Hukum

Tiga Kali Mangkir, KPK Cari Cara untuk Periksa Sjamsul Nursalim dan Istrinya

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari cara agar bisa memeriksa Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim karena pasangan suami istri (pasutri) itu 3 kali mangkir pemeriksaan dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (8/11/2017), menyampaikan, pihaknya sedang mencari cari karena pasutri yang kini menetap di Singapura itu tidak kooperatif untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selain tidak kooperatif, lanjut Febri, perbedaan aturan hukum dengan Indonesia menjadi permasalahan tersendiri bagi KPK. “Karena itu kita akan mencari jalan keluar yang sesuai mekanisme kerja sama internasional misalnya. Namun tidak terlalu lama agar penanganan perkara ini tidak tertunda-tunda nantinya,” ujar Febri.

Salah satu cara yang sedang dipertimbangkan KPK, lanjut Febri, adalah berkoordinasi dengan otoritas terkait di Singapura. “Banyak alternatif yang harus kami pertimbangkan. Apakah kordinasi lebih lanjut dengan otoritas di Singapura,” katanya.

Atau, kata Febri, mencari bukti-bukti lain karena prinsipnya, kedua pasutri yang berada di Singapura itu sangat diperlukan keterangannya dalam kasus ini.
“Karena mereka berdua dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SAT,” kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka karena saat menjabat kepala BPPN diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI.

Penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatan dia, sehingga negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sejumlah Rp 4,58 trilyun.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Syafruddin Arsjad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami