Politik

Ternyata Benar Adanya Kontrak Politik Buruh dengan Anies-Sandi

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik kemarin, Anies Baswedan mengakui adanya kontrak politik dengan buruh. Salah satu isi dalam kontrak politik tersebut adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tak akan menggunakan PP No 78/2015.

“Iya ada,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Anies mengungkapkan akan tetap menunaikan janji-janjinya dalam kontrak politik tersebut. Namun ia meminta buruh memberikan waktu kepadanya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menunaikan janji-janji tersebut sesuai prioritas yang ada.

“Karena itulah kita akan laksanakan semua. Tapi kita, beri kita waktu untuk kita bisa menjalankan. Ada yang bisa dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakannya bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan. Karena itu, beri kita waktu, nanti akan kita tunaikan semua,” ujarnya.

Anies mengungkapkan ia dan Sandiaga akan bertugas sebagai gubernur dan wagub untuk lima tahun ke depan. Dalam jangka waktu tersebut, Anies menegaskan akan menunaikan semua janjinya dalam kontrak politik tersebut.

“Kita bertugas baru dua minggu ketika siklus UMP itu masuk ke dalam schedule untuk pengambilan keputusan. Jadi kita akan tunaikan semua janji-janji kita, tapi kita tidak akan bertugas selama 2 minggu. Kita ini bertugas di tempat ini mulai 2017 hingga 2022. Jadi kita akan tunaikan semua,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kontrak politik Anies-Sandi dengan buruh, keduanya berjanji akan menghapus outsourcing, kerja kontrak, dan pemagangan buruh DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan UU No 13/2003 dan Permenakertrans No 19/2013. Mereka juga berjanji akan membatasi sistem outsourcing untuk lima pekerjaan saja.

Buruh Merasa Dibohongi

Koalisi Buruh DKI Jakarta dari berbagai elemen melakukan aksi di depan Balai Kota menolak penetapan upah minimun provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Koalisi buruh sempat melakukan penyobekan kontrak politik di depan Balai Kota.

Penyobekan kontrak politik dipimpin oleh Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal siang tadi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11/2017). Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumirsih mendukung sikap tersebut.

“Ada penyobekan (SK kontrak politik). Kami menudukung mereka untuk memutus mata rantai komunikasi dengan Anies-Sandi,” kata Jumirsih di lokasi. Dia sedari awal sudah ragu dengan kontrak politik yang dibuat. Juga mengatakan sudah memprediksi Anies-Sandi akan mengingkari janji tersebut.

“Ada tiga belas sudah tanda tangani. Kami dari FBLP tidak melakukan itu. Karena kami mempunyai analisa Anies-Sandi tidak bisa,” terangnya.

Jumirsih berjanji akan melakukan aksi lanjutan agar penetapan UMP saat ini dibatalkan. Dia ingin tuntutan buruh besaran UMP sebesar Rp 3,9 juta dipenuhi. “Saya pikir harus melakukan aksi berkelanjutan supaya buruh Jakarta kembali move on,” paparnya.

Sebelumnya, koalisi buruh Jakarta yang terdiri dari FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, dan SPOI pernah menandatangani kontrak politik dengan Anies-Sandi. Dari 13 poin yang ditandatangani, salah satunya meminta UMP sebesar Rp 3,9 juta. [detikcom]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close