Hukum

Tak Mau Haknya ”Diperkosa”, Fredrich Lawan Putusan Sela Hakim

BTN iklan

Jakarta, LEI – Terdakwa Fredrich Yunadi menyatakan banding atas putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelsi memutuskan menolak eksepsi atau nota keberatan Fredrich dan tim penasihat hukumnya.

“Kami mengerti dan kami langsung menyatakan banding atas putusan sela tersebut,” ujar Fredrich menanggapi putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3/2018).

Mantan penasihat hukum Setya Novanto ini mengaku akan mengajukan perlawanan hukum karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan KPK dalam menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara ini.

Terlebih, Fredrich beralasan, bahwa sidang praperadilannya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena KPK keburu melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Untuk itu, Fredrich meminta majelis hakim agar memeriksa pihak-pihak yang dipermasalahkan dalam praperadilan, di antaranya soal dugaan penyalahgunaan wewenang serta pemalsuan dokumen yang dilakukan pimpinan dan penyidik KPK.

Namun setelah majelis yang diketuai Saifuddin Zuhri bermusyawarah, hanya mempersilakan terdakwa Fredrich dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan secara tertulis dan majelis akan mencatatnya.

“Kami keberatan majelis. Karena itu Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (3) pak, dalam KUHAP Pak. Itu adalah hak kita untuk mengajukan apa yang tidak dikabulkan atau belum sempat diperiksa di praperadilan,” kata Fredrich.

Fredrich beralasan bahwa ini merupakan ketentuan hukum, bukan opini. “Itu sudah dalam hukum Pak, Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (3). Jadi kami mohon dalam hal ini berkenan dan lagi apalagi majelis yang mengatakan apa yang dibikin atau ditulis dalam LKPTK-nya itu adalah perbuatan tindak pidana umum,” katanya.

Fredrich menambahkan, bahwa yang dipermasalahkan adalah surat palsu yang dilakukan oleh pimpinan dan penyidik KPK yang menjadikan dasar oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perkara ini.

“Kalau tidak digunakan di sini, kami sudah cukup mengerti, kami pengacara lebih dari pada 30 tahun. Kami tahu ke mana kami harus mengadu. Tetapi karena ini digunakan dalam sidang ini, tidak ada alasan kalau mereka tidak dipanggil. Saya keberatan,” katanya.

Namun majelis tetap pada keputusan mempersilakan terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang akan akan dicatat dalam persidangan ini.

Fredrich mengancam akan mogok atau tidak akan menghadiri sidang. “Jadi kalau memang majelis hakim berpendapat begini, kami tidak akan menghadiri sidang lagi Pak. Silakan Pak. Ini hak saya sebagian terdakwa. Saya punya hak asasi manusia. Mohon saya dihormati,” katanya.

Menurut Fredrich, majelis memang mempunyai hak menolak, namun tidak ada landasan hukum untuk tidak mempertimbangkan permohonan terdakwa. “Kalau sekarang Bapak memaksakan dari kehendak Bapak. Kami menyatakan sidang selanjutnya saya tidak akan hadir,” katanya.

Fredrich mengaku tidak akan hadir atau tidak akan mendengarkan sidang jikapun dipaksa karena ini merupakan bentuk “pemerkosaan” terhadap hak asasinya yang dilindungi UUD 1945. “Karena itu hak asasi manusia. Pasal 28 a sampai j UUD 45, karena saya tidak mau hak saya diperkosa, Pak,” ujarnya.

Meski diancam demikian, namun majelis tetap pada putusan, kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang lanjutan pekan mendatang. “Sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kamis 15 Maret 2018,” kata Saifuddin.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close