Politik

Syafruddin Tumenggung Mengajukan Praperadilan Kembali

BTN iklan

Jakarta/lei – Tim kuasa hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung menyatakan tetap akan mengajukan permohonan praperadilan kembali atas penetapan tersangka kliennya setelah berkasnya dilakukan perbaikan.

“Kami akan sempurnakan dulu karena kami dapat informasi baru terkait dengan perkara BLBI, nanti akan kami sampaikan,” kata Muhammad Ridwan, anggota tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut terkait informasi baru yang didapatkan tim kuasa hukum soal kasus Syafruddin itu.

“Bagian kewenangan dan alat bukti kaitannya dengan itu dan ini informasi penting. Paling lambat diajukan lagi minggu depan,” kata Ridwan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung mencabut permohonan praperadilan yang diajukan kliennya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menimbang bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya kuasa pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut, pertama bahwa kami tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 26 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bermakasud untuk melakukan penarikan atau pencabutan atas berkas surat pemohonan praperadilan,” kata Hakim Tunggal Rusdiyanto Loleh saat membacakan surat pencabutan praperadilan itu.

Kemudian, kata dia, terkait dengan hak itu kami bermaksud untuk melakukan penarikan atau pencabutan surat permohonan praperadilan pada hari ini untuk kepentingan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan segera setalah perbaikan dilakukan kami akan mendaftarkan kembali surat permohonan praperadilan untuk kepentingan klien kami.

“Menimbang bahwa berdasarkan surat pencabutan atau penarikan surat permohonan praperadilan tersebut pengadilan berpendapat bahwa pencabutan atau penarikan surat pemrohonan praperadilan dilakukan sebelum termohon mengajukan jawabannya atau tanggapannya sehingga dengan demikian penarikan atau pencabutan itu beralasan hukum,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Hakim Rusdiyanto, menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pengadilan berkesimpulan terhadap perkara praperadilan pemohon dengan nomor perkara 49/Pidana.Prap/2017/PN Jakarta Selatan dinyatatakan dicabut.

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan dicabut maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan maka biaya perkara adalah nihil,” kata Hakim Rusdiyanto.

Selanjutnya, kata dia, menetapkan pertama menyatakan mencabut perkara pidana praperadilan nomor 49/Pidana.Prap/2017/PN Jakarta Selatan dalam perkara antara Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku pemohon melawan KPK selaku termohon.

“Kedua, membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil,” ucap Hakim Rusdiyanto.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

Syafruddin sebagai Kepala BPPN sejak April 2002 mengusulkan perubahan kewajiban obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim pada Mei 2002 sebesar Rp4,8 triliun, sehingga dari tadinya proses ligitasi menjadi hanya restrukturisasi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun.

Sjamsul adalah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan perusahaan ban PT Gajah Tunggal dan sudah lari keluar negeri. Ia terakhir kali diketahui berada di Singapura yaitu di rumah duka Mount Vernon Parlour, Singapura saat melayat pengusaha Liem Sioe Liong alias Sudono Salim pada 18 Juni 2012.

Syafruddin disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami