Sulitnya Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Kepentingan Pemerintah – Legal Era Indonesia
Liputan

Sulitnya Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Kepentingan Pemerintah

jokowi dan tol laut
Bagikan ke:

Keluhan Presiden Jokowi 24 Maret 2016 lalu di Balikpapan tentang sulitnya pembebasan lahan untuk infrastruktur kepentingan pemerintah dapat dipahami karena banyaknya program-program pemerintah yang tertunda bahkan mangkrak karena sulitnya pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Hal ini tentu sangat beralasan mengapa rakyat (masyarakat) seolah-olah tidak mendukung pembangunan.

Menengok kebelakan permasalahan pembebasan tanah, dengan meminjam kredensialnya Mas Trias di kompas Minggu 27 Maret 2016 masa lalu tidak pernah mati demikian kata Faulkner.

Wiliam Faulkner mengatakan “ masa lalu tidak pernah mati . itu bahkan tidak pernah berlalu “ apalagi jika menyangkut hal hal yg sangat menyakitkan, penderitaan, kesengsaraan, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan diluar batas kemanusiaan.

Hal tersebut hampir sama dengan permasalahan masyarakat yang enggan bahkan tidak mau berperan serta dalam pembangunan yang dijumpai pemerintah saat ini. Mengapa??

JokowiPembebasan Tanah Ganti Untung?

Dalam UU serta beberapa peraturan pemerintah dalam pembebasan tanah adalah “Ganti Rugi” philosopi yang terkandung adalah mengganti kerugian dengan penetapan harga oleh panitia yg dibentuk pemerintah, memang pada akhir-akhir ini pembebasan sudah lebih manusiawi namun luka dalam masa lalu akibat penggusuran dan pembebasan tanah dengan ganti rugi menjadi stigma menyakitkan bagi yang terkena proyek walau untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Dalam konsepsi ganti rugi maka perlu kiranya istilah diganti “ Ganti Untung” hal ini beriringan dengan konsepsi reformasi agraria mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, Dr Bernard Limbong ahli pertanahan UNPAD reforma agraria ada beberapa yg hrs dilakukan pemerintah yaitu memberikan jaminan bagi kepemilikan tanah bagi buruh petani , reforma agraria harus berdimensi ekologis dan melestarikan lingkungan. Nah ganti utung dengan memperhatikan secara seksama beberapa hal termasuk meningkatkan kesejahteraan, berkeadilan dan kesetaraan bagi masyarakat, penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Ahok bisa dijadikan sebuah awal.

Artikel lain: Menggusur Tanah dengan Ganti Untung

Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan masa Orde Baru, Waduk Kedung Ombo dll menyisakan luka bathin, setelah jaman reformasi dan selanjutnya 2 (dua) kali pemerintahan SBY tidak memberikan perubahan signifikan dalam tata cara pembebasan tanah untuk proyek pemerintah, justru menambah subur praktek percaloan  serta lamanya waktu pembebasan tanah dan lahan untuk sebuah projek. Era reformasi dan kebablasan arti reformasi dalam penyampaian pendapat serta buntunya komunikasi abdi masyarakat yg paling ujung Bupati dan Walikota juga menjadi komulatif suatu proyek dengan melalui pembangunan. Proyek pemerintah yang memerlukan lahan pertanian tidak disosialisasikan secara baik khususnya pemerintah daerah yg mempunyai program pembangunan yang bersifat Nasional. Pemerintah Daerah dengan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan Nasional bersikap apatis padahal untuk kepentingan Nasional, perlu kesadaran Nasional bagi para Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program Nasional, Mendagri dalam Majalah Hukum Legal Era Indonesia Vol 1 Maret 2016 “Perkuat Sinergi Pusat Daerah Kepala Daerah  juga Bertanggung Jawab terhadap NKRI” , sangat beralasan selama ini pemerintah daerah sangat mengunggulkan ego sektoral tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan NKRI tentunya.

Pembebasan tanah untuk kepentingan proyek infrastruktur Pemerintah perlu didukung dari semua lini, baik dari sisi peraturan dan semua pihak yang terlibat khususnya aparat di Pusat dan Daerah perlu komitment kuat untuk mewujudkan program NawaCita, aparat perlu memberikan contoh dan pamong untuk senantiasa melayani Masyarakat, yang telah lama menderita luka bathin dalam pembebasan pembangunan masa lalu perlu revitalisasi, transparan , terbuka dan yang paling penting sosialisasi, semoga dalam semangat pembangunan bersama Pusat dan Daerah maka pembebasan untuk proyek Infrastruktur Pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat. SEMOGA.

Dr. Laksanto Utomo, SH, MH
Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top