dana Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari program tax amnesty.

Pada tahap awal, dana-dana itu akan masuk ke empat bank BUMN yang menjadi bank persepsitax amnesty. Selain itu, dana-dana tersebut akan dihubungkan ke empat manajer investasi (MI) milik pemerintah yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Mandiri Sekuritas (Persero), dan PT BNI Sekuritas (Persero).

Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan dana-dana tersebut masuk ke proyek infrastruktur yang dikelola BUMN. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun tak mau ketinggalan dan siap memberikan diskon sebesar 50% dalam transaksi tutup sendiri atau crossing saham baginominee saham di atas Rp3 triliun.

Pemberian diskon itu merupakan bentuk insentif dari BEI dalam menghadapi aliran dana pengampunan pajak. Tito Sulistio, Direktur Utama BEI, mengatakan diskon sebesar 50% dari biaya levy bagi nominee saham di atas Rp3 triliun berlaku hingga akhir Agustus 2016. Saat ini, biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di BEI (biaya levy) sebesar 0,03% dari nilai transaksi.

“Kalau mau dapat diskon, jangan pikir-pikir lagi, bantu dong negara,” kata Tito, Kamis (21/7).

Adapun, diskon biaya levy untuk crossing saham dengan nilai nominee saham di bawah Rp3 triliun masih dikaji bursa. Nantinya, diskon biaya levy khusus transaksi crossing saham akan berlaku secara berjenjang berdasarkan besaran nilai.

“Kami tunggu PMK berikutnya baru bisa membakukan besaran diskon,” ucap Tito.

Estimasinya, dana atas nominee saham asing yang berpotensi masuk dalam crossing sahamsekitar US$200 juta hingga US$400 juta. Menurutnya, broker menjadi ujung tombak atas berhasil tidaknya distribusi dana pengampunan pajak ke pasar saham. Bila aliran dana pengampunan pajak mengalir deras ke pasar saham, Tito yakin pasar saham bakal melaju naik dan kapitalisasi pasar menembus Rp6.000 triliun.

Untuk itu sejumlah manajer investasi pun menyatakan kesiapannya untuk membantu proses repatriasi harta dalam program amnesti pajak, salah satunya Panin Asset Management yang aktif mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada para kliennya.

MULAI BERBUAH

Upaya gigih pemerintah pun menjalankan program pengampunan pajak mulai membuahkan hasil. Sejak resmi bergulir pada awal pekan ini, Ditjen Pajak telah menerima 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program, dari total 14 kantor wilayah di seluruh RI.

Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutteng gomalut) Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan keberadaan 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program ini, terlihat dari tabel monitoring yang diakses oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP).

“Kami semua bisa memonitor, hanya memang pernyataan hadir dari mana belum dapat terlihat,” katanya dalam konferensi pers Program Amnesti Pajak Kanwil DJP Su lut teng gomalut di Manado, Kamis (21/7) malam.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan hingga hari ketiga pelaksanaan program, deklarasi aset mencapai Rp100 miliar. Pada hari kedua pelaksanaan tax amnesty, deklarasi aset hanya sebesar Rp1,94 miliar.

“Pengumuman aset yang telah masuk per hari ketiga pelaksanaan tax amnesty atau pada Rabu (20/7) baru mencapai Rp100 miliar. Kalau hari ini saya tidak tahu,” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).

Adapun kekhawatiran ‘perang’ rebutan data repatriasi dengan Singapura, diperkirakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap aliran masuk dana repatriasi.

Kartiko Wirjoatmadja, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk., menyebutkan tidak diperlukan treatment khusus untuk menghadapi aksi negara tetangga tersebut.

Maryono, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk., mengatakan isu terkait ada pihak negara tetangga yang rela membayar biaya deklarasi pengampunan pajak Indonesia tidak akan terlalu mempengaruhi potensi dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri.

PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK SEMUA ALL OUT

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami