Hukum

Suap DPRD, Bupati Lampung Tengah Segera Diadili

BTN iklan

Jakarta, LEI – Bupati Lampung Tengah, Mustafa, segera menjalani sidang sebagai dalam kasus penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah untuk memuluskan persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2018.

Trsangka Mustafa segera menjalani sidang karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan kasusnya yakni tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

“MUS, Bupati Lampung Tengah, hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (16/4/2018).

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus suap yang terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK di Jakarta, Lampung, dan Lampung Tengah pada Rabu hingga Kamis kema (14-15/2/2018).

Penyuapan itu agar apara legislator di Kabupaten Lampung Tengah mencari pinjaman dari Pemda Lamteng untuk salah satu BUMN itu PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bupati Mustafa memberikan bantuan untuk uang sebesar Rp. 900 juta dari kontraktor untuk DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 1 milyar. Sedangaskan Rp 100 juta, disediakan dari dana taktis Pemda Lamteng.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Mustafa selaku Bupati Tangah Yogyakarta bertajuk Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum mentapkan Musafa sebagai tersangka, KPK awal menetapkan 3 orang sebagai tersangka setelah OTT tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng, J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lamteng, Rusliyanto; dan kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng, Taufik Rahman.

KPK menyangka Taufik sebagai pemberi suapijakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ) ke-1 KUHP.

Sedangkan Natalis dan Rusliyanto selaku penerima suap disangkakan untuk membeli huruf A Pasal 19 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close