Sleman Mendorong Tertib Administrasi Dari Desa – Legal Era Indonesia
Internasional

Sleman Mendorong Tertib Administrasi Dari Desa

Bagikan ke:

slemanSleman-LEI, Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong dan terus mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan sejak dari tingkat desa.

“Tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan pada saat ini dikarenakan Pemkab Sleman harus terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan oleh BPK,” kata pelaksana tugas Asisten Sekda Kabupaten Sleman bidang Pemerintahan Jazim Sumirat, Rabu.

Menurut dia, untuk meraih hasil pemeriksaan dengan opini WTP tersebut maka seluruh instansi dilingkungan Pemkab Sleman, termasuk pemerintah desa harus tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

“Pengelolaan keuangan desa yang senantiasa berorientasi pada pemerataan pembangunan dalam memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas tidaklah mudah. Keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan trasnsparansi desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Perbup No 9 Tahun 2015 tentang APBDes yang mana salah satu poinnya mengatur tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes “Selain itu, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menetapkan Perbup No 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang kemudian diubah menjadi Perbup 33 Tahun 2015,” katanya.

Jazim mengatakan, alokasi dana desa (ADD) pada 2016 dianggarkan sebesar Rp74,8 miliar, yang mana penyalurannya sesuai dengan Perbup 33 tahun 2015 dilakukan dalam empat triwulan.

“Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah penerapan peraturan yang berlaku secara tertib dan konsekuen,” katanya.

Ia mengatakan, tanpa dilaksanakan secara tertib dan konsekuen maka adanya aturan pengelolaan keuangan desa akan sia-sia dan tidak memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada 2016, APBD Kabupaten Sleman untuk belanja sebesar Rp2,498 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp616 miliar,” katanya.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top