HEADLINESHukumLiputanNasional

Sidang Praperadilan Setya Novanto Dikabulkan

BTN iklan

Jakara/Lei-  Hakim Tunggal Cepi Iskandar memutuskan untuk mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Menimbang penetapan pemohon tidak dasar prosedur sesuai UU KPK dan SOP KPK, maka penetapan Setya Novanto tidak sah,” kata Cepi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Sebelumnya Tim Kuasa Hukum Setnov menyampaikan, proses penetapan tersangka kepada kliennya dinilai cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Menurut mereka, penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah penyidikan, sedangkan KPK menetapkan di awal penyidikan.

Selama persidangan berlangsung, kuasa hukum Setnov membawa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap KPK pada 2009-2011, sebagai bukti. Bukti itu pernah dipakai tersangka korupsi Hadi Poernomo dalam praperadilan yang berujung kemenangan.

KPK menduga, sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar Setnov ikut mengatur agar anggota DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP senilai RP5,9 triliun. Dia juga disangka mengondisikan pemenang lelang dalam proyek menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun. (CNN)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

7 Komentar

  1. Tugas Legal Opinion Kasus (dari situs legal.era.id: )
    Disusun Oleh: Ananda Surya Dharma
    NIM: 2015 527010
    Sumber: https://legaleraindonesia.com/sidang-praperadilan-setya-novanto-dikabulkan/

    Kepada
    Yth. Tuan Setya Novanto
    Jalan Wijaya XIII No. 19 RT 003/RW 003
    Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru
    Jakarta Selatan
    Perihal : Penyampaian Legal Opinion

    PENDAPAT HUKUM

    Dengan Hormat,
    Merujuk pada pertemuan kami dengan Tuan Setya Novanto tanggal 5 Agustus 2017, Kami Kantor Hukum SURYA DHARMA AND PARTNERS LAW FIRM, Ananda Surya Dharma,S.H. selaku Advokat yang ditunjuk untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) serta meneliti secara hukum kasus penetapan tersangka Tuan Setya Novanto selaku klien Kami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017, bersama ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

    A. Fakta Hukum
    Fakta hukum yang mendasari munculnya permasalahan hukum terhadap penetapan tersangka Tuan Setya Novanto sebagai berikut:

    Bahwa Tuan Setya Novanto adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019 dan sebelumnya merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014
    Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, penyidik KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 sekaligus menetapkan Tuan Setya Novanto sebagai Tersangka kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU Tipikor
    Bahwa penetapan Tersangka Tuan Setya Novanto dilakukan KPK tanpa didahului dengan pemeriksaan ulang saksi-saksi, alat-alat bukti surat dan pemeriksaan calon Tersangka.
    Bahwa Penyidik KPK dalam menetapkan Tuan Setya Novanto tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni UU KPK dan SOP Penyidikan KPK, selain itu Tuan Setya Novanto ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh secara tidak sah, dimana Penyidik mengambil alat-alat bukti dari perkara lain atas nama Irman dan Ir. Sugiharto melalui upaya paksa penyitaan padahal upaya paksa penyitaan tersebut baru dapat dilakukan setelah terbitnya Sprindik
    Bahwa pada putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Irman dan Ir. Sugiharto, nama Tuan Setya Novanto tidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi KTP elektronik (delik penyertaan). Dalam pertimbangan hakim, tidak ada nama Tuan Setya Novanto sebagai pihak yang ikut menikmati keuntungan berupa uang.

    B. Identifikasi Masalah
    Bahwa setelah melihat kasus posisi diatas maka isu hukum yang dapat diambil adalah :
    “Apakah penetapan Tersangka Tuan Setya Novanto menggunakan alat bukti yang diperoleh dari fakta persidangan lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK tersebut sah secara hukum?”

    C. Penelitian Penelusuran Hukum
    Dengan melihat fakta-fakta hukum diatas maka kami meneliti dasar-dasar hukum yang berlaku mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menggunakan alat-alat bukti perkara lain sebagai berikut:
    1. Pasal 1 angka (2) UU Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa:
    “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
    2. SOP Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku Kegiatan Penyidikan menyatakan bahwa kegiatan Penyidikan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
    1) Kegiatan Pemeriksaan
    2) Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka
    3) Kegiatan Penggeledahan
    4) Kegiatan Penyitaan
    5) Kegiatan Penahanan
    6) Kegiatan Gelar Perkara
    7) Kegiatan Pelimpahan perkara ke Penuntut.

    D. Analisa
    Berdasarkan fakta hukum dan penelusuran hukum diatas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:
    1. Bahwa penetapan Tersangka harus dilakukan pada tahap Penyidikan
    2. Bahwa pada tahap Penyidikan mana penetapan Tersangka boleh dilakukan, apakah pada tahap awal atau pada tahap akhir Penyidikan? Kami berpendapat penetapan Tersangka baru boleh dilakukan pada tahap akhir Penyidikan dimana Penyidik harus mendahulukan proses pemeriksaan saksi-saksi, sah atau tidaknya alat-alat bukti serta pemeriksaan calon Tersangka.
    3. Bahwa alat-alat bukti yang digunakan Penyidik KPK untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka diperoleh secara tidak sah karena KPK memperolehnya secara keseluruhan melalui upaya paksa penyitaan alat-alat bukti pada perkara lain dengan Sprindik atas nama orang lain.
    4. Bahwa Penyidik KPK menerbitkan Sprindik atas nama Setya Novanto tanpa didahului pemeriksaan alat-alat bukti dan dengan mengambil atau menyitanya dari perkara lain padahal kewenangan upaya paksa penyitaan baru didapat KPK setelah terbitnya Sprindik atas nama Setya Novanto.
    5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa penetapan tersangka Setya Novanto tidak sesuai prosedur dan dilakukan tanpa adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup, oleh karenanya kami menyarankan Tuan Setya Novanto agar melakukan upaya hukum Praperadilan.

    E. Asumsi dan Pembatasan
    Pendapat hukum kami ini diberikan atas dasar asumsi:
    1. Bahwa kami hanya meneliti dokumen-dokumen dari yang kami baca dan teruraikan dalam Pendapat Hukum ini
    2. Bahwa ketiadaan suatu dokumen atau adanya suatu dokumen yang kami tidak ketahui memungkinkan analisis Pendapat Hukum ini berubah.
    3. Semua dokumen dan peraturan yang diteliti terbatas sampai pada tanggal Pendapat hukum ini.
    Demikian Pendapat Hukum ini diberikan yang ditujukan hanya untuk kepentingan Tuan Setya Novanto.

    Hormat Kami,
    SURYA DHARMA AND FRIENDS LAW FIRM

    Ananda Surya Dharma, SH

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami