Hukum

Simposium Pembangunan Negara Kesejahteraan Pancasila Visi 2045

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pada hari Rabu, 13 Desember 2017 ini diselenggarakan Simposium Nasional yang bertajuk “Pembangunan Negara Kesejahteraan Pancasila Visi 2045”. Acara berlokasi di Gedung MPR RI. Keynote Speaker adalah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Sedangkan pembukaan acara ini disampaikan oleh Ketua PERGUBI Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu.

Salah satu pakar hukum, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM., yang sekaligus sebagai Guru Besar Ilmu Hukum dan Ketua Program Hukum Universitas Borobudur menjadi salah satu pembicara dalam Simposim Nasional ini :

MEMBANGUN NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA MELALUI PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Prof.Dr. Faisal Santiago, SH.MM

Abstract

The current development is ultimately to create a just and prosperous society and it is a mandate of the 1945 Constitution. The purpose of the state must be realized for the sustainability of this nation. Guarding good development must have law as its commander. This is done so that all Indonesian people without exception must submit and obey the law in Indonesia. Do not under the pretext of realizing economic growth but we are ignoring the law. Most importantly how to realize a prosperous society can be achieved without breaking the law.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta hal ini menandakan pada hari itu mengantarkan Bangsa Indonesia kedepan gerbang kemerdekaan dan menjadikan kita manusia, bangsa yang merdeka, bersatu, adil  dan makmur  serta menjadikan bangsa kita berdaulat sama dimata dunia bahwa kita bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang di dapatkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia didapat dengan cara yang tidak mudah oleh karena itu mengisi kemerdekaan harus dilakukan guna mewujudkan bangsa yang sejahtera adil dan makur.

Melihat UUD 1945 RI Pasal 1 ayat 3 menyatakatan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini menandakan bahwa untuk menjalankan pemerintahannya guna mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur harus menjadikan Hukum sebagai panglima untuk mewujudkannya bukan dengan cara penguatan dan pemusatan kekuasaan oleh satu kelompok atau golongan.

Pembangunan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung harus tetap dijaga dan dipertahankan untuk selalu berkelanjutan. Pembangunan yang terjadi sekarang ini masuk dalam wilayah globalisasi dimana teknologi informasi dan kebebasan ada di dalamnya sehingga tidak ada batas ruang dan waktu. Percepatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak melakukan perubahan yang luar biasa bagi dunia khususnya bangsa Indonesia. Bangsa yang ramah tamah, sopan santun dan saling hormat menghormati sepertinya hanya akan menjadi kenangan bagi bangsa Indonesia. Ini dapat terlihat bagaimana masyarakat bermain-main dengan teknologi informasi hanya untuk menghujat sesama, dan ini harus direnungkan.

Kekuasaan adalah target utama setelah reformasi 1998, betapa tidak setelah tersentralisasi kekuasaan selama 35 tahun menjadikan hukum terabaikan, penegakaan hukum yang seharusnya menjadi panglima seperti tidak berdaya akibat kekuasaan dan dibalut politik praktis menjadi lebih jelas ketidak berdayaan hukum.

Menjadikan masyarakan adil dan makmur jelas merupakan amanah yang tidak dapat dielakkan dan ditunda-tunda untuk mewujudkannya,[1] apalagi ditambah bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila ini menambah bahwa hukum adalah panglima yang harus dijalakan dan ditaati.  Program Pilar kebangsaan yang selalu dijalankan dan terus disosialisasikan oleh MPR semakin menguatkan bahwa hukum harus dijalankan.

Banyak pandangan yang berbeda bagaimana mewujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera apakah ekonomi dikedepankan atau hukum yang dikedepankan, perdebatan seperti terus menerus mengemukaka dan tidak selesai-selesai dan wajar saja apabila kondisi ekonomi dan hukum saat ini tidak terwujud secara maksimal, terlihat bagaimana pertumbuhan ekonomi juga maksimal belum terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur begitu juga dengan hukum seperti berjalan di tempat, banyak nya UU yang dihasilkan bukan berarti hukum dapat ditegakkan. Dalam beberapa kesempatan Presiden RI mengatakan Indonesia ini negara hukum atau negara undang-undang, karena banyaknya undang-undang, regulasi serta aturan yang dihasilkan.

Parmasalahan

Guna menunjang pembangunan di Indonesia melakukan salah satu upaya dengan cara mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia,[2] mengundang investor asing untuk berinvestasi guna meningkatkan pembangunan di Indonesia sesuai amanah UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai apa yang diharapkan karena lebih banyak terkesan menjual kepada asing hal ini tidak sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945 RI. [3]Bunyi Pasal 33 UUD 1945 RI; ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksiyang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasaai oleh negara, ayat (3) menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4) menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan linkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Melihat dari pasal 33 UUD 1945 RI diatas bagaimana realitanya dalam roda pembangunan sekarang ini? Apakah ada yang salah dalam menjalankan amanah pasal 33 tersebut.

Pembahasan

Menjadikan negara sejahtera dengan prinsip utama tidak melanggar hukum bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Segala usaha dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan itu. Paket kebijakaan ekonomi (saat ini paket kebijakan ekoniomi ke 16) yang diluncurkan oleh pemerintah menandakan bahwa ekonomi masih menjadi perioritas utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dibandingan dengan mengeluarkan paket kebijakan hukum sebagai upaya menciptakan masyarakat sejahtera.[4]

Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya berkutat pada penguatan ekonomi saja tetapi hukum dan politik harus diperhatikan dalam hal ini paket kebijakan hukum harus segera diwujudkan oleh pemerintah, jangan sampai ekonomi berjalan tanpa adanya pengawalan hukum yang optimal. Kepercayaan masyarakat dan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia agak terganggu karena penegakan hukum belum berjalan secara optimal “equality before the law” sesuai amanah pasal 27 ayat (1) UUD 1945 RI “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya” ini belum berjalan padahal Indonesia sudah 76 tahun merdeka.

Tebang pilih penegakan hukum tidak terelakkan, tajam kebawah tumpul keatas adalah cerminan penegakan hukum saat ini. Tidak ada usaha dan upaya untuk memperkecil pelanggaran hukum di  negara yang berdasarkan pancasila ini. Semua kejahatan di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan dikatakan bahwa lapas di Indonesia over kapasitas.[5] Dimana cerminan negara hukum nya apakah terlalu ketat penegakan hukumnya atau masyarakat tidak mematuhi hukum.

Harusnya kita harus belajar dari negara lain untuk penegakan hukum dimana banyak lapasnya sudah mulai kosong dimana salah satu faktornya masyarakat sudah mematuhi aturan hukum, sehingga mereka melakukan itu yaitu patuh dan taat pada hukum.[6] Oleh karena itu bagaimana penegakan hukum harus dijalankan secara optimal agar terwujud negara hukum sesuai amanah UUD 1945 RI.

Menjadikan masyarakat sejahtera kita tidak bisa melewatkan teori Welfare State dari Andersen; dimana pemerintah atau negara merupakan institusi dan kekuasaan yang dimilikinya ditujukan untuk:

  1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimal sesuai dengan standar kelayakan;
  2. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahannya yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggur, serta kondisi lain semisal krisis ekonomi;
  3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status , kelas ekonomi, dan perbedaan lain.[7]

Salah satu ciri negara kesejahteraan adalah kecepatan reaksi pemerintah pada saat terjadi market failure, atau pada saat terjadi penyimpangan dari outcome yang diharapkan dengan outcome yang diraih. Intervensi pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkecil gap yang ada.

Selain itu peran aktif pemerintah juga dilakukan melalui upaya pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang layak bagi warga negara, serta penanganan isu ketidak adilan.

Merujuk tiga gagasan welfare state dapat dinilai betapa Indonesia masih jauh dari cita-cita negara kesejahteraan. Seringkali politisi-politisi kita membawa isu kesejahteraan sebagai jalan untuk memenangkan kekuasaan. Sementara dalam langkah realita tidak ada langkah konkret yang betul-betul dilaksanakan seperti janji-janjinya waktu kampanye. Kondisi inilah yang sampai saat ini masih mewarnai bangsa kita. Sehingga kadang masyarakat menjadi apatis terhadap sistem kepemimpinan bangsa selama bertahu-tahun.    Kekuasaan hanya sebagai alat untuk terus berkuasa sehingga melupakan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat.[8] Kebutuhan dasar yang mejadi syarat utama untuk menciptakan kesejahteraan belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar tidak dapat terelakkan pasar global adalah pertaruhannya dikarenakan kita hanya menjadi pasar dalam pertaruhan tersebut. Kompetitive tidak terlihat dalam pasar global tersebut, harusnya kita ada di dalamnya.[9]

Tanpa adanya keadilan menciptakan masyarakat sejahtera akan banyak mengalami kendala, kita lihat teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls[10]:

  1. Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
  2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (social goods). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diijinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
  3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 prinsip keadilan yang harus dijalankan:

  1. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of pinciple);
  2. Prinsip perbedaan (difference principle);
  3. Prinsip kebersamaan ( equal opprtunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka equal liberty principle harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip lainnya, dan equal opportunity principle harus diprioritaskan daripada differences principle.

Supaya konsep menciptakan masyarakat yang sejahtera maka hukum harus benar-benar dijalankan dan ditegakkan. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “equality before the law“, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan  sistem peradilan pidana (criminal justice system), sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra buruk pada  semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.

Perlu ada penegasan kembali bahwa Hukum memang dibuat oleh negara tidak semata-mata menjadi alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan keadilan dan melindungi harkat kemanusiaan. Sehingga hukum yang kuat akan sangat mudah mewujudkan masyakarat yang adil dan sejahtera, apalagi hal tersebut termuat dalam pembukaan pada UUD 1945 RI; Dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV(4) dikatakan secara jelas sebagai berikut; Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penutup

Negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan seyogyanya harus memperhatikan prinsip-prinsip welfare state dan hal-hal keadilan guna penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, prinsip hukum adalah keadilan memegang peranan yang sangat penting di dalam era globalisasi saat ini. Tujuan akhir bagaimana perwujudan dari UUD 1945 RI dapat berhasil di laksanakan.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dijalankan dan didukung tapi prinsip-prinsip penegakan hukum tidak boleh diabaikan di dalam pelaksanaannya keadilan harus dijalankan, walaupun tekanan mungkin akan terjadi oleh kekuasaan dan hal tersebut harus disadari.


[1] Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Cintya Press, hal 89, 2014.

[2] Faisal Santiago, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, Cintya Press, hal, 1, 2010

[3] Faisal Santiago, Kejahatan Korporasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Jurnal Lex Publica, Jurnal Hukum APPTHI, Volme II No. 2 Mei 2016.

[4] Faisal Santiago, Kompas 19 Oktober 2017

[5] ttps://daerah.sindonews.com/read/1230632/22/lapas-di-indonesia-sudah-over-kapasitas-1502791114

[6]kompas.com/read/2016/03/23/11534721/Penjara.Kosong.Melompong.Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur.

[7] Andersen, J,G. Welfare State and Welfare State Theory, Centre for Comparative Welfare Studies, 2012

[8] Lihat ditangkat dan ditahannya pejabat Tinggi Negara karena melakukan perbuatan melawan hukum; Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPD, Ketua DPR, Anggota DPR, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh pejabat dan penegak hukum. Hal ini menandakan hukum belum menjadi panglima di negara yang berdasarkan hukum.

[9] Faisal Santiago, 2017. Implementation of The Role of Notary Through Capital Market in the Era of Asean Economic Community. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) – Scopus Indexed.Volume:8,Issue:8,Pages:1054-1059.

[10] John Rawls, Atheory of Justice, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.


Para Pembicara

Acara Simposium Nasional dimulai pada jam 09.00 hingga 17.00 WIB. Sesi pertama akan diisi oleh tiga kelompok.

Kelompok 1: Prof. Dr. Bomer Pasaribu dan Dr. Yudi Latif, Kelompok 2: Prof. Hendrawan Supratikno dan Prof. Dr. Mustopadidjaya, Kelompok 3: Prof. Dr. Cecep Darmawan S. IP., M.Si., MH. dan Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM. Yang menjadi moderator sesi ini ialah Prof. Dr. Adji Suratman.

Sedangkan sesi kedua diisi dua kelompok saja. Kelompok 4: Prof. Dr. Payaman Simanjuntak dan Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Kelompok 5: Prof. Dr. Rully Indrawan dan Prof Dr. Haryono Umar. Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati menjadi moderator sesi kedua.

Kemudian Simposium ini ditutup dan disimpulkan oleh Ketua PERGUBI, Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Hello there,

    My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at legaleraindonesia.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

    We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
    .
    If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

    Thanks,
    Aly

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × three =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami