LiputanOpini

Sudah Efektifkah Legislatif “Dua Kamar” di Indonesia?

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara- Amerika Serikat (AS), dalam lintasan sejarahnya, pernah bergumul dengan pertanyaan perlukah lembaga legislatif di negara adidaya itu terdiri atas “upper house” (kamar atas) dan “lower house” (kamar bawah)? Para pendiri AS merasakan perlunya legislatif bikameral atau dua kamar karena menginginkan kamar atas menjadi kekuatan yang menstabilkan yang tidak hanya dipilih oleh massa, tetapi ditentukan oleh legislator masing-masing negara bagian.

Karena itu, muncullah lembaga yang disebut Senat, dengan anggotanya disebut sebagai para Senator, yang berbentuk seperti kebangsawanan dalam kerangka negara republik, seperti mantan penjajahnya, Inggris Raya, yang juga memiliki “House of Lords” (Dewan Bangsawan) sebagai kamar atas dan “House of Commons” (DPR Inggris) sebagai kamar bawah.

Pada perjalanannya, tepatnya pada Amendemen ke-17 tahun 1913, dinyatakan bahwa Senator tidak lagi dipilih oleh legislator negara bagian, tetapi akan dipilih oleh pemilu secara langsung, seperti anggota “House of Representatives” (DPR AS).

Perbedaan antara kedua kamar legislatif tersebut adalah bila Senat dipilih per dua orang dari setiap negara bagian (jadi total 100 orang Senator, karena negara bagian di AS ada 50), namun DPR AS dipilih berdasarkan keseluruhan distrik pemilihan, sehingga jumlah anggota DPR AS ada 435 anggota dengan hak voting, dan enam anggota dengan tidak memiliki hak-voting. Gabungan antara kedua kamar itu di AS disebut sebagai Kongres AS.

Terkait dengan wewenangnya, Senat AS dinilai memiliki pengaruh kekuatan politik yang lebih besar dibanding DPR AS, seperti penunjukan pejabat pemerintahan oleh Presiden AS harus mendapatkan persetujuan Senat. Begitu pula dengan semua perjanjian dengan seluruh pemerintahan asing, harus pula disetujui Senat.

Sejumlah pejabat yang penunjukannya harus disetujui senat meliputi anggota kabinet kepresidenan, kebanyakan kepala lembaga federal AS, duta besar, Hakim Mahkamah Agung AS, dan hakim-hakim federal lainnya.

Sementara di Inggris adalah sebaliknya, Dewan Bangsawan yang pada masa Abad Pertengahan hingga periode kolonialisme memiliki pengaruh besar, pada era modern telah hampir banyak dilucuti kewenangannya sehingga yang sebenarnya benar-benar berperan dalam mesin perpolitikan di Inggris saat ini adalah DPR Inggris dan bukannya Dewan Bangsawan.

Hal itu juga dinilai wajar karena DPR Inggris (yang memiliki 650 anggota) adalah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, sedangkan Dewan Bangsawan (780 orang) adalah terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh pihak monarki berdasarkan nasehat dari Perdana Menteri.

Dengan jumlah Dewan Bangsawan yang lebih besar tetapi tidak memiliki fungsi politik sekuat DPR Inggris, ada pula gerakan di Inggris yang menginginkan agar Dewan Bangsawan dihapuskan saja, antara lain karena pembiayaan terhadap operasional Dewan Bangsawan juga berasal dari anggaran negara dan pajak rakyat Inggris.

Sistem yang diterapkan di AS dan Inggris Raya merupakan dua varian yang ditemukan dalam konsep yang kerap disebut sebagai Sistem Parlemen Westminster, dengan gabungan varian keduanya dapat ditemukan di Kanada dan Australia (yang juga menggunakan dua kamar tetapi dengan proporsi kekuatan politik yang relatif seimbang).

Namun secara keseluruhan, biasanya kamar atas (apakah itu bentuknya Senat, Dewan Bangsawan, atau sebutan lainnya) memiliki sistem pemilihan yang berbeda dengan pemilihan yang menentukan anggota kamar bawah (umumnya berbentuk DPR masing-masing negara), dan jumlah anggota kamar atas rata-rata lebih sedikit dari kamar bawah.

Bahkan, ada pula sejumlah negara yang telah beralih dari dua kamar menjadi satu kamar dengan menghapus kamar atas mereka. Preseden seperti itu bisa ditemukan antara lain di negara Yunani (1935), Selandia Baru (1951), Denmark (1953), Korea Selatan (1960), Swedia (1970), Portugal (1976), Turki (1980), dan Venezuela (1999).

Fenomena penghapusan legislatif kamar atas tidak hanya terjadi pada abad ke-20, tetapi juga terjadi pada abad ke-21 ini seperti di Kroasia (2001) dan Mesir (2013).

Namun, ada pula referendum yang menolak penghapusan kamar atas seperti terjadi di Irlandia pada referendum konstitusional yang berlangsung pada Oktober 2013.

Begitulah sekelumit pengalaman yang dapat dipelajari dari penggunaan kamar atas, atau secara keseluruhan disebut sistem bikameral atau dua kamar, di negara lain.

Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Sebagaimana diketahui, selain DPR RI, Indonesia sejak reformasi juga memiliki lembaga baru yang disebut sebagai DPD RI.

Jumlah anggota DPR adalah 560 orang (yang merupakan gabungan dari unsur parpol), dan jumlah anggota DPD adalah 136 atau empat orang per provinsi.

Belum signifikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Todung Mulya Lubis menilai kehadiran DPD belum berperan siginifikan dalam kehidupan parlemen dan ketatanegaraan karena DPR masih menerima keberadaannya setengah hati.

“Sebagai lembaga tinggi negara DPD eksis karena punya dasar konstitusional tetapi keberadaannya antara ada dan tiada,” kata Todung di Padang, Kamis (25/8).

Ia menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiah pada rapat senat terbuka dalam rangka Lustrum XIII Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) dengan tema Relevansi DPD RI Dalam Demokrasi dan Hukum.

Menurut dia dalam tataran formal DPD dirasakan keberadaannya namun dalam tataran substansial kehadirannya kurang terasa bahkan nyaris menjadi ‘pelengkap penderita’. Padahal DPD adalah anak kandung reformasi yang mengakomodasi representasi daerah yang selama ini tidak terwakili oleh DPR.

Sementara itu, Partai Demokrat mendukung penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam konstitusi, sehingga perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai sudah perlu dilaksanakan.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jakarta Timur, Selasa (30/8), mengatakan setiap anggota DPD mewakili suara murni rakyat dan merepresentasikan rakyat di daerahnya, sehingga peran yang seimbang antara DPR dan DPD sudah diperlukan.

“Lembaga negara harus mempunyai kewenangan yang seimbang, agar jalannya roda pemerintahan ini tidak ‘oleng’, jadi peran DPD di dalam konstitusi harus diperkuat,” ujar SBY yang juga merupakan Presiden ke-6 RI ini.

Terkait hal itu, menurut SBY, amendemen UUD 1945 diperlukan untuk penguatan peran DPD, sehingga kewenangannya dapat ditingkatkan menjadi penyeimbang.

Wujudkan sinergi Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, DPD perlu mendapatkan kewenangan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antarlembaga negara.

“Salah satu contoh, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang penguatan (wewenang) DPD kok tidak dilaksanakan oleh DPR. Kan ini tidak bersinergi namanya,” ujar Farouk usai menghadiri Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Sidang Paripurna I Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut dia, keputusan MK tentang penguatan DPD yang belum dijalankan itu merupakan salah satu contoh belum adanya sinergi yang baik antarlembaga negara, khususnya antara DPD dan DPR. Namun demikian, Farouk mengaku DPD akan terus berupaya menjalin hubungan agar terwujud sinergi yang baik dengan DPR.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan dukungannya dalam penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam amendemen undang-undang yang ada di Tanah Air.

“Terkait dengan masalah amendemen, bukan saja penguatan DPD, tapi hal-hal lain yang meningkatkan kualitas kenegaraan kita,” kata Sohibul Iman dan mengatakan, pihaknya sejak 2006 tetap mendukung penguatan DPD dalam amendemen serta diharapkan pula dengan dukungan partai tersebut juga bisa diikuti oleh parpol lainnya.

Sohibul mencontohkan dengan pembahasan Undang-Undang tahap satu di mana DPD sebenarnya memiliki kewenangan untuk ikut merumuskan, namun tidak dilibatkan dalam beberapa komisi.

Dengan masih adanya suara-suara seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini, masih dicari format yang ideal terkait peran DPD, terutama dibandingkan dengan peran politik DPR.

Diharapkan dengan adanya solusi format ideal yang memuaskan berbagai pihak bisa benar-benar memajukan dunia perpolitikan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama yang diimpikan seluruh rakyat.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami