Hukum

Suap Pejabat Bakamla, Dua Anak Buah Suami Inneke Divonis 1,5 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta, LEI – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus masing-masing 1,5 tahun penjara, karena dua karyawan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) milik suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah, ini terbukti bersalah menyuap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Menurut majelis, terdakwa terbukti bersalah menyuap beberapa pejabat Bakamla secara bersama-sama dan berlanjut agar PT MTI memenangkan pengadaan satelit monitoring.

“Kompensasi karena perusahan MTI milik Fahmi Darmawansyah telah dimenangkan dalam pengadaan satelit monitoring. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut,” katanya.

Pejabat Bakamla yang disuap terdakwa Adami dan Hardy yakni Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla sejumlah SGD 100.000, US$ 88.500, dan Euro (€) 10.000.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla serta pejabat pembuat komitmen (PPK) sejumlah SGD 105.000.

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, sebesar SGD 104.500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan hukuman, yakni kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintahan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sedangkan untuk hal meringankannya, yakni kedua terdakwa berlaku sopan selama persidangan, kooperatif, masih punya tanggung jawab keluarga, berterus terang, dan membantu penegak hukum mengungkap pelaku lain yang punya peran lebih besar.

Menurut majelis, perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Adami dan Hardy menyatakan menerima vonis majelis hakim dan tidak akan mengajukan banding. “Saya menerima hasil putusan ini dan tidak akan mengajukan banding,” kata Adami.

Sementara jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis lebih rendah dari tuntutan ini. Jaksa menuntut keduanya masing-masing divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami