Opini

Telaah – Cahaya Kejayaan Partai Politik

BTN iklan

Oleh M. Sunyoto

Sejarah politik agaknya diwarnai dua variabel yang saling berkait satu sama lain: kuasa dan uang.

Penguasaan politik dan harta, disadari atau tidak, menjadi dua sisi dari mata uang yang sama, yang senantiasa dijadikan target penguasa sejak era manusia hidup secara komunal, pengelompokan berdasar suku, maupun era multikultural sekarang ini.

Fenomena paling telanjang dan mutakhir tentang relasi kuasa dan uang diperlihatkan oleh wacana ihwal syarat sumbangan kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Partai Golkar mewacanakan meminta para kandidat ketua umum menyumbang Rp20 miliar sebagai syarat mengajukan diri menjadi kontestan pemilihan kursi nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.

Dikomentari berbagai kalangan soal syarat yang belum jelas aturan mainnya itu, panitia segera sehari kemudian menurunkan nominal sumbangan itu. Jumlahnya diturunkan jadi sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Partai Golkar, sebagai partai yang berpengalaman dalam menyelenggarakan ajang suksesi kepemimpinan itu, menyadari selama ini perebutan kuasa tertinggi selalu diwarnai dengan politik uang yang sarat persekongkolan di balik layar.

Permainan politik uang yang berlangsung secara kasak-kusuk itu hendak dipatahkan dengan permainan yang lebih terang dengan menetapkan calon ketua umum menyumbang sejumlah dana secara terbuka.

Tampaknya, dengan mengumumkan secara terbuka tentang syarat menjadi kandidat ketua umum dengan menyetor dana yang lumayan besar itu, Partai Golkar tetap belum bisa keluar sebagai partai yang membuka kanal menuju kursi puncaknya secara egaliter dan demokratis.

Baik cara sembunyi-sembunyi yang menyuburkan politik uang maupun cara terbuka dengan mesyaratkan calon ketua umum menyumbang sejumlah dana, kursi nomor satu partai itu akan diduduki hanya oleh mereka yang berharta.

Para politikus berintegritas, jika memang ada, akan sulit ikut bertarung dalam bursa pencalonan karena ketaksanggupan mereka menyediakan dana yang besar itu. Mereka hanya mungkin ikut berlaga jika ada penyandang dana yang akan menyediakan sejumlah uang yang menjadi syarat pencalonan itu.

Namun, jika itu sampai terjadi, boleh jadi berulanglah sejarah politik kelam yang menimpa politikus muda di Partai Demokrat ketika Anas Urbaningrum memenangi pertarungan dalam pemilihan jabatan politik puncak di partai itu. Ujung kisah Anas sudah diketahui oleh publik bahwa permainan politik uang itu berkelindan dengan korupsi dalam birokrasi ketika Partai Demokrat berkuasa.

Uji coba untuk menemukan pemimpin politik yang berintegritas di Partai Golkar pernah dilakukan dengan tekad Nurcholish Madjid untuk ikut berlaga dalam Konvensi Partai Golkar untuk mencari capres terbaik.

Namun, hanya punya visi dan misi yang menjanjikan tanpa ada kesediaan untuk mengeluarkan dana politik yang jumlahnya tidak akan sanggup diberikan Cak Nur, gagallah tekad mulia itu menjadi kenyataan.

Politikus muda Partai Golkar yang tidak punya dana tetapi kapabel dalam memajukan partainya mungkin muncul dengan bantuan penyandang dana politik. Namun, bisa dipastikan, sang politikus yang menjanjikan dan prospektif itu akan segera tersandera secara finansial-politis begitu dia terpilih sebagai ketua umum. Saat itu juga kemampuannya akan terbelenggu oleh utang politik kepada sang penyandang dana.

Pertanyaan yang menggelitik untuk diajukan di sini adalah: Mengapa Partai Golkar tak segera membangun mekanisme pembiayaan penyelenggaraan suksesi kepemimpinan secara organisatoris sehingga siapa pun yang kompeten punya peluang untuk maju dalam setiap pemilihan ketua umum? Sebagai misal: Partai Golkar menarik iuran kepada kadernya yang sebagian dari dana iuran itu disimpan dalam rekening khusus yang hanya digunakan 5 tahun sekali saat penyelenggaraan munas untuk memilih ketua umumnya.

Mekanisme ini akan memungkinkan politikus berkarakter untuk muncul sebagai orang nomor satu di partai yang pernah berkuasa luar biasa di rezim Soeharto itu.

Karena jagat politik sangat sarat dengan persekongkolan kotor maupun setengah kotor, para politikus yang kuat secara finansial tentu tidak akan membiarkan mekanisme itu terwujud. Dengan menghalang-halangi terwujudnya mekanisme yang mebuka peluang bagi politikus miskin berkarakter jadi ketua umum, peluang untuk menjadi ketua umum bagi politikus tajir sangat besar.

Namun, pertanyaan apakah mekanisme itu berhasil diwujudkan atau tidak agaknya terpulang pada sikap mayoritas kader partai bersangkutan. Selama watak mayoritas kader di tubuh parpol itu masih mendewakan politik uang, memilih paradigma bahwa suara bisa ditransaksikan secara finansial dalam setiap forum-forum pertemuan partai, selama itulah kemenangan politik riil berada di genggaman kaum politikus berharta.

Godaan untuk kebaikan dan kejayaan visioner ke masa depan selalu berupa kenikmatan instan. Sanggupkah mayoritas kader partai melepaskan kenyamanan masa kini untuk meraih sesuatu yang lebih besar.

Jalan menuju cahaya kejayaan itu tentu tidak gampang. Di lorong panjang yang gelap, para politikus yang punya agenda dan kepentingan pribadi untuk mencegah perjalanan partai menempuh cahaya itu terlampau digdaya.

Bahkan, andai saja terjadi anomali, yakni ada satu orang kaya raya di Partai Golkar yang mengikhlaskan Rp30 miliar untuk membiayai munas dan membebaskan siapa pun maju sebagai calon ketua umum, cahaya itu tak serta-merta segera terengkuh.

Para pemain politik uang akan bergerilya untuk membeli suara kader yang punya hak pilih dalam kontes pemilihan ketua umum. Jadi, kekebesarn dan kemajuan Partai Golkar pada akhirnya ditentukan oleh watak mayoritas kader-kadernya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close