Hukum

Sengketa Hutang PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan pengembang properti PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. dalam perkara permohonan pailit yang diajukan PT Monroe Consulting Group.

Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, Syamsul Edi mengatakan menerima eksepsi kompetensi relatif BUVA. Hakim menilai terdapat kesalahan domisili pengadilan berdasarkan alamat perusahaan.

Berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUVA, perusahaan berdomisili di Badung, Bali. Karena itu, seharusnya permohonan pailit diajukan lewat Pengadilan Niaga Surabaya.

Hakim mengatakan, dalam persidangan pemohon (Monroe) tidak memiliki satu bukti pun yang menunjukkan domisili Bukit Uluwatu berada di Jakarta. “Dengan demikian syarat formal permohonan tidak terpenuhi dan permohonan haruslah ditolak,” ujar Syamsul saat membacakan amar putusan, Rabu (1/2).

Sejalan dengan diterimanya eksepsi kompetensi relatif, maka permohonan pailit Monroe Consulting No. 58/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst. dinyatakan tidak dapat diterima.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum BUVA Giovani Sinulingga menyambut baik dan menyatakan bahwa putusan majelis hakim telah mempertimbangkan pokok-pokok jawaban dari termohon.

Lagipula, dia menekankan perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan properti yang menjadi kliennya. Perusahaan yang diajukan pailit oleh PT Monroe adalah PT Dialog Mitra Sukses (DMS). Adapun DMS adalah anak usaha BUVA yang bergerak dalam bidang menejemen konsultasi.

“Objek hukum perkara ini adalah utang DMS ke pemohon. DMS yang memperoleh jasa dari pemohon, bukanlah BUVA,” ujarnya.

BUVA, lanjut dia, tidak bertanggung jawab atas tindakan dan utang piutang dari anak usahanya. Menurutnya, hal ini sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 3 ayat (1) UU PT menyebutkan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Sementara itu, kuasa hukum Monroe Consulting Group Dedyk Eryanto Nugroho akan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan majelis hakim. Dia menilai, majelis hakim kurang cermat dalam memutus perkara ini.

Dedyk menolak disebut salah alamat dalam mendaftarkan perkara. Dia merujuk pada Pasal 5 ayat 2 UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan alamat suatu perusahaan harus sesuai dengan tempat kedudukannya.

Dalam laporan keuangan dan profil BUVA di Bursa Efek Indonesia, sebutnya, perseroan mencantumkan kantor pusat di Jakarta, bukan Bali. Selain itu, dia mengklaim bisa membuktikan bahwa tanda daftar perusahaan BUVA yang di Bali sudah tidak berlaku.

“Kami telah mengajukan bukti tersebut tetapi tidak dipertimbangkan oleh majelis,” katanya.  Oleh sebab itu, pengajuan permohonan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah dinilai tepat.

Permohonan ini bermula ketika BUVA diklaim memiliki utang sebesar Rp205,4 juta atas perjanjian penyediaan pekerja.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami