Hukum

Telkom Terganjal KPPU

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Investigator KPPU mengklaim telah menemukan bukti kuat bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. melakukan pelanggaran monopoli, dengan mengambil keuntungan posisi dominan hingga menerapkan perjanjian tertutup.

Pelanggaran atas Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu ditemukan pada layanan IndiHome Triple Play.

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Noor Rofieq menyebutkan, berdasarkan fakta dan alat bukti dalam proses penyelidikan, pihaknya menyimpulkan telah ada bukti kuat pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) poin a dan c UU No. 5/ 1999.

Dalam dugaan perjanjian tertutup atau tying in (Pasal 15), ditemukan dalam perjanjian kontrak baku berlangganan IndiHome dengan pihak penerima layanan atau konsumen. Dalam perjanjian itu, lanjutnya, pelanggan diwajibkan membeli produk dalam satu paket (IndiHome) dan tidak menyediakan produk tunggal.

Di dalam paket IndiHome, diberikan jasa yang terdiri dari layanan telepon tetap (fixed line), Internet (fixed broadband) dan TV berbayar yang dikeluarkan oleh terlapor.

Sementara itu, untuk dugaan monopoli, terlapor yang memiliki pengusaan pasar 99% atas layanan telepon tetap, membuat layanan paket IndiHome.

“Layanan telepon tetap produk yang dominan di pasar dipaksakan digabung dengan produk yang tidak dominan seperti Internet dan TV berbayar,” tuturnya dalam dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 10/KPPU-I/2016, Selasa (21/2).

Investigator menyatakan dugaan persaingan tidak sehat dari layanan tersebut berpotensi menghambat pelaku usaha pesaing khususnya dalam layanan Internet dan layanan TV berbayar setelah adanya program paket jasa IndiHome.

Noor melanjutkan, perilaku anti persaingan dilakukan sejak 19 Desember 2013, ketika IndiHome dirilis ke publik. Selanjutnya, pada 2015, keluar petisi publik berupa keluhan yang ditujukan kepada Telkom IndiHome yang ditandatangani 22.954 orang.

Hingga Mei 2016, praktik tying dan praktik monopoli diduga masih berlangsung. Pada saat itu pula, jumlah pelanggan IndiHome mencapai 1,07 juta.

“Dengan memanfaatkan posisi dominan, konsumen tidak memiliki pilihan untuk beralih atau mencoba produk layanan yang ditawarkan pelaku usaha lain. Hal ini merupakan akibat adanya perjanjian paket berlangganan IndiHome yang dibuat oleh Terlapor,” ucapnya.

Dari dugaan-dugaan tersebut, Tim Investigator merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan perkara ke Tahap Persidangan Majelis.

HADIRKAN BUKTI

Kuasa hukum PT Telkom, Muhtar Ali, dari Muhtar Halim and Partners, menolak dalil tim investigator KPPU terhadap kliennya. Terkait dengan dugaan tying in atas produk IndiHome, pihaknya juga akan menghadirkan bukti dan saksi ahli guna membantah tuduhan investigator.

“Kami pelajari berkas mereka, karena baru hari ini menerima dugaan. Dalam jawaban laporan mendatang, kami akan menghadirkan ahli hukum dan telekomunikasi,” katanya.

Muhtar menjelaskan dengan perkembangan teknologi, kliennya saat ini menggunakan IP Phone. IP Phone merupakan terminal telepon sebagai pendukung layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol Internet.

“Sekarang seperti gadget, bisa untuk telepon, Internet dan bahkan nonton. Apakah kita harus menggunakan alat berbeda kalau begitu,” tambahnya.

Perlihatkan Lebih

4 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami