Hukum

Terancam Sanksi Hukum Calon Kepala Daerah ‘Bandel’ Langgar Protokol Kesehatan

BTN iklan

LEI, Jakarta –Komisi II DPR RI mendesak pemerintah maupun lembaga penyelenggaran pilkada segera membuat aturan disertai sanksi hukum terhadap calon kepala daerah (Cakada) yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan pilkada kedepan.

“Komisi II DPR RI meminta Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas,” Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, seperti dilansir Media Pakuan dari RRI.

Aturan tersebut harus segera diberlakuka pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selambat-lambatnya tanggal 14 September 2020.

“Sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih,” tandas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Lebih lan janjut Ahmad Doli menyebutkan Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan bersama instansi terkait dan kepala daerah datau ketua gugus tugas penanganan covid-19 di setiap daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi setiap potensi meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 selama penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2020.

Baca Juga: Menelisik 5 Keunikan Sirkuit Mandalika Sebagai Lokasi Balapan MotoGP 2021

“Komisi II DPR mendesak KPU RI berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memperbaiki penyusunan daftar sehingga dapat menjamin hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak 2020,” pungkasnya.

Sementara itu Pengurus PMI Pusat Bidang Kesehatan dan Sosial, dr.R.Heru Ariyadi, menyayangkan adanya kerumunan saat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah pilkada baik gubernur maupun kepala daerah.

“Seharusnya tidak ada keramaian saat pendaftaran bakal calon ke KPU,” kata dia saat webinar dengan sejumlah wartawan Sukabumi, Kamis 10 September 2020.

Menurutnya, KPU seharusnya bersikap tegas tentang hal itu. Sebab, setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi dalam proses memilih pemimpin.

“Seharusnya tidak diterima kalau kerumunan seperti itu datang ke KPU,” tegas Heru.

Selain itu, Gugus Tugas Covid-19 juga harus mengambil tindakan terkait hal itu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk bertindak. “Jangan seolah dibiarkan, yang punya kewenangan harus bertindak,” kata dia.

Jika protokol kesehatan dilanggar tapi tidak ada tindakan, Heru khawatir penyeberan Covid-19 tidak terkendali jelang Pilkada serentak 2020. “Ketika ada pelanggaran tapi tidak ada sanksi, ini bisa menyebabkan runyamnya dalam upaya memutus mata rantai Covid-19,”

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami