HEADLINESHukum

Sertifikat Elektronik dirasa belom siap

BTN iklan

LEI, Jakarta- Terbitnya sertifikat tanah yang ditarik kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan digantikan dengan sertifikat elektronik ramai menjadi bahan pembicaraan dikalangan pebisnis, pemilik properti dan Miliader.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang akan mulai berlaku pada 2021.

Banyak dari mereka yang meragukan keamanan sertifikatnya jika dipegang negara.
Dr. Laksanto Utomo selaku Peneliti Lembaga Studi hukum Indonesia dan Dosen Agraria.di Usahid Jakarta menanggapi hal ini mengenai sertifikat elektronik. “permasalahan kepemilikan perorangan dimana nanti secara teknis kepemilikan yg lama belum membalik nama ataupun sudah”.
“Point ke dua Kelembagaan permasalahan patut diduga belom siap untuk mencari data harus mengeluarkan biaya, merupakan rahasia umum.”

Laksanto juga menuturkan “Jika mau diterapkan harus mencari kawasan kawasan yang akan tumbuh atau tanah tanah tertata. Harus sudah ada infrastruktur atau kepemilikan yg strata.”
Lock houl (peraturan bisa di yudisiaal rivew. Jika setingkat mentri kemahkamah agung. Jika uu di kluarkan harus di yudisial ke Mahkamah Konstitusi”. 

 

Konteibutor : Dwitya Yonathan

Dr. Laksanto Utomo (tengah)
Dr. Laksanto Utomo (tengah)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami