Hukum

Tak Penuhi Panggilan, KPK Kembali Panggil Pejabat Tower Bersama

BTN iklan

Jakarta, LEI – Division Head Finance and Treasury PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup), Alexandra Yota Dinarwanti, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (24/7/2018), mengatakan, pihaknya memanggil ulang yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan karena pada hari ini tidak memenuhi panggilan. “Pemeriksaan dijadwalkan ulang besok Rabu, (25/7/2018), katanya.

Penyidik KPK memanggil pejabat PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup) tersebut untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Selain itu, KPK juta mendirikan Divisi Permit dan Regulasi PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup) Ockyanto (OKY), dan Direktur Operasi PT. Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) senbagai terangka.

Penyusunan pembangunan menara telekomunkasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 itu, Mustofa strapping sekitar Rp 2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkaugaskan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b basa Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP.

Sedangkan untuk kasus gratifikasi, KPK menetapkan Mustofa dan Zainal Abidin selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sebagai tersangka.

Mereka bersama-sama menerima uang sektar Rp 3,7 milyar. Ini merupakan biaya dari proyek di Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan di tahun 2015 dan proyek lainnya.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa dan Zainal Abidin tajam Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami