BTN iklan
HEADLINESHukumPolitik

Tanggapan Mendagri Soal Menghambat RUU Hukum Adat

Menindaklanjuti Surat No 189/2257/G Tanggal 11 April 2018

JAKARTA, LEI – Melalui LEI Mendagri Tjahjo Kumolo menunjukan surat kepada Sekretaris Negara yang berisi bahwa Mendagri mendukung dan melaksanakan kebijakan Presiden RI untuk penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Mengenai rumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disampaikan karena:

  1. Terdapat beberapa pasal yang harus dihapuskan karena bersifat teknis sehingga tidak perlu dimuat dalam peraturan setingkat UU dan/atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan
  2. Terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan kepada LEI, “Usulkan boleh, yang sudah bagus kan tidak perlu dirubah, yang perlu disempurnakan ya harus disempurnakan, tidak harus dirubah total, demikian.”

Sebelumnya beberapa pemerhati hukum adat melontarkan petisi melalu change.com karena dianggap argumentasi fiktif yang dilontarkan oleh Mendagri sama sekali tanpa dasar berpikir yang jelas – mengangkangi konstitusi dan tidak patuh terhadap Visi-Misi Presiden. RUU Masyarakat Adat adalah mandat konstitusi Pasal 18b ayat (2) dan Komitmen Presiden Joko Widodo dalam enam prioritas program Nawa Cita.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close