Nasional

Surat Terbuka KNPA Untuk Jokowi

BTN iklan

Kepedulian KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) terhadap nasib Kendeng

 

Jakarta/Lei – Kriminalisasi petani Kendeng dan kematian bu Patmi merupakan presen buruk di tengah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di tanah air. Situasi ini diperparah oleh sikap Presiden yang seolah melempar tanggung jawab dan kewenangan kepada Gubernur Jawa Tengah ketika perwakilan sedulur sikep mengadukan nasib petani dan kelestarian wilayah pegunungan Kendeng yang terancamoleh keberadaan operasi tambang dan pabrik PT. Semen Indonesia.

Berdasarkan hasil konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin 3 April 2017 di Kantor Seknas KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). Dewi Kartika Aktivis dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mengatakan berdasarkan hasil KLHS ia tetap akan menuntut bahwa operasi tambang PT Semen Indonesia harus dihentikan di CAT Watuputih dan termasuk sepanjang pegunungan Kendeng. Ia juga mengatakan kasus Kendeng memperlihatkan ada situasi darurayt agrarian dan ekologis yang seharusnya dijawab oleh pemerintah pusat ke tingkat daerah.

Aktivis dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga berpendapat ia berharap adanya kasus Kendeng ini tidak berdiri sendiri, jadi tuduhan-tuduhan yang dirahkan kepada para penentang pabrik semen bahwa ini hanya untuk kepentingan asing tidak benar karena berbagai penolakan itu tidak hanya  terjadi di Kendeng tetapi juga terjadi di berbagai wilayah  Indonesia yang kawasan karst sedang terancam oleh rencana-rencana pembangunan pabrik semen yang terjadi di Kalimantan timur. Ia juga menambahkan sudah saatnya pemerintah menunjukkan aksinya untuk suara rakyat tidak hanya membuat jargon.

Aktivis dari KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) mengatakan pengabaian proses hukum yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah akan menjadi contoh yang buruk terkait keputusan-keputusan pemerintah saat ini. Ia menambahkan seharusnya presiden tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga harus menindak dengan tegas tindakan tindakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo.

Lalu Erliza selaku Aktivis dari Solidaritas Perempuan (SP) berpendapat aksi-aksi yang dilakukan prempuan kendeng ini merupakan ekspresi dari mereka yang memperjuangkan haknya. Mereka punya kekhawatiran ancaman terhadap sumber kehidupannya. Bu Patmi merupakan salah satu pejuang hingga akhir nafasnya yang meyakini bahwa perempuan harus turut bergerakuntuk memperjuangkan hak hidupnya.

Aktivis dari aliansi masyarakat adat Kendeng megatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Sedulur sikep  intrumen-instrumen nasional telah semua dilakukannya. Maka dalam upayaini  akan membawa permasalahan ini ke tingkat internasional karena di level nasional kebijakan ini tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini.

Eko Cahyono dari Aktivis Sajogyo Intitute (SI) mengatakan kasus Kendneg merupakan pembuktian benarkah misi kerakyatan itu dilakukan? Benarkah pembangunan dari pinggiran itu dijalankan? Bagi dia ini adalah bentuk pengkhianatan dari cita citanya Jokowi-JK.

#SAVEKENDENG

(Peliput Lukas Laksamana)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami