HukumLiputanNasional

Telaah – Wahai Bupati Tunjukan Keteladananmu

BTN iklan

Hanya dalam waktu sekitar 12 hari terakhir ini, rakyat harus mendengar atau menerima lagi berita menyedihkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penahanan kepala daerah khususnya bupati dan bukannya “permainan” dari anggota DPR yang ingin “menjatuhkan” komisi antirasuah ini.

KPK sudah mengumumkan Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih karena disangka menerima gratifikasi atau sogok yang melibatkan beberapa anak buahnya dan juga pengusaha.

Imas pada bulan Juli tahun 2017 baru saja diangkat menjadi Bupati setelah pejabat sebelumnya ditangkap oleh KPK lagi- lagi akibat soal duit.

Beberapa hari sebelumnya KPK juga sudah menetapkan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur Marianus Sae sebagai tersangka suap.

Kemudian lembaga ini sebelumnya menetapkan Bupati Jombang, Jawa Timur Nyono Suharli sebagai tersangka dalam masalah korupsi.

Bahkan Gubernur Jambi Zumi Zola juga mendapat “kehormatan” menjadi tersangka KPK dalam kasus yang lebih kurang sama.

Jadi masyarakat tentu pantas memberikan penghargaan kepada KPK yang tanpa lelah sedikitpun dengan mati-matian berusaha membongkar kasus pidana yang cuma mencoreng kehormatan dan nama baik para pejabat.

Gatot Pudjo Nugroho mengalami nasib yang sama karena saat menjadi Gubernur Sumatera Utara menyogok puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut agar menyetujui pensahan RAPBD provinsi yang bersangkutan.

Kasus Imas, Marianus dan Nyono hanya berlangsung sekitar empat bulan menjelang berlangsungnya pilkada serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah mulai dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di seluruh Tanah Air.

Karena sampai detik ini saja, sudah terdapat beberapa orang yang disangkakan menerima sogokan, gratifikasi atau apa pun istilahnya, maka tentu rakyat berhak bertanya apa yang sedang terjadi pada diri aparatur pemerintahan khususnya yang berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri? Kok terus bertambah saja pejabat Kemdagri yang diduga keras terlibat dalam kasus semacam ini? Tentu masyarakat pun bisa bertanya mengenai status ketiga bupati ini karena sudah masuk ke dalam jaringan pemeriksaan KPK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo baru-baru ini memang sudah menyatakan bahwa sekalipun mereka sudah disangkakan terlibat korupsi mereka tetap berhak ikut pilkada sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi kalau mereka sudah dilantik, namun satu hari kemudian muncul keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap maka dia bisa langsung dicopot dan kemudian masuk sel.

Namun masyarakat pun tetap bisa bertanya-tanya tentang ratusan atau bahkan ribuan orang yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai peserta pilkada serentak ini.

Pertanyaan sederhana itu adalah apakah mungkin masih ada peserta pesta demokrasi ini yang bisa saja “diambil” sebagai tersangka terutama para petahana ataupun mantan pejabat.

KPK telah menemukan data bahwa para pejabat yang sudah disangkakan berbuat jahat itu mengumpulkan dana yang terutama bisa dipakai selama masa kampanye.

Tahapan “menjual diri” atau istilah halusnya melakukan promosi kepada ratusan ribu bahkan jutaan calon pemilih diperkirakan akan menghabiskan uang miliaran rupiah.

Kalau dalam masa kampanye, seorang bupati, wali kota bahkan gubernur harus “beriklan” kepada para calon pemilihnya maka bisa dibayangkan berapa banyak orang yang harus didatangi atau ditemuinya.

Dalam setiap kampanye, pasti akan dikeluarkan jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah sebagai ongkos membeli minuman atau harus menyediakan poster, spanduk untuk memperlihatkan bahwa mereka siap untuk menjadi kepala daerah kemudian membagi-bagikan gantungan kunci bergambar dirinya yang mencantumkan wajah mereka atau tulissan- tulisan guna memikat para calon pemilihnya.

Para calon kepala daerah ini, kalau misalnya yang berlatar belakang pengusaha tentu tidak akan mempersoalkan berapa pun besarnya anggaran yang harus ia keluarkan.

Namun kalau calon kepala daerah cuma pegawai negeri sipil biasa ataupun tokoh politik maka dari mana ia harus mengalokasikan dana yang minimal ratusan juta bahkan miliaran rupiah itu.

Pernah terdengar kabar ada yang sampai stres memikirkan bagaimana mengembalikan uang pinjamannya agar bisa ikut kampanye di daerah pemilihannya.

Kalaupun terpilih, maka pertama-tama yang bisa dibayangkan adalah bagaimana mengembalikan pinjamannya karena masa jabatannya cuma lima tahun dan berapa sih gaji plus berbagai honornya selama memegang jabatan itu apalagi dia toh harus menghidupi keluarganya.

Dia juga akan berpikir bahwa karena masa jabatannya hanya lima tahun maka apakah dia ingin menjadi pejabat untuk periode keduanya yang tentu masih saja memerlukan anggaran yang “aduhai” tingginya.

Pengakuan seorang bakal calon gubernur di Jawa Timur bahwa dimintai uang Rp70 miliar oleh tokoh-tokoh partai politik seharusnya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ikut pilkada itu merupakan kegiatan berekonomi biaya tinggi atau istilah kerennya “high costt economy”.

Karena itu seharusnya menjadi tugas Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya adalah bagaimana pesta demokrasi ini harus berhasil tanpa menimbulkan kesan adanya proyek “buang-buang uang”.

Kesadaran peserta Setiap calon peserta pilkada serentak ini tentu saja pertama- tama harus menyadari betul tentang kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin rakyat selama lima tahun mendatang.

Calon harus merenungkan apakah mereka betul-betul mempunyai kemampuan atau bakat untuk menjadi pemimpin selama lima tahun mendatang.

Tantangan yang dihadapi rakyat sangatlah banyak mulai dari bagaimana memenuhi kebutuhan perut rakyat, bagaimana mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang semakin pintar dan cerdas ditengah-tengah suasana persaingan yang sangat ketat ini baik di tingkat daerah, nasional apalagi internasional.

Indonesia sama sekali tidak bisa terhindar dari persaingan di tingkat dunia sehingga rakyat di Tanah Air harus menyiapkan diri.

Sementara itu, akibat semakin banyaknya sekolah hingga kampus maka semakin banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin di jenjang apa pun juga mulai dari lembaga swadaya masyarakat. organisasi kemasyarakatan, partai poltik hingga di TNI dan Polri.

Wadah-wadah semacam ini menjadi “kawah candradimuka” guna melatih cara berpikir dan bertindak siapa pun juga akan mampu menjadi pemimpin rakyat mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tertinggi sehingga kan banyak orang yang mulai bermimpi menjadi pemimpin bagi lingkungannya.

Jadi begitu banyak wadah untuk menempa diri bagi orang-orang yang merasa berbakat sebagai pemimpin sehingga tentu saja pada masa mendatang akan begitu banyak orang di Tanah Air yang bermimpi agar bisa menjadi tokoh atau bahkan pemimpin di jenjang apa pun juga terutama di pemerintahan seperti bupati, wali kota, gubernur hingga presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Akan tetapi tentu saja, semua itu membutuhkan uang atau anggaran yang tidak kecil apalagi jika ingin menjadi kepala.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah mengungkapkan untuk menjadi seorang bupati saja seseorang harus menyediakan anggaran kampanye tidak kurang dari Rp30 miliar.

Kalau merenungkan angka anggaran kampanye itu seharusnya hanya orang-orang tertentu saja yang pantas bermimpi untuk menjadi gubernur, wali kota dan bupati karena jika pun nantinya terpilih sebagai kepala daerah maka gaji atau pendapatannya paling-paling dibawah Rp100 juta tiap bulannya sehingga hampir mustahil untuk “mencari untung atau minimal balik modal”.

Jadi tugas utama para pejabat Kementerian Dalam Negeri adalah harus mulai memikirkan bagaimana caranya menekan hingga semaksimal mungkin biaya kampanye politik yang “gila-gilaan” itu . Kalau persoalan ini tidak dicari jalan keluarnya maka akan semakin banyak pejabat daerah yang terperosok ke dalam jaringan penyidik KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami