Hukum

Taksi “biru” Lolos Restrukturisasi

BTN iklan

JAKARTA/lei — Pengelola Taksi Putra PT Citra Transpor Nusantara dapat bernapas lega setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan PKPU yang diajukan PT Bank MNC International Tbk.

Sejalan dengan penolakan tersebut maka Citra Transpor selaku termohon I, PT Putra Transpor Nusantara (termohon II) dan Direktur PT Citra Transpor Nusantara Mubha Kahar Muang lolos dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Dalam persidangan kemarin, ketua majelis hakim Tafsir Sembiring menyatakan meno lak seluruh permohonan PKPU yang dia ju kan Bank MNC.

“Menyatakan menolak permohonan PKPU oleh pemohon,” katanya membacakan amar putusan, Rabu (14/9).

Tafsir mengatakan putusan ter se but mengacu pada Pasal 22 ayat 1 Undang-undang No. 37 ta hun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam putusannya, Tafsir mempertimbangkan eksepsi termohon bahwa surat kua sapemo hon cacat hukum dan tidak sah karena terdapat ketidak sesuaian jabatan pemberi kuasa.

Selain itu, majelis hakim menimbang satu kreditur tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Dia menilai dalam kasus ini, tidak ada kreditur lain yang disertakan selain Bank MNC selaku pemohon.

Tafsir menambahkan, termohon II dan termohon III tidak da pat disebut sebagai debitur. Pasalnya, kedua termohon tersebut merupakan penjamin yang memiliki hak istimewa.

Pertimbangan lainnya, kata Tafsir, adalah bukti BI Checking dari pemohon yang tidak bisa diterima oleh majelis hakim. BI Checking dijadikan bukti oleh pe mohon karena memuat namana ma kreditur lain.

“Bukti BI Checking tidak bi sa ka mi terima karena bisa berubah- ubah setiap waktu,” ujar nya. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum PT Citra Transpor Nusantara Ayatullah dari kantor hukum Ismak Advocaten mengaku cukup puas. Menurutnya pertimbangan hakim sudah mendetail sesuai dengan eksepsi pihak termohon.

“Perkara sudah selesai ya, kami menghormati putusan majelis hakim,” katanya usai persidangan. Menurutnya, selama ini kliennya masih memiliki niat baik untuk membayar dan menyelesaikan angsuran pembayaran utang. Debitur melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam surat.

PERLAWANAN

Sementara itu, kuasa hukum Bank MNC International Andi Si mang unsong menyatakan kekecewaannya atas putusan yang di buat majelis hakim.

“Tidak menutup kemungkinan ka mi ajukan langkah hukum ban ding, tapi nanti kami diskusikan de ngan pihak Bank MNC dulu,” katanya.

Menurut Andi, bukti berupa BI Checking seharusnya dapat diper gu nakan oleh pemohon PKPU untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai keadaan keuangan debitur dan ada nya kreditur lain yang memberikan fasilitas pinjaman kepada termohon.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbank an jo. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Peru bahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembuktian mengenai adanyakreditur lain melalui BI Checking dalam perkara kepailitan dan PKPU dipertegas kembali dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya No. 01/PKPU/2012/ PN.Niaga.Smg. (bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami