EkonomiFinansial

Sidang Paripurna DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2016

BTN iklan

JAKARTA/Lei  – DPR menggelar sidang paripurna terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN 2016 dan laporan dari Komisi XI tentang pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Pembacaan pertanggungjawaban APBN 2017 rencananya akan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan laporan pemilan Dewan Komisioner OJK dilakukan Soepriyatno selaku Wakil Ketua Komisi XI.

Dalam naskah pidato Menteri Keuangan disebutkan, penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut diperlukan untuk segera dibahas sebeluk menjadi undang-undang.

Di samping itu, substansi dari rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2016 adalah laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun, dalam audit BPK, LKPP tahun 2016 memperoleb opini wajar tanpa pengecualian. Opini itu menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat sesuai tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik.

Jika merujuk realisasi APBN 2016, realisasi penerimaan negara tahun tersebut senilai Rp1.555,9 triliun atau 87,1% dari target APBN P 2016. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajajakan senilai Rp1.284,9 triliun, PNBP Rp261,9 triliun, dan penerimaan hibagmh senilai Rp8,9 triliun.

Sedangkan realisasi belanja dalam APBN 2016 senilai Rp1.864,3 triliun atau 89,5% dari target APBN P 2016. Realisasi belanja tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat senilai Rp1.154 triliun dan transfer dana ke daerah senilai Rp710,3 triliun.

Berdasarkan kondisi penerimaan dan belanja negara tersebut, pemerintah mencatat defisit anggaran senilai Rp334,5 triliun.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close