HEADLINESHukum

Tak Mendapatkan Kabar Revisi Perda RTRW Kabupaten Rembang, JM-PPK datangi DPRD

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) sebut tak dengar revisi Perda

BTN iklan

LEI, Rembang –  12 April 2021. Hari ini JM-PPK mendatangi DPRD Kabupaten Rembang dan Pansus revisi RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031. Kedatangan kali kedua ini adalah menagih tindaklanjut dari audiensi sebelumnya tanggal 3 Maret 2021 terkait janji DPRD Rembang yang belum ditepati yakni mengikutsertakan JM-PPK dalam pembahasan revisi Perda RTRW Kabupaten Rembang.

Pasca revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah 2019 lalu, semua kabupaten/kota juga melakukan revisi termasuk kabupaten Rembang. Namun sampai dengan hari ini, JM-PPK belum mengetahui sampai mana proses revisi perda RTRW Kabupaten tersebut dan belum pernah didengar usulannya.

Padahal hal itu dijamin dalam Pasal 65 ayat (1) UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat”. Termasuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dimana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam rencana perundang-undangan mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Meski sudah mendapatkan draft revisi perda RTRW, JM-PPK menilai bahwa beberapa point besar perlu menjadi perhatian serius oleh pansus IV DPRD terkait revisi ini.

Apalagi langkah Pemkab Rembang dalam proses perencanaan revisi belum pernah sekalipun mengundang dan mengajak JM-PPK dalam pembahasannya.

Menepati peringatan empat (4) tahun lahirnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Tahap I, sebagaimana didalamnya memberikan rekomendasi terhadap revisi perda RTRW Kabupaten Rembang untuk merubah peruntukkan tunggal CAT Watuputih menjadi kawasan lindung geologi, dan Merubah kawasan peruntukan pertambangan dalam pasal 26.

KLHS Pegunungan Kendeng sebagaimana amanat dari Presiden Joko Widodo dan KLHK adalah hasil perjuangan JM-PPK yang memberikan banyak rekomendasi terhadap kebijakan nasional, provinsi, bahkan kabupaten.

Dalam KLHS menjelaskan bahwa CAT Watuputih Rembang memiliki lereng landai bergelombang dengan alur-alur sungai sehingga patut dianggap sebagai ciri khas bentang alam kasrt. Selain itu, CAT Watuputih Rembang juga menyimpan akuifer yang menurut hasil pendataan Tim KLHS Pegunungan Kendeng memiliki 79 gua, 29 mata air, 44 ponor, dan 47 sumur gali. Sehingga dari itu semua, Pegunungan Kendeng patut dikatakan sebagai wilayah KBAK yang harus dilindungi.

Dalam revisi perda tata ruang provinsi, Rembang menjadi kawasan yang rentan terhadap pengrusakan-pengrusakan lingkungan. Mulai dari adanya Wilayah Usaha Pertambangan dalam Pasal 80, Kawasan Industri Prioritas Provinsi Pasal 85, dan Kawasan Industri Terpadu Pasal 102.
Pengaruh utama pasal-pasal ini lah yang akan memunculkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang akan terjadi kedepan. Namun disisi lain, pasal 34 perda Tata Ruang ini menjelaskan bahwa Rembang masuk sebagai kawasan lindung. Artinya peraturan daerah RTRW Provinsi ini banyak sekali ketidaksinkronan dari pasal per pasalnya.

Melalui beberapa kondisi kebijakan tersebut, maka dalam audiensi kedua ini, termasuk dalam momen peringatan 4 tahun keluarnya amanat KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I, JM-PPK Meminta data dan update perkembangan revisi perda Tata Ruang Kabupaten Rembang, termasuk meminta keterlibatan aktif dalam revisi Perda Tata Ruang Kabupaten Rembang. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Salam Kendeng
Lestari !!!!!

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami