Hukum

Sidang Putusan Gugatan HTI Digelar Hari Ini

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan.

Sidang gugatan HTI atas SK Kemenkumham terkait pembubaran ormas digelar sejak Kamis, 23 November 2017 lalu. Kuasa hukum penggugat, Yusril Izha Mahendra menyatakan, pencabutan status badan hukum terhadap HTI tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas.

“Penggugat berharap pemerintah menjelaskan secara terbuka di hadapan persidangan ini agar seluruh masyarakat mengetahui dan dapat dijadikan pertimbangan oleh pimpinan sidang,” ujarnya setelah persidangan pada Kamis, 23 November 2017.

Pakar Hukum Tata Negara ini menilai, tak ada bukti pelanggaran yang dilakukan kliennya. Pencabutan status hukum HTI dinilainya hanya diumumkan melalui konferensi pers. Dasarnya hanya asumsi yang menjelaskan adanya laporan masyarakat bahwa HTI menganut paham yang melenceng dari Pancasila.

Sementara Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM dalam sidang 8 Maret 2018 lalu, menghadirkan dua ahli dan satu saksi. Tim pengacara tergugat juga mengajukan sejumlah bukti tambahan.

Rektor UIN Sunan Kalijaga dan President of Asian Islamic Universities Association, Yudian Wahyudi merupakan salah satu ahli yang dihadirkan. Saat bersaksi, dia menegaskan Alquran tidak pernah menyebut kata “khilafah.” Dia mengatakan, dalam Firman Allah SWT, di surat Al Baqarah ayat 30-37 disebutkan kata “khalifah”.

“Salah satu makna khalifah adalah orang yang mampu mengelola khilaf (kesalahan) dan ikhtilaf (perbedaan, kebhinekaan),” kata Yudian Wahyudi saat menjadi ahli dalam sidang HTI di PTUN, Kamis 8 Maret 2018.

Menurut dia, setiap perbedaan pasti berpontensi memunculkan perpecahan, kemudian kelemahan. Khalifah harus mampu menyelesaikan masalah-masalah ini.

Untuk anda ketahui, pemerintah sebelumnya mencabut badan hukum HTI pada 10 Juli 2017. Ini menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa pada 19 Juli 2017.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close