Opini

Telaah Kritis atas Benang Kusut Penegakan Hukum yang Tersandera Kekuasaan

BTN iklan

Quo Vadis Negara Hukum Indonesia?
Telaah Kritis atas Benang Kusut Penegakan Hukum yang Tersandera Kekuasaan1
Oleh: Wahyu Nugroho, SH. MH.2

Untuk mengawali tulisan ini, penulis mengutip pernyataan dari almarhum Prof.
Soetandyo Wignjosoebroto,

“Hukum tak kunjung tegak. Mengapa? Mengapa tak juga kunjung tegak? Apa gerangan yang harus didakwa sebagai biang penyebabnya? Mengapa di negeri jiran itu hukum dapat tegak, sedangkan di negeri sendiri tidak sedemikian halnya. Tak pelak lagi, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan yang tertib dan karena itu juga membahagiakan, maka upaya harus dilakukan untuk menemukan solusi. Tak pelak pula, langkah yang secara keilmuan terbilang strategis dan yang secara politis terbilang taktis harus segera diambil?” 3

Pernyataan seorang Begawan hukum tersebut di atas merupakan secuil kegelisahan intelektual dalam merespons penegakan hukum Indonesia dan perenungan-perenungan
yang terjadi di sekitarnya terkait dengan sistem penegakan hukum Indonesia. Padahal,
tujuan hukum tidak lain adalah ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat. Hukum dibutuhkan sebagai pengendali sosial, alat kontrol negara dan menjamin ketertiban (order) di masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari negara hukum Indonesia yang tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, melalui kebijakan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukumlah dapat diukur capaian  maupun keberhasilan dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dalam proses penegakan hukum, atau bahkan tersandera oleh kepentingan-kepentingan penguasa, kekuasaan power), dan pemasungan demokratisasi dalam menegakkan suatu norma.

Untuk melanjutkan kegelisahan dan mencari solusi ke depan, penulis mengangkat tema “Quo vadis Negara hukum Indonesia? telaah kritis atas benang kusut penegakan hukum yang tersandera kekuasaan”. Tema tersebut sebagai refleksi 3 (tiga) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang penegakan hukum yang bersandarkan kepada program Nawacita Presiden. Lorong yang gelap penegakan hukum membuktikan gagal dan kontradiktifnya Nawacita Presiden untuk diterjemahkan kemudian diimplementasikan ke jajarannya. Negara manapun di dunia ini yang menganut prinsip demokrasi, tidak ada yang lepas dari pengawasan atau kontrol sosial, jika tidak, akan melahirkan sistem pemerintahan yang despotik, represif dan otoritarianism.

Gagasan paket kebijakan hukum yang telah dicanangkan oleh Presiden pada 2016 lalu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sebuah penjabaran program dari setiap presiden dari waktu ke waktu. Paket kebijakan hukum hanyalah sebuah istilah yang mengikuti paket kebijakan ekonomi, karena dengan dasar argumentasi yang rasional bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Untuk menyelesaikan persoalan di luar bidang hukum (ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam, pangan, dan lain sebagainya), maka hukumlah yang perlu dibenahi terlebih dahulu.

Selanjutnya, tanpa diberikan nama “paket kebijakan hukum”, semestinya menteri terkait dan sektor kementerian lainnya yang bersifat koordinatif dapat secara langsung menderivasi, menerjemahkan dan men-konkritkan dari setiap penjabaran nawacita Presiden.

Nawacita presiden bersifat wisdom (kebijaksanaan), sementara konkretisasinya ada pada menteri yang harus mampu menerjemahkan ke dalam bahasa policy (kebijakan). Dari setiap kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap setiap pejabat di kementerian, anggota DPR/DPRD dan kepala daerah bukanlah serta merta dianggap sebagai “prestasi” atau “hasil” dari lahirnya paket kebijakan hukum.

Kemudian reformasi birokrasi yang secara langsung melekat pada sebuah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau pimpinan di lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi) secara otomatis menunjukkan akuntabilitas untuk melakukan reformasi birokrasi melalui pembenahan para hakim, panitera dan pejabat di lingkungan peradilan.

Paket kebijakan jilid kedua terkonsentrasi kepada penataan regulasi yang tumpang tindih dan over-regulation, perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat yang termarjinalkan, dan membangun rasa aman di masyarakat perlu dievaluasi dan ada sebuah tolok ukur pencapaian serta indikator-indikator keberhasilannya.

Konstitusionalitas yang tercermin didalam UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum.4 Prinsip-prinsip negara hukum5 selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Selain menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, juga bertugas untuk mencapai kesejahteraan rakyat (welfare state)6 sebagai bentuk keadilan.

Dalam sebuah bangunan negara hukum, aparat penegak hukum memegang peranan yang amat sentral guna mewujudkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan, atau melakukan tindakan hukum setiap terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum.

Perwujudan aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan guna ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement).

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.7

Realitas penegakan hukum saat ini semakin menjauhkan dari karakter negara hukum pancasila yang secara eksplisit disebut didalam Pembukaan UUD 1945. Masyarakat demokrasi era milenia dipertontonkan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum, lunturnya etika, lemahnya integritas, dan menjauhnya nilai-nilai budaya hukum bangsa Indonesia oleh penyelenggara negara. Keseluruhan pembukaan UUD 1945 dimana pancasila termaktub didalamnya adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.

Dalam program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden pada point keempat dinyatakan: “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Frasa “penegakan hukum” yang sebelumnya didahului dengan frasa “reformasi sistem”, adalah satu mata rantai dalam sistem penegakan hukum dijalankan oleh lembaga atau institusi-institusi penegakan hukum.

Lembaga atau institusi merupakan bagian dari struktur hukum yang didalamnya
terdapat Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan SDM, integritas menjadi kata kuncinya.8

Topo Santoso memaparkan arti penting integritas dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Legal maxim yang berbunyi menjadi suatu kepentingan bagi negara bahwa masyarakat harus dilindungi. Legal maxim ini sangat relevan dalam mendiskusikan korupsi karena kejahatan mengancam masyarakat sehingga negara harus melindungi dan sekuat tenaga merumuskan kebijakan yang tepat.9 Dalam konteks ini, diperlukan integritas bagi penyelenggara negara yang masuk dalam poros kekuasaan trias politica. Menjadi kontradiktif dan tidak konsisten disaat Presiden memiliki konsep dan  semangat revolusi mental, pembangunan karakter manusia, tim saber pungli, hingga reformasi birokrasi dan sistem peradilan yang bersih, namun faktanya tidaklah demikian. Penegakan hukum terkooptasi oleh kepentingan pragmatis dan disandera oleh kekuasaan.

Menurut Frans Hendra Winarta, penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum (rechtstaats) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, diatas politik dan ekonomi. Suburnya judicial corruption dalam proses peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum menjadi sebab terpuruknya penegakan hukum di Indonesia.10

Dapat dilihat dari pelaksanaannya di pengadilan, hakim melakukan penyelewengan berupa penyelesaian perkara yang tidak adil, dan juga menghasilkan putusan-putusan yang dapat diintervensi. Hal tersebut bisa muncul karena adanya faktor penyebab antara lain seperti gaji hakim yang kecil, minimnya kesejahteraan sosial, tekanan dari kekuasaan yang lebih tinggi, intervensi politik dan ekonomi, dan juga berhubungan dengan integritas hakim itu sendiri. Dua tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa hakim dan panitera di lingkungan peradilan.11 Selain itu juga penangkapan terhadap sejumlah pejabat kementerian (Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan),12 kepala daerah,13 anggota DPR dan anggota DPRD,14 ketua DPD,15 hingga hakim konstitusi.16

Sejumlah kasus korupsi yang menjerat sejumlah penyelenggara Negara, baik di pusat maupun daerah merupakan bukti inkonsistensi nawacita pada point keempat. Hal ini membuktikan negara gagal dalam melakukan upaya pembinaan dan penguatan integritas penyelenggara negara, upaya-upaya preventif dan penanggulangan penyakit birokrasi sudah sangat akut. Konsep revolusi mental yang digagas Presiden pada akhirnya sekedar konsep secarik kertas tanpa diikuti oleh tindakan-tindakan yang nyata dari bawahannya, khususnya menteri, gubernur dan aparat penegak hukum di lingkungan peradilan. KPK yang gencar melakukan tindakan represif atau penindakan, seakan mengkonfirmasi buruknya mentalitas dan integritas penyelenggara Negara dalam tiap-tiap poros kekuasaan pada era Presiden Jokowi saat ini.

Marwah negara hukum akan terkooptasi oleh kekuasaan dan kepentingan pragmatis sesaat apabila penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan atau kewenangannya tidak berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana yang digagas oleh Jimly Asshiddiqie,17 untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya diperlukan transparansi dari penyelenggara negara di bidang keuangan dan kontrol sosial dari masyarakat, LSM atau organisasi independen lainnya.

Kebijaksanaan publik 18 akan terasa ketika dihadapkan dengan kondisi realitas sosial yang ada dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyelenggara negara di tingkat daerah untuk melakukan konkretisasi dalam bentuk kebijakan yang responsif.19
Dengan pelibatan unsur masyarakat, maka kecenderungan perilaku koruptif pejabat pemerintahan daerah, khususnya kepala daerah dan atau wakil kepala daerah akan diminimalisir atau tidak ada. Bahkan, selama ini yang gencar melakukan dukungan moral kepada lembaga anti rasuah KPK dan aktif menyampaikan laporan-laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pejabat daerah adalah tidak lepas dari peran serta masyarakat. Oleh karena itu, hampir di setiap perundang-undangan yang menyangkut kepentingan publik, terdapat norma yang diatur dalam bab tersendiri tentang peran serta masyarakat. Demokratisasi pasca reformasi, khususnya era pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat semakin tumbuh berkembang dalam kesadaran berkonstitusi, memahami hak dan kewajibannya sebagaimana dijamin didalam UUD 1945. Dengan meningkatnya kesadaran berkonstitusi dan berdemokrasi saat ini, bukanlah berarti dalam bersikap, berperilaku dan menyampaikan pernyataan di publik secara liberal, merugikan pihak lain, hingga melanggar etika. Oleh karena itu, perlu dikolaborasikan demokratisasi dan kesadaran berkonstitusi dengan etika publik.

Masuk dalam catatan sejarah bahwa penegakan hukum tercemar dan dikooptasi oleh kepentingan politik, tiga contoh kasus terakhir adalah pertama, pemilihan ketua DPD RI pasca tertangkapnya Irman Gusman oleh KPK dalam kasus suap gula impor yang dianggap cacat menurut hukum. Periodesasi (waktu) Pimpinan DPD RI tidak diatur didalam UU MD3 (UU MPR, DPR, DPD & DPRD), akan tetapi diatur tersendiri didalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Peraturan inilah yang pada akhirnya diterabas oleh kelompok-kelompok yang menghendaki periode kepemimpinan DPD RI dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.20

Proses hukum berjalan di Mahkamah Agung dalam uji materiil Peraturan Tata Tertib tersebut dan MA membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD dalam putusan MA 20P/HUM/ 2017, akan tetapi Wakil Ketua MA tetap melantik dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara etika serta secara hukum justru bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkannya. Belum selesai permainan tersebut, Surat Keputusan Pengangkatan Ketua DPD baru (Oesman Sapta Oedang) yang notabene juga merupakan Ketua Umum Partai Hanura (menggantikan Wiranto karena masuk di jajaran kabinet) diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan putusannya tidak dapat diterima (NO). Bahkan, penulis menjadi bagian dari tim amicus curiae saat menyampaikan pandangan akademis melalui Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.21

Kasus kedua, penegakan hukum Mahkamah Konstitusi22 atas uji materiil hak angket DPR terhadap KPK ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan apakah KPK merupakan objek dari angket DPR? Dan apakah juga KPK merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau kekuasaan eksekutif sehingga bisa diangket? Latar belakang terbentuknya Pansus Angket bermula saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi III DPR RI dan KPK pada 19 April 2017.23 DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP, KPK menyatakan tidak dapat membuka rekaman pemeriksaan saksi kecuali dalam proses persidangan.

Kasus penegakan hukum yang ketiga kembali mempertanyakan prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara, yakni kasus penegakan hukum atas uji
materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) No. 2 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (penulis menjadi bagian dari kuasa hukum pemohon uji materiil),24  yang menguraikan pokok-pokok permohonannya,25 serta penegakan hukum atas lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai ambigu dan berpotensi sebagai pasal karet mengancam hak kebebasan berpendapat warga negara, khususnya dalam kaitannya dengan frasa “rasa kebencian” sebagaimana diatur didalam Pasal 45A ayat (2).

Konfigurasi hukum dan politik mewarnai dalam sistem penegakan hukum saat ini, sehingga menjadi pertaruhan marwah Indonesia sebagai negara hukum atau negara kekuasaan.

Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang professional. Kedua, pelanggaran profesi bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun self-image positif dan menjadi refleksi pentingnya self-esteem sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya self-image positif dan self-esteem sebagai nilai akan membantu seorang professional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya, artinya keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap professional, berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Ketiga, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang professional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekedar mengetahui keadilan.26

Charles Sampford, salah seorang pemikir yang mengeksplorasi teori chaos (dibaca: keos) dalam ilmu hukum melalui bukunya “The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory” yang diterbitkan pada akhir tahun 1990 sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dipegang oleh para pemikir mazhab hukum positivistis yang mendasarkan pendapatnya pada teori sistem. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara lembaga negara pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris. Apa yang dipermukaan tampak tertib, teratur, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian dan ketidakteraturan. Hal tersebut disebabkan hubungan-hubungan diantara lembaga negara bertumpu pada
hubungan antar kekuatan (power relation). Benturan diantara lembaga pembuat regulasi
dengan lembaga peradilan secara langsung atau suatu komisi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menyebabkan hukum menjadi keos, misalnya hak angket DPR terhadap KPK, kekisruhan perebutan kursi pimpinan DPD yang dibawa ke MA dan PTUN, penerbitan Perppu Ormas oleh Presiden dan dibawa oleh sekelompok Ormas untuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, mentalitas yang buruk pejabat pemerintahan, hakim, maupun panitera di lingkungan peradilan, dan lain sebagainya. Teori hukum tidak mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut, kecuali teori keos yang dikemukakan oleh Sampford. Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum masih disandera oleh kekuasaan, terkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Marc Galanter bahwa the haves always come ahead, dan ada juga istilah the man behind of the gun, yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum.

Mencermati realitas penegakan hukum yang terkooptasi oleh kekuasaan, pragmatisme dan kentalnya muatan politis, kewibawaan negara hukum Indonesia akan merosot. Ketentuan perundang-undangan ditabrak oleh arogansi dan sifatnya yang represif
oleh negara, menegasikan etika bernegara. Hal tersebut apabila dibiarkan terus-menerus, akan menjadi negara bar-bar, aktor-aktor catur politika modern diantaranya negara, korporasi, civil society dan media akan saling mendominasi satu sama lain, bahkan mendukung apabila menguntungan di satu sisi, meskipun di sisi lain merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu dikembalikan marwah negara hukum yang berkarakter pancasila dengan berlandaskan pada alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Pada akhirnya, harus dikembalikan lagi pada spirit, jiwa bangsa dan budaya hukum yang ditransformasikan atau diinternalisasikan ke dalam sistem penegakan hukum yang berkarakter negara hukum pancasila. Sistem hukum maupun negara hukum pancasila yang khas Indonesia memiliki karakteristik permusyawaratan, gotong royong dan kekeluargaan sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Penegakan hukum tidak terjebak legal formal, menggunakan alam pikiran positivisme hukum yang hanya menggunakan kacamata perundang-undangan, akan tetapi penegakan hukum harus bersintesa dengan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia dan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Selain itu, perlu didorong para penegak hukum maupun jajaran pemerintahan khususnya kabinet Presiden Jokowi untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan, serta menegakkan etika dan moral dalam masyarakat yang tercermin baik dalam kebijakan, maupun setiap penyelesaian kasus hukum, tanpa pengaruh kekuasaan atau elit politik tertentu.


1 Paper ini disampaikan dalam 2nd National Conference of Post Graduate Student of Law 2017 (NCoPSLaw-2017), diselenggarakan oleh Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 9 Desember 2017, dengan tema besar “Refleksi 3 (tiga) tahun Penegakan Hukum Era Presiden JokowiJK,di ruang aula Pascasarjana.
2 Direktur Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Peneliti Satjipto Rahardjo Institute, dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2016. Saat ini sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagai Kuasa Hukum Pemohon Ormas Aliansi Nusantara atas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Cet. I, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012, hlm. 3
4 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).
5 Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan the rule of law yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Istilah rechtsstaat menurut Stahl mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan istilah the rule of law, dicirikan oleh A.V.Dicey yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Konsep negara hukum ini terkait juga dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Lihat: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 122.
6 Doktrin welfare state atau welvaartsstaat (negara kesejahteraan) muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-10 sebagai bentuk perkembangan dan perubahan dari konsep negara penjaga malam (nachwachterstaat)
dengan prinsip the best government is the least government di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Karena berkembangnya disparitas pendapat dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya fenomena kemiskinan massal di berbagai negara, maka timbul tuntutan kepada negara untuk memperluas tanggung jawab sosialnya guna mengatasi fenomena kemiskinan itu, akhirnya muncul dan berkembangnya aliran sosialisme dalam sejarah Eropa. Doktrin ini sangat mempengaruhi proses perumusan berbagai konstitusi di negara-negara Amerika dan Eropa sendiri. Lihat: Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 40. Dalam literatur lain, dikatakan welfare state merupakan gagasan yang telah lama lahir dan dirintis oleh Prusia di bawah Otto von Bismarck sejak 1850-an. Gagasan negara kesejahteraan itu di Eropa dan Amerika masa lampau berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Periksa: Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi dan Politik, Cet. 1, Jakarta: Baris Baru, 2009, hlm. 65.
7Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 3.
8 Integritas berasal dari bahasa Inggris “Integrity”, artinya kejujuran, ketulusan hati, integritas dan keutuhan. Lihat: Yan Peterson, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, Surabaya: Karya Agung, 2005, hlm. 199. Black Law Dictionary menyatakan bahwa istilah ini biasanya dikaitkan dengan persyaratan dari pejabat tertentu. Dalam hal ini, maka integrity berarti: “soundness or moral principle and character, as shown by one person dealing with others in the making and performance of contracts, and fidelity and honesty in the discharge of trust”. Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul. Minn, West Publishing Co., 1979, hlm. 315.
9Topo Santoso, di dalam tulisannya “Hukum dan Integritas Anti Korupsi”, dalam Buku Professor Safri Nugraha “Dalam Kenangan”, Dedikasi Tak Henti pada “Good Governance”, Cet. I, Depok: Diterbitkan oleh Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember 2012, hlm. 87.
10 Lihat: Frans Hendra Winarta, “membangun profesionalisme aparat penegak hukum”, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet. I, Juli 2012, hlm. 74.
11 Sejumlah kasus OTT KPK di lingkungan peradilan akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan kepada lembaga peradilan dan akan melahirkan pengadilan jalanan (street law). Lihat:
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/20273201/lagi.kpk.tangkap.panitera.pn.jakarta.pusat,
http://news.liputan6.com/read/3086742/kronologi-ott-kpk-di-pengadilan-negeri-tipikor-bengkulu,
https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/kronologi-ott-kpk-di-pengadilan-negeri-jakarta-selatan,
https://news.detik.com/berita/d-3621206/ott-aparat-pengadilan-tim-saber-pungli-sita-duit-rp-7-juta,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171007075745-12-246768/kpk-tangkap-ketua-pengadilan-tinggisulawesi-utara/, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
12 Lihat: http://nasional.kompas.com/read/2017/08/24/23220901/kronologi-ott-kasus-suap-dirjen-hublakemenhub, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
13 Lihat: http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerahterjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
14Lihat: https://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi,
https://www.jawapos.com/read/2017/10/07/161322/ketua-pt-sulut-dan-anggota-dpr-golkar-tertangkap-terkait-kasusini,https://news.detik.com/berita/d-3643840/ott-kpk-anggota-dprd-banjarmasin-ditangkap,
http://www.antaranews.com/berita/570648/kpk-tetapkan-lima-tersangka-ott-anggota-dpr,
http://kabar24.bisnis.com/read/20160124/16/512480/ini-sebabnya-anggota-dewan-dan-elite-daerah-sering-jadisasaran-ott-kpk,
http://www.koranriau.net/lagi-kpk-ott-anggota-dewan/, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
15Lihat: ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK dalam kasus kuota impor gula,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160917_indonesia_dpd_kpk, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
16Lihat: https://news.detik.com/berita/d-3406694/ini-detail-penangkapan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar, Patrialis disangka menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.
17Dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Negara hukum adalah: (1) supremasi hukum, (2) persamaan dalam hukum, (3) asas legalitas, (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ penunjang yang independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) mahkamah konstitusi, (9) perlindungan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis, (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, dan (12) transparansi dan kontrol sosial. Lihat: Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 124-130.
18 Kebijaksanaan Publik diartikan oleh Thomas R. Dye sebagai is whatever governments choose to do is on not to do. Menurutnya, hubungan antara kebijaksanaan publik dengan hukum semakin jelas disebabkan karena Government lends legitimacy to policies. Govermental policies are generally regarded as legal obligations which command the loyalty of citizen. Periksa dalam: Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall, Inc.,1978, hlm. 3 dan hlm. 20.
19 Istilah kebijakan yang responsif ini juga pernah dipaparkan oleh Mahfud MD. pada saat penyusunan disertasi doktoralnya dan menjadi buku dengan judul “Politik Hukum di Indonesia”, hasil penelitiannya terungkap bahwa pemerintahan yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif, sedangkan pemerintahan yang otoriter/ ortodoks, akan menghasilkan hukum yang represif. Lihat: Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, Cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 79.
20 Lihat: kasus politik yang masuk ke ranah hukum (peradilan), https://news.detik.com/berita/d-3501657/kisruh-dpd-bergulir-di-ptun-ma-diminta-batalkan-pelantikan-oso, https://news.detik.com/berita/d-3523808/hari-ini-ptun-putuskan-soal-gugatan-pelantikan-oso-oleh-ma, http://poskotanews.com/2017/05/23/sidangdi-ptun-pelantikan-oso-tak-dilandasi-hukum/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.
21 Lihat: penyampaian pandangan tertulis dari amicus curiae di Pengadilan Tata Usaha Negara, http://sidinconstitution.co.id/kasus-pelantikan-ketua-dpd-ahli-hukum-ajukan-amicus-curiae-ke-ptun/, https://news.detik.com/berita/d-3518239/kasus-pelantikan-ketua-dpd-ahli-hukum-ajukan-amicus-curiae-ke-ptun, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.
22 Lihat: Permohonan uji materiil UU MD3 terkait dengan objek hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/05150041/hak-angket-dpr-terhadap-kpkdigugat-ke-mk, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.
23 Lihat: relevansi aktivitas pansus hak angket kpk, http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2017/08/28/sebagian-besar-aktivitas-pansus-hak-angket-kpk-tidak-relevan-408185, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.
24 Lihat berita-berita penulis yang dalam kapasitas sebagai Kuasa Hukum Pemohon Ormas Aliansi Nusantara: http://mediaindonesia.com/news/read/113868/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/2017-07-20
http://m.viva.co.id/berita/nasional/937466-ramai-ramai-gugat-perppu-ormas-ke-mahkamah-konstitusi,
https://news.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740387/selain-hti-aliansi-nusantara-juga-gugat-perppu-ormas-kemk,http://news.liputan6.com/read/3029251/aliansi-nusantara-gugat-3-pasal-perppu-ormas,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59709644c08d5/perppu-ormas-kembali-di-gugat-ke-mk,
https://www.kaskus.co.id/thread/5970b868d675d4a3698b456c/mk-proses-gugatan-uji-materi-perppu-ormas/,
http://www.aktual.com/ajukan-judicial-review-aliansi-nusantara-gugat-tiga-pasal-perppu-ormas-ke-mk/,
http://m.citypost.id/mberita-aliansi-nusantara-gugat-perppu-ormas.html, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.
25 Tercatat di registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 41/PUU-XV/2017. Salah satu alas an permohonannya adalah: dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Rumusan tersebut menurut Pemohon dalam kaitannya dengan perkara a quo, merupakan esensi dari tiga ciri negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh A.V. Dicey, mengandung makna bahwa adanya pengakuan oleh negara setiap orang yang ada dalam badan pengurus maupun anggota dalam bentuk legalitas suatu Ormas, kewajiban negara untuk melindungi dan memiliki kepastian hukum di bawah payung Undang-Undang Ormas, beserta Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga yang melekat didalamnya. Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan konkretisasi dari supremacy of law, sehingga dapat dikatakan hukum sebagai panglima. Selain itu, perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), semestinya dijamin oleh negara dalam konteks ketika Ormas melakukan pelanggaran hukum, maka harus melalui proses peradilan (due process law) dan Ormas yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan serta hakim mendengarkan argumentasi para pihak, hingga upaya-upaya hukum. Dengan demikian, lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah pengingkaran terhadap negara hukum. Justru yang terjadi adalah ketika Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, akan menjadi alat pukul yang sangat represif dan otoriter untuk
membasmi Ormas yang ada di Indonesia secara sepihak, tanpa melalui proses peradilan (judiciary of process) atau due process of law sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas.
26 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 63.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami