NasionalPolitik

Suara Masyarakat tak digubris, Pemerintah tetap gelar Pemilu

BTN iklan

LEI,Jakarta– Komisi II DPR, dan penyelenggara pemilu memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Desakan dari Sejumlah pihak turut serta dalam penyuudtan penundaan pilkada demi keselamatan rakyat ditengah pandemi Covid-19 diabaikan. Pemilihan Kepala darah akan digelar dan mereka beranggapan bahwa situasi saat ini masih terkendali sehingga pemilihan masih bisa digelar dengan kondusif. Dengan kenyataanya penambahan kasus Covid terus meningkat, dan bahkan Rabu penambahan jumlah kasus harian mencapai rekor tertinggi sejak pemerintah pertama kali mengumumkan adanya kasus Covid-19 diTanah Air pada Maret lalu. Masyarakat berpendapat dan DPR seperti biasa hanya mendengarkan seperti angin lalu dan tidak menggubris, bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap DPR jika suara masyarakat hanya dianggap angin lalu terus menerus ??.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu membahas anggaran tahun 2021. Komisi II menyetujui anggaran 2021 KPU senilai Rp 2 triliun lebih dan Bawaslu Rp 1,6 triliun lebih.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi II, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Komisi II sepakat anggaran KPU 2021 sebesar Rp 2 triliun lebih dengan alokasi program untuk manajemen dan program penyelenggara pemilu.

“Kesimpulan pertama, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran KPU sebesar Rp 2,048,554,993,000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif KPU RI tahun 2021, dengan pengalokasian per program sebagai berikut, a, program dukungan manajemen sebesar Rp 2,005,485,670,000, b, program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp 43,069,323,000,” kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

Rapat yang dihadiri Plh KPU Ilham Saputra ini juga menyepakati usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 696 miliar lebih. Persetujuan ini akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dibahas.

“Kemudian yang kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar Rp 696,099,008,000 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif KPU RI tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” ujar Doli
Untuk Bawaslu, Komisi II menyetujui anggaran Bawaslu 2021 sebesar Rp 1,6 triliun lebih. Anggaran itu untuk program manajemen dan program penyelenggaraan pemilu.

“Tiga, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Bawaslu sebesar Rp 1,641,340,603,000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Bawaslu RI tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut, a, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,207,291,935,000, b, program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp 434,048,668,000,” ucap Doli.

Sama seperti dengan KPU, Komisi II juga menyetujui usulan anggaran tambahan yang diajukan Bawaslu sebesar Rp 699 miliar lebih. Persetujuan ini akan dibawa ke Banggar DPR untuk dibahas kemudian.

“Empat, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu sebesar Rp 699,169,642,000 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI memenuhi usulan anggaran tambahan tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran Bawaslu RI tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” imbuh Doli dihadapan Ketua Bawaslu Abhan.

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami