Hukum

Tantangan Keilmuan Hukum dan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Fakultas Hukum Universitas Pancasila menggelar Konferensi Nasional Online yang mengangkat tajuk Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Konferensi ini berlangsung dari tanggal 27 hingga 28 Juni 2020. Berikut adalah rangkuman singkat dari berbagai materi 33 invited speakers, 184 panelis dan diskusi dalam masing-masing panel.

Zoonosis, termasuk yang kini menjadi pandemi Covid-19, ditemukan muncul dari pusat-pusat produksi, yang bekerja atas dasar logika kapitalisme antroposentrik, dan cenderung menafikan keseimbangan ekosistem. Kegiatan produksi semacam itu menyebabkan perubahan dan kerusakan bentang alam.Pada akhirnya juga mengganggu kebudayaan agraris masyarakat. Hal ini memicu berbagai kerentanan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Pada sisi yang lain, sistem agro-ekologi sebagaimana dipraktikkan banyak komunitas, menempatkan keseimbangan sebagai hal esensial dalam memanfaatkan dan merawat alam. Dibungkus oleh nilai-nilai kearifan lingkungan dalam hukum adat, keseimbangan antara keadilan sosial dan lingkungan menjadi ruh dalam sistem hukum adat.

Dampak Multi Dimensi

Pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang langsung atau tidak berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial budaya dari warga negara. Persoalan kesehatan mewarnai kebijakan dan diskursus publik. Ketahanan ekonomi nasional, daerah, desa dan rumah tangga mengalami gangguan. Sejumlah regulasi dan kebijakan diaktivasi dan dibentuk untuk mengendalikan Covid-19, termasuk mengatasi berbagai aspek ikutannya. Hal ini antara lain mengenai dunia pendidikan, pelaksanaan ibadah, ritual sosial dan kebudayaan, hak berkumpul dan berpindah, serta kegiatan usaha di sektor formal dan informal.

Kelompok-kelompok terdampak Covid-19 menyebar dari tenaga kesehatan, anak-anak hingga lansia, penyandang disabilitas, pekerja sektor formal, informal dan pekerja migran, petani, warga miskin dan nyaris miskin, serta perempuan. Sementara itu, ditemukan pula persoalan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, di bidang budaya benda dan non benda, pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru.

Pada masa pandemi ini, terjadi juga pengerdilan ruang sipil, melalui serangan kepada kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan media dan sejumlah persoalan kebebasan sipil lainnya. Pembungkaman ekspresi terjadi termasuk menguatnya pelembagaan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Sekalipun instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) telah lengkap, namun terjadi inkonsistensi dalam bentuk pengabaian atau bahkan tindakan pelanggaran terhadap instrumen HAM, seperti tekanan, intimidasi, pembubaran diskusi, peretasan, persekusi dan bahkan ancaman pemenjaraan di berbagai kasus. Digital rights, sebagai karakter baru komunikasi dan akses informasi pun lemah seiring dengan tiadanya hukum yang melindungi data pribadi. Otoritas justru mengeraskan mata rantai impunitas dalam pertanggungjawaban hukumnya. Melemahnya perlindungan kebebasan sipil dan HAM mengindikasikan realitas ‘everyday authoritarianism‘.

Pandemi Covid-19 menuntut cara baru memandang dan melaksanakan pembangunan dalam seluruh dimensi, termasuk dalam aspek hukum, politik, sosial-ekonomi-kebudayaan dan lingkungan hidup. Negara-negara demokrasi sekalipun memerlukan penyesuaian baru terkait dengan persoalan kebebasan individu dan kelompok dengan kesehatan masyarakat. Etika antroposentrisme dalam pembangunan perlu ditinjau ulang dimana ekosentrisme yang mendukung keseimbangan keadilan sosial dan lingkungan, menjadi alternatif.

HAM dan SDGs sebagai kerangka pemulihan pasca pandemi Covid-19

Kerangka Hak Asasi Manusia disarankan tetap menjadi acuan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid19. Eliminasi diskriminasi ras dan etnis, termasuk terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan lain perlu terus dilakukan. Di samping itu, jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap diberikan.

Kondisi kedaruratan perlu ditanggapi hati-hati agar tidak menjadi ancaman bagi perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi. Kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi dan teknologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kebebasan akademik adalah elemen penting demokrasi.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target nasional SDGs dalam kaitan dengan RPJMN 2015-2020 perlu ditinjau ulang. Pandemi Covid-19 mendorong penyesuaian strategi dan upaya mencapai target SDGs. Saat ini tengah disusun draf Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020–2024 untuk pencapaian SDGs, dengan menempatkan pada konteks pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalan HAM dalam berbagai dimensinya, aspek lingkungan, kebudayaan, ekonomi dan sosial, dalam kebijakan pemulihan pasca Pandemi penting masuk ke dalam Rencana Aksi tersebut.

SDGs secara keseluruhan perlu menjadi acuan untuk semua upaya pemulihan kehidupan pasca Pandemi dimana ke-17 Tujuan dalam SDGs masih relevan untuk hal itu.

Pancasila dan Negara Hukum Indonesia

Keberadaan hukum negara, hukum agama, hukum adat dan hukum rakyat, sebagai fakta pluralisme hukum di Indonesia, perlu dilihat peran komplementarinya. Tidak hanya pada persoalan konflik dan kontestasi hukum. Semua sistem hukum semestinya memberikan ruang-ruang keadilan sosial-ekologi, bagi masyarakat dan spesies lain. Adagium “Salus populi suprema lex esto”, dalam bahasa yang berbeda juga dikenal dalam hukum agama dan hukum adat. Keselamatan, kesejahteraan manusia adalah tujuan utama hukum.

Namun demikian, adagium tersebut masih kental diwarnai falsafah antroposentrik. Falsafah ini memicu ekstraksi sumber daya alam, yang berujung pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan perubahan iklim.

Keadilan lingkungan menjadi bagian yang sama penting dengan keadilan sosial. Keadilan lingkungan dalam dimensi Pancasila adalah pengembangan misi berbangsa dan bernegara, bersifat kosmopolitan dan lintas generasi. Indonesia sebagai negara yang berketuhanan memandang bahwa manusia selalu bergantung pada alam (lingkungan). Oleh sebab itu alam pun juga memiliki hak yang sama untuk tidak dirusak dan dicemari oleh perbuatan manusia yang “tidak adil dan tidak beradab” terhadap alam. Keadilan dan adab terhadap alam juga menjadi nilai penting Pancasila.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional sudah seharusnya menjiwai, dan menyemangati perumusan legal policy dalam pembangunan hukum.

Dalam perspektif Pancasila, pembangunan Hak Asasi Manusia disesuaikan dengan karakteristik negara yaitu kekeluargaan, berkepastian dan berkeadilan, religius national state. Selain itu, hukum juga sarana perubahan masyarakat dan cermin budaya masyarakat.

Diperlukan pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya di segala bidang dengan perspektif HAM, keadilan gender dan pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Evaluasi yang serius dan konsisten oleh pemerintah dan lembaga legislatif terhadap produk-produk hukum  lingkungan juga penting. Termasuk terhadap perizinan atau keputusan administratif lainnya. Insentif diberikan kepada pelaku kegiatan/usaha yang tidak merusak lingkungan dan sebaliknya diberikan sanksi dan disinsentif kepada pelaku kegiatan/usaha yang merusak lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan sudah mengalami banyak kemajuan. Bukti-bukti saintifik digunakan dalam proses peradilan. Namun demikian masih diperlukan banyak judicial activism dimana penemuan-penemuan hukum oleh hakim perlu terus dilakukan menghadapi kasus lingkungan yang makin kompleks. Belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan biaya kerugian dan pemulihan lingkungan benar-benar dapat digunakan untuk aksi pemulihan lingkungan secara cepat. Kelambatan dalam eksekusi dapat memperparah kerusakan sehingga biaya pemulihan juga akan bertambah.

Hal lain dari penegakan hukum adalah ketiadaan mekanisme eksekusi pada putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya pada kasus-kasus perdata, termasuk yang diajukan dengan Citizen Law Suit.

Degradasi prinsip-prinsip Negara Hukum harus diakhiri. Hukum tidak bisa semena-mena dipraktikkan, sehingga menjadi karakter ‘autocratic legalism‘, yang pula melegitimasi klaim dan propaganda kebenaran dari tafsir tunggal terhadap hukum.

Ilmu Hukum bersama-sama dengan disiplin ilmu lain perlu digunakan untuk membahas dan membangun riset dan rekomendasi kebijakan yang solid terkait masalah hak asasi manusia, kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.

Lain daripada itu, perlu didorong metodologi riset dalam ilmu hukum, termasuk hukum adat, yang lebih beragam. Di antaranya dengan pendekatan sosiolegal.

Tantangan lain kepada komunitas hukum adalah kemampuan melakukan kajian cepat terhadap berbagai masalah hukum dan kemasyarakatan dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Di sinilah, para akademisi dan peneliti perlu membangun kerja sama riset transdisiplin dengan praktisi termasuk riset aksi bersama warga masyarakat.

Produksi pengetahuan secara terus-menerus, kritis dan berkualitas memerlukan dukungan pada kebebasan akademik. Perguruan tinggi perlu mendukung dan melindungi tradisi akademik yang baik dimana kebebasan akademik menjadi salah satu prasyarat.

Hari ke-1:

Hari ke-2:

Penutupan:

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami