Sistem Hukum Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Sistem Hukum Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN

sistem hukum MEA
Bagikan ke:

Oleh: Rustanto

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN melalui integrasi sektor ekonomi dalam suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Realisasi MEA yang semula dijadwalkan pada tahun 2020, berdasarkan Bali Concord II  dan Cetak Biru MEA (AEC Blueprint) yang ditandatangani pada ASEAN Summit ke-12 di Singapura pada tahun 2007, kemudian disepakati untuk direalisasikan pada tahun 2015.

Dalam dokumen publikasi untuk tujuan promosi investasi asing sejak dasawarsa 1980-an Indonesia sering mengedepankan keunggulan komparatif dan kompetitifnya sebagai negara yang mempunyai posisi geografis strategis yang meliputi alur pelayaran Selat Malaka, jumlah penduduk sangat besar yang merupakan sumber tenagakerja sekaligus pasar potensial bagi barang dan jasa serta kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah. Kendatipun klaim itu benar tetapi masih menyimpan pertanyaan dan kesangsian antara lain mengenai kualitas keterampilan atau keahlian tenagakerja yang tersedia, daya beli masyarakat sebagai konsumen dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan. Pertanyaan lain yang sering muncul dalam promosi investasi adalah tentang stabilitas sosial-politik dan keamanan, kondisi fundamental ekonomi, infrastruktur dan kepastian hukum.

Keluhan klasik para investor terhadap ketersediaan dan kualitas keandalan infrastruktur menyangkut jalan, jembatan, pelabuhan dan pasokan tenaga listrik masih relevan sampai sekarang. Sementara itu, kepastian hukum yang menjadi keluhan para investor terutama berkenaan dengan peraturan yang tidak konsisten dan acap kali berubah-ubah dalam waktu singkat, ditambah dengan regulasi antarsektor yang kerap tidak harmonis.

Tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia yang relatif rendah memengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dengan tenagakerja warga negara asing. Dalam konsep pasar tunggal di kawasan di mana terdapat aliran atau pergerakan bebas modal dan tenagakerja maka, jika tidak ada perbaikan tingkat pendidikan yang signifikan, posisi tenagakerja domestik akan sulit bersaing dengan dan terancam oleh tenagakerja warga negara asing. Lonceng tanda bahaya terutama akan terdengar nyaring bagi delapan profesi yang telah dinyatakan bebas untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN, yakni insinyur, dokter, dokter gigi, perawat, surveyor, arsitek, profesi terkait dengan kegiatan pariwisata dan akuntan.

Kondisi hukum di Indonesia sejak lama telah memperoleh perhatian dari Bank Dunia. Dalam The World Bank Report on Indonesia 1981, Bank Dunia mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia melakukan “Improvement of the legal and administrative infrastructure for economic activity to provide efficient, predictable and rational procedures to replace the present capricious and cumbersome system”. Rekomendasi ini kemudian mendasari sejumlah kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di Indonesia pada masa itu.

MEA mempunyai karakteristik sebagai pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran atau pergerakan bebas barang, jasa, modal, investasi dan tenagakerja terampil atau terdidik. Berdasarkan Cetak Biru MEA, ASEAN menerapkan penghapusan kendala perdagangan nontarif, fasilitasi perdagangan, modernisasi dan integrasi pabean, penghapusan pembatasan perdagangan di bidang jasa, perjanjian investasi yang komprehensif, harmonisasi standar pasar modal serta kemudahan dalam penerbitan visa dan izin kerja bagi tenagakerja terampil dan profesional dalam perdagangan dan investasi lintas negara. MEA juga mengamanatkan terciptanya kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, pembangunan infrastruktur serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).

Sepintas lalu, Masyarakat ASEAN  dan MEA hampir sama dengan Masyarakat Eropa (Eoropean Communities/EC) yang pada awal sejarahnya terdiri dari:

  1. Masyarakat Batubara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community/ECSC)
  2. Masyarakat Atom Eropa (European Atomic Community/Euratom)
  3. Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community/EEC)

Meskipun nampak mirip tetapi mereka memiliki perbedaan karakteristik, termasuk dalam mekanisme penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara anggota-anggotanya. Badan atau organ-organ yang menggerakkan kedua organisasi internasional regional tersebut juga berbeda. EC memiliki tiga organ yang sangat kuat mengemban fungsinya, yakni Komisi Eropa (European Commission) yang berfungsi sebagai eksekutif, Parlemen Eropa (European Parliament) yang menjalankan fungsi legislatif dan Mahkamah Eropa (European Court of Justice) yang mengemban fungsi yudikatif. Kendatipun negara-negara anggota EC tetap memiliki kedaulatan mereka masing-masng namun ketiga organ tersebut diberi kekuasaan sangat besar oleh negara-negara anggotanya yang “menyerahkan sebagian dari kedaulatannya dalam bidang-bidang tertentu kepada EC”.

Berbeda dengan EC, ASEAN tidak mempunyai organ kuat yang dapat mengeluarkan produk hukum yang “legally binding” bagi anggota-anggotanya. Hal ini sejalan dengan Piagam ASEAN yang menekankan pada prinsip utama berupa penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatran serta menghindari campur tangan terhadap urusan dalam negeri anggota-anggotanya. Di samping itu juga mendorong ketaatan terhadap hukum (rule of law), tata kelola yang baik (good governance), prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ASEAN lebih merupakan organisasi pemerintah-pemerintah negara di Asia Tenggara daripada organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara seperti terkandung di dalam namanya. Institusi tertinggi dalam organisasi ASEAN adalah ASEAN Summit yang merupakan forum pertemuan para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota yang diberi atribut sebagai “supreme policy-making body”. Keberadaan Sekretaris Jenderal ASEAN tidaklah setara dengan Komisi Eropa karena Sekretaris Jenderal hanya berfungsi untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh ASEAN.

Kemajemukan negara-negara anggota ASEAN tercermin pula dalam sistem hukum negara yang berbeda sebagai dampak sejarah kolonialisasi di masa lalu, sehingga di kawasan ini terdapat dua sistem hukum yakni sistem hukum Kontinental dan Common Law.

ASEAN menerapkan mekanisme kerja khas bangsa-bangsa Timur yang dikenal sebagai “cara ASEAN” atau “ASEAN way”. Pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah untuk mufakat (consultation and consensus). Refleksi ASEAN way juga terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa. Menurut Piagam ASEAN, sengketa yang timbul hendaknya diselesaikan secara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. Lebih lanjut, tiap instrumen perjanjian teknis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa masing-masing. Perselisihan terkait dengan perjanjian dalam bidang ekonomi diselesaikan melalui konsultasi, jasa-jasa baik (good offices), konsiliasi dan mediasi; sedangkan perselisihan menyangkut perjanjian di luar bidang ekonomi menyediakan pula instrumen arbitrase dan adjudikasi. Menurut Piagam ASEAN, apabila instrumen-instrumen penyelesaian sengketa yang tersedia tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka persoalan yang bersangkutan harus diajukan ke ASEAN Summit yang berfungsi sebagai instansi pemutus tertinggi.

Penyelesaian sengketa a la ASEAN way, yang lebih mengutamakan “musyawarah untuk mufakat”, memang baik demi menjaga keharmonisan hubungan antaranggota namun dapat berujung kurang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Pun dapat menyebabkan kurang terpenuhinya kepastian hukum. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang murni berdasarkan hukum (rules-based disputes settlement) kiranya perlu lebih kuat didorong untuk semakin dikedepankan.

Kesiapan Indonesia mengahadap MEA akan lebih meyakinkan jika seluruh komponen bangsa ikut aktif berpartisipasi dengan kompak dalam wujud semacam Indonesia Incorporated. Namun tampaknya kekompakan antarunsur atau antarkomponen di negara kita sudah semakin menjadi barang langka. Persoalan yang memprihatinkan ini telah muncul sejak awal zaman Orde Baru yang dikenal dengan KISS, akronim koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi tetapi yang kemudian dipelesetkan menjadi “ke istana sendiri-sendiri”. Fenomena ini masih terjadi sampai dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang. Lihatlah, misalnya, silang-pendapat antaranggota kabinet di media massa, ketidaksinkronan kebijakan antara instansi satu dengan lainnya dan ketidakkompakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan, sebagai salah satu ekses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan pemerintah propinsi sering bertabrakan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kotamadya padahal seharusnya mereka saling mendukung dan menguatkan demi kemaslahatan rakyat.

Piagam ASEAN menegaskan bahwa, kecuali diatur sebaliknya di dalam Piagam, negara-negara anggota berhak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui cara-cara selain ASEAN way. Dalam hal ini Piagam menyediakan tiga model penyelesaian sengketa, yakni:

  1. Para pihak harus terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang disediakan di dalam Piagam ASEAN
  2. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai menurut prosedur yang tercantum dalam Piagam PBB, dan
  3. Para pihak dapat menggunakan cara-cara penyelesian sengketa yang diatur dalam instrumen atau ketentuan hukum internasional lainnya.

Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara damai melalui Mahkamah Internasional dan forum arbitrase internasional. Sejalan dengan perkembangan persoalan ekonomi dan bisnis antarnegara yang semakin kompleks, kini sudah saatnya penyelesaian sengketa di lingkungan ASEAN diatur  tidak semata-mata dengan ASEAN way, sedemikian rupa sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Sistem hukum merupakan refleksi ideologi dan sistem sosial-politik dan ekonomi yang dianut suatu negara. Oleh karena itu sistem hukum memegang peranan penting bagi kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan. Seturut asumsi ini, seraya tetap menaati kaidah-kaidah hukum internasional dan menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang diikuti, Indonesia harus berani mendesakkan kepentingan nasional dalam setiap regulasinya. Dalam penentuan bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing (Daftar Negatif Investasi) misalnya, kendatipun harus tetap menghormati kesepakatan intra-ASEAN untuk membuka lebar bidang-bidang usaha tertentu bagi PMA, hendaknya pemerintah tidak melupakan kepentingan ekonomi nasional, termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pada fase tertentu, demi kepentingan bangsa, Indonesia harus berani secara elegan keluar dari arus pemikiran utama (mainstream) dengan memberikan proteksi secara terukur (calculated) terhadap kepentingan nasional. Sejalan dengan ini, kemungkinan nasionalisasi modal asing dalam keadaan tertentu sepatutnya tidak diharamkan, asal dilakukan berlandaskan hukum dan disertai dengan ganti rugi layak sesuai kepatutan dalam hukum internasional. Bagaimanapun hukum harus memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam semangat Indonesia Incorporated seharusnya tidak ada lagi egoisme institusional dan sektoral. Pemerintah dan swasta harus bekerja bahu-membahu, pemerintah pusat dan daerah hendaknya saling mengisi dan melengkapi. Untuk memajukan perekonomian bangsa semua pihak perlu bersinergi, bukan berkompetisi, dengan memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Demikianlah mestinya dalam semangat itu, Kementerian Luar Negeri menjalankan diplomasi ekonomi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian teknis saling mendukung, Badan Intelijen Negara memberikan telaah intelijen strategis dalam bidang ekonomi.

===================

Dr. Rustanto, S.H., LL.M. adalah dosen Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Pernah bekerja pada BKPM dan beberapa perusahaan PMA dan PMDN serta BUMN.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top