Hukum

Tanggapan Sekretaris MA RI Atas Komentar Prof Gayus Lumbuun

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Sikap hakim Kusno yang mengklaim dirinya sebagai hakim yang punya catatan sejarah ‘tidak pernah mengabulkan praperadilan’, mengundang reaksi banyak orang, salah satunya termasuk ahli hukum Prof. Gayus Lumbuun.

“Sangat Aneh kalau ada seorang hakim bilang ‘saya tidak pernah mengabulkan Praperadilan’. Apa artinya dia mau bilang Praperadilannya Setnov nanti juga sama? Atau kalau dia kabulkan karena yang ini sangat beda alasan dasarnya jadi dia kabulkan? Apa putusan yang direncanakan?”, kata Hakim Agung RI itu kepada LEI kemarin (24/11).

Tak berselang lama, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum menanggapi komentar Prof. Gayus. “Ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa hakim tidak boleh membanggakan dirinya dan juga tidak boleh mengomentari putusannya sendiri baik yang bernada memuji ataupun menyesali putusan yang sudah diputus.”, ujarnya.

“Setelah mengucapkan putusan maka putusan itu tidak lagi menjadi miliknya tetapi masyarakatlah yang akan menguji dan mengkaji. Hakim pun sangat dilarang mengomentari putusan hakim lainnya. hakim hanya berbicara di dalam putusannya. Itulah pandangan hakim yang kemudian bisa dianut atau diikuti oleh hakim lainnya dalam mengambil putusan pada kasus yang sama”, tambah pria kelahiran 22 Agustus itu.

Menurutnya, hakim juga tidak dapat mengkoreksi putusannya sendiri yang sudah diucapkan. Yang dapat mengkoreksi adalah hakim yang lebih tinggi, itupun bila putusannya ada yang keberatan dan mengajukan upaya hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Semua pihak harus menjaga kemandirian hakim dengan cara tak memberikan komentar apapun terhadap hakim tersebut saat hakim yang bersangkutan akan menyidangkan kasus. terlebih lagi kasus yang menarik perhatian masyarakat. Komentar maupun penilaian yang demikian dapat dipandang sebagai intervensi secara tidak langsung. Karena pandangannya akan menggiring opini publik yang berakibat hakim kehilangan kebebasannya. Hakim juga manusia”, lanjutnya.

Beliau menyarankan bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara menarik perhatian (e-KTP misal) sebaiknya sementara waktu tidak perlu melihat ataupun membaca berita terlebih dahulu dan juga tidak perlu menerima wawancara. Sebaiknya hal tersebut serahkan saja kepada humas.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami