Hukum

Sidang Etik untuk Menjaga Kualitas Hakim

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Forum yang berupa sidang etik ini sebelumnya mendapatkan laporan berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Sejak pertama kali MKH dilaksanakan pada tahun 2009 sudah terdapat 46 orang hakim terlapor yang ditindaklanjuti melalui MKH.

Pada tahun 2016, terdapat tiga hakim terlapor yang kasusnya ditindaklanjuti dalam MKH.

Hakim Falcon Pada tanggal 13 April 2016 Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutus memecat hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah Falcon karena terbukti telah menerima suap.

Sebelumnya, dalam persidangan di Komisi Yudisial, Falcon sempat menyangkal telah menerima suap sebesar Rp15 juta dari pihak yang beperkara di PN Muara Teweh pada tahun 2014. Namun, kemudian Falcon mengaku bahwa dia hanya diperintahkan oleh pimpinannya untuk menerima amplop berisi uang tersebut.

Dalam MKH Falcon memberikan pembelaan bahwa dirinya diminta pimpinan pengadilan untuk menyangkal segala pertanyaan untuk menyelamatkan majelis hakim terkait dengan kasus tersebut.

Hal ini kemudian memberatkan Falcon karena sebelumnya dia menyangkal kemudian mengakui perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam putusan MKH.

Falcon pernah diberikan sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan tindakan Falcon dinyatakan telah merusak citra, wibawa, dan martabat peradilan.

Sidang etik MKH ini dipimpin oleh Komisioner Komisi Yudisial Joko Sasmito yang didampingi oleh enam hakim lainnya dari unsur Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dari unsur Komisi Yudisial hadir Sukma Violetta, Farid Wajdi dan Sumartoyo. Sementara itu, dari Mahkamah Agung dihadiri oleh Hakim Agung Irfan Fachrudin, Hakim Agung Amran Suadi, dan Hakim Agung Ana Samiati.

Hakim Elvia Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat, hakim Elvia Darwati dinyatakan telah melanggar Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim juncto Pasal 9 Ayat (4).

Selain itu, Elvia juga dinyatakan melanggar Pasal 11 Ayat (3) Huruf a peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hakim Elvia dianggap melanggar KEPPH karena di awal Oktober 2016, hakim Elvia terjaring dalam razia “penyakit masyarakat” atau “pekat” di satu kamar hotel di kawasan Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

MKH yang digelar pada pertengahan Desember 2016 kemudian memutuskan memberhentikan dengan hormat Hakim Elvia Darwati karena terbukti melakukan perselingkuhan.

Majelis MKH menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian secara hormat dengan pertimbangan bahwa selama 15 tahun berkarier, hakim Elvia tidak pernah dijatuhi sanksi apa pun, bahkan beberapa kali mendapatkan promosi jabatan.

Putusan pemberhentian dengan hormat menjadikan hakim Elvia tetap memiliki hak pensiun.

Adapun susunan hakim yang turut mengadili dalam persidangan ini adalah Sunarto dan Maria Anna Samiyati dari Mahkamah Agung. Sementara itu, dari Komisi Yudisial hadir Sukma Violetta, Maradaman Harahap, Ahmad Jayus, dan Joko Sasmito.

Sidang etik MKH dengan terlapor Hakim Elvia dilaksanakan secara tertutup karena terkait dengan perkara asusila. Namun, pembacaan putusan MKH dilaksanakan terbuka untuk umum.

Hakim Pangeran Napitupulu Sidang etik MKH dengan terlapor hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Pangeran Napitupulu seharusnya dilaksanakan pada hari yang sama dengan sidang etik MKH hakim Elvia.

Namun, sidang etik tersebut tidak dihadiri oleh hakim terlapor dengan alasan sakit.

Majelis hakim sidang etik MKH kemudian meminta keterangan dari kuasa hukum hakim Pangeran, yaitu Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) untuk memberikan keterangan terkait dengan kondisi kesehatan kliennya tersebut.

Berdasarkan keterangan dan surat sakit yang diterima, sidang etik untuk hakim Pangeran akhirnya ditunda hingga minggu pertama pada bulan Januari 2017 karena yang bersangkutan harus beristirahat di rumah sakit akibat penyakit jantung yang dideritanya.

Hakim Pangeran menjadi terlapor dalam MKH karena pada saat bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah, terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) karena telah membantu dan menerima uang dari pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara.

Sidang etik MKH ini kemudian digelar untuk mendengarkan pembelaan diri hakim Pangeran atas laporan tersebut.

Kualitas Bukan Kuantitas Terkait dengan jumlah sidang etik MKH yang hanya berjumlah tiga terlapor pada tahun 2016, Komisi Yudisial menilai bahwa angka ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan atas perilaku hakim yang dianggap sudah baik.

MKH pada tahun 2016 memang hanya berjumlah tiga hakim, dibandingkan pada tahun 2014 yang berjumlah 13 orang dan tahun 2015 yang berjumlah enam orang.

“Penurunan dari jumlah MKH tidak bisa menjadi acuan sekalipun harus diakui pascapenaikan gaji hakim melalui PP 94/2012, modus pelanggaran memang bergeser,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi.

Kendati demikian, catatan laporan pengaduan di internal Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim dikatakan Farid tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Catatan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa sepanjang 2016 terdapat 23 orang hakim memiliki kasus yang kemudian mencuat ke publik.

Tercatat pula lima orang pejabat pengadilan selain hakim yang juga bermasalah.

Farid kemudian menambahkan bahwa data operasi tangkap tangan oleh KPK yang dimulai sejak Februari 2016 hingga awal September 2016 menunjukkan banyak hakim yang tertangkap tangan KPK sehingga jumlah terlapor dalam sidang etik MKH pada tahun 2016 tidak bisa menjadi patokan membaiknya perilaku hakim.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami