HEADLINESNasional

Tadarus Ibu Bumi: Rakyat Perlu Mengingatkan Pemimpin

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Para petani berkumpul di halaman Langgar Yu Padmi, desa Larangan, Tambak Romo, Pati. Terdengar orang  bersolawat kemudian Al-Quran di acara Kendeng Tadarus kanggo Ibu Bumi yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPR). Remaja dari Pasinaon Omang Kendeng ikut ambil bagian dalam acara ini dengan  menyajikan beberapa gendengan dengan iringan perangkat gamelan baru mereka.

Dalam Tauziahnya, KH Ubaidillah Ahmad menekankan arti penting menjaga lngkungan hidup dengan mencontohkan kisah para wali dengan contoh-contoh sederhana.

“Nenek moyang kita dulu mengatakan jangan menebang pohon nanti penunggunya ngamuk”.  Ujar Kyai Ubaidillah. “Kata Siapa tidak marah, dengan penebangan pohon, oksigin berkurang mahluk hidup membutuhkan oksigen” lanjutnya. Pepohonan menyerap air dan menurut beliau, air mempunyai nilai lebih dari pada emas dan menyebutkannya sebagai emas biru penunjang kehidupan kita semua, manusia tidak bisa hidup tanpa air oleh karena itu kita harus menjaga air, menjaga lingkungan.

Usai Tauziah, Kyai Ubaidillah dan kawan kawan membacakan beberapa untuai puisi diiringi kotekan lewung oleh ibu-ibu Kartini Kendeng.

Rembugan lingkungan merupakan tema dalam acara ini. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional di Publish What You Pay Indonesia (PWYP IND) menjabarkan tugas dan fungsi para pemimpin yang mendapat mandat  rakyat yang dipimpin. Kearifan atau kebijakan pemimpin bersifat adil dan mendengarkan suara rakyat yang ikut  menentukan dan mengarahkan para pemimpin mengambil kebijakan.

“Kebijakan publik seperti ijin pertambangan, bagaimana tentang tata ruang, tata wilayah peruntukan lahan, lingkungan hutan adalah kebijakan lainnya harus mendengarkan dan meminta pendapat masyarakat dengan syarat memberikan informasi sebelumnya. Itu adalah paling dalam kebijakan publik” pernyataan Maryati. Menurut dia, dalam kehidupan demokrasi yang sehat  rakyat perlu mengingatkan pemimpin, karena kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin undang-undang.

Senada dengan Maryati, Dr. Laksanto Utomo, Ketua Asossiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)  mengatakan bahwa rakyat berhak untuk mempertanyakan kebijakan publik. Tentang penolakan pendirian pabrik semen di kawasan Kendeng, Laksanto merujuk unngkapan Mbah Tarno, tetua Sedulur Sikep yang mengatakan bahwa

Yen pulau jawa kuwi wetenge diodol-odo, ya rusak sak menungsane” maksudnya jika perut Pulau Jawa itu dikelusrkan isinya, maka rusakkalah dia berserta manusianya. Penolakan pabrik semen menurut Laksanto adalah tindakan menjaga lingkungan Pulau Jawa,  menjaga sumber pangan untuk generasi mendatang, seperti yang pernah diungkapkan Mbah Tarno.

Dalam kesempatan ini, Zainal Arifin.Direktur LBH Semarang menginformasikan keadaan terakhir tentang perkembangan terakhir upaya hukum penolakan pabrik semen di kawasan Kendeng. Selain dihadiri oleh masyarakat sekitar, tadarusan dan dan rembugan ini dihadiri oleh perwaklan masyarakat Surokonto, Kabupaten Kendal. Kegiatan ini diakhiri dengan santap sahur bersama (RW).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen − five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami