Liputan

Tanah Abang “Out of The Box” ala Anies-Sandi Tuai Pujian dan Kritik

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pemprov DKI memberlakukan kebijakan baru, yaitu dengan memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di trotoar dan jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Puji dan kritikan diberikan untuk wajah baru Tanah Abang ala Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

Kebijakan Anies dan Wagub DKI Sandiaga Uno ini tak pelak membuat para pedagang di Pasar Tanah Abang kesal dan iri. Akibat memperbolehkan PKL berdagang di jalan, para pedagang pasar juga ingin ikut berdagang menjadi PKL.

“Kalau zaman Pak Ahok (Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) nggak boleh. Zaman pak Anies itu longgar. Kalau di bawah diperbolehkan, kami juga akan turun,” ujar Pedagang Sepatu di Pasar Tanah Abang, Blok G Nasri, Jumat (22/12).

Dirinya mengaku omzet penjualannya turun sejak PKL menempati jalan di kawasan strategis tempat penumpang turun dari stasiun. Nasri mengaku akan segera turun untuk kembali menjadi PKL lagi bila kondisi penjualan di tokonya terus memburuk.

“Dulu kan kita kena gusuran pas zaman Pak Yos (Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso) kalau gini secepatnya akan turun,” ungkap dia. Berbeda dengan Nasri, para PKL justru semringah dengan Kebijakan Pemprov DKI. Omzet para PKL pun langsung naik secara signifikan. Kemenangan mutlak untuk para PKL.

“Naiknya besar, biasanya sehari dapatnya Rp 500 ribu, sampai tadi jam 12 aja udah Rp 1 juta,” ungkap PKL yang berjualan jaket jeans, Erna Maulina, Jumat (22/12).

Ada 400 PKL yang difasilitasi Pemprov DKI untuk bisa berjualan di jalanan. Erna menceritakan, dia biasa berjualan di kawasan Jati Baru dan kerap diusur Satpol PP. “Cepat sekali prosesnya. Kita hanya disuruh bawa dan KTP dan meterai kemudian tanda tangan . Jualan sampai kapan nggak tahu,” tuturnya.

Untuk memfasilitasi para PKL itu, Pemprov DKI pun mengeluarkan kebijakan untuk merekayasa Jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Sampai pukul 18.00 WIB, tak ada kendaraan yang boleh melintas kecuali Bus TransJakarta ‘Tanah Abang Explorer’.

Hal ini mendapat kritikan dari Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala. Dalam kritiknya, Adrianus menyampaikan penutupan jalan di Tanah Abang untuk mengakomodasi 400 PKL berpotensi melanggar aturan perundang-undangan.

“Jalan ada UU (undang-undang)-nya, jalur pedestrian ada UU-nya. Kalau sekarang (jalur) pedestrian dipakai untuk PKL dan jalan juga mau ditutup untuk PKL, ya berarti UU mesti diubah dong,” kata Adrianus, Selasa (18/12).

Sementara itu, kebijakan Anies mendapat dukungan dari jajarannya seperti dari Kepala Seksi Operasi Satpol PP DKI, Harry Apriyanto. Dia meminta semua pihak untuk memberi dukungan kepada Anies.

“Ini programnya sudah bagus pak gubernur, ayo didukung. Kalau cuma 1-2 orang nggak mendukung, ya jadi nggak bagus lagi nanti. Saya minta kerjasamanya,” ucap Harry, Jumat (22/12).

Kritikan juga datang dari Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno. Dia menganggap penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang tidak tepat. Kebijakan tersebut menyebabkan sejumlah trayek angkutan umum di kawasan itu diubah.

“Sayang jalan yang dibangun mahal hanya untuk PKL. Hal yang keliru jika jalan digunakan untuk berdagang, seperti PKL lagi,” sebut Djoko, Jumat (22/12).

Di sisi lain, kebijakan Anies mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana. Pria yang akrab disapa Lulung ini bahkan ikut mendampingi Anies saat meninjau penataan kawasan Tanah Abang, kemarin.

“Bagus, semua organ hidup hari ini. Efektif, siapa bilang nggak efektif. Semua masyarakat harus memberikan apresiasi, karena ini adalah program yang sangat membahagiakan para pelaku UKM,” tukas Lulung. [detikcom]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami