HukumPKPU

Tim Pengurus PKPU Buru Aset First Travel

BTN iklan

Jakarta, LEI – Tim pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel segera berkoordinasi dengan empat lembaga guna melacak aset agen perjalanan ibadah umrah tersebut.

Keempat lembaga tersebut yakni Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Satgas Inventarisasi Aset First Travel.

Salah satu pengurus PKPU First Travel Sexio Noor Sidqi mengatakan, pihaknya terus berupaya mencari tahu keberadaan aset First Travel, selain yang sudah diamankan oleh kejaksaan.

Hanya saja, jelasnya, gerak lingkup pengurus masih terbatas karena statusnya belum menjadi kurator yang berhak menginventarisasi aset. Itu sebabnya, pengurus memerlukan bantuan dari lembaga terkait yang berhak menyita aset atau membuka data keuangan First Travel.

Dia menjelaskan, status pengurus akan berubah menjadi kurator setelah First Travel dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saat ini, First Travel masih memiliki waktu hingga 27 April sebelum menyandang gelar pailit karena tidak mampu membayar utang.

“Waktu yang lumayan panjang ini kami gunakan untuk menemukan aset lain atas bantuan lembaga yang berwenang,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/2).

Sexio menuturkan, pihaknya pernah meminta pihak bank untuk membuka data keuangan rekening duo punggawa First Travel Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan. Namun, aksi itu ditolak lantaran pengurus belum menjadi kurator kepailitan.

Dia berharap, langkah penemuan aset dipermudah guna memberikan kejelasan kepada kreditur.

Pengurus PKPU lainnya Abdillah menuturkan, pihaknya akan menyambangi duo bos First Travel itu di Rumah Tahanan Cilodong, Depok pekan ini.

Pengurus akan mencoba mengorek aset dari kedua pemimpin First Travel. “Hal ini kami lakukan agar seluruh kreditur tahu bagaimana ending-nya. Apakah aset debitur cukup untuk menutup utang,” sebutnya.

Sejalan dengan itu, kreditur First Travel juga meminta tim pengurus menggandeng kejaksaan untuk membuka data keuangan agen perjalanan umrah tersebut.

Kuasa hukum 6.475 kreditur Anggi Putra Kusuma mengatakan seluruh kreditur membutuhkan informasi mengenai keuangan First Travel. Dengan begitu, kreditur tidak buta tentang aset apa saja yang masih dimiliki bos-bos First Travel.

Permintaan ini diutarakan lantaran First Travel diambang pailit atau tidak ada kemampuan membayar kewajibannya. “Kalau dimungkinkan, tim pengurus segera berkoordinasi dengan kejaksaan selama waktu yang masih disediakan undang-undang hingga April ini,” katanya.

Masa PKPU First Travel akan berakhir pada 27 April mendatang. Apabila tidak ada angin segar berupa masuknya investor, First Travel dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kendati berujung pailit, lanjut Anggi, kreditur berhak mendapatkan kejelasan berapa harta kekayaan milik debitur. Hal ini juga tidak membuat kreditur bertanya-tanya dan berharap apakah mereka masih bisa berangkat ke Makkah atau tidak.

Saat ini, Andika dan Anniesa sudah berstatus P21 dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Artinya, hasil penyelidikan dari kepolisian sudah lengkap untuk selanjutnya diproses di kejaksaan untuk dugaan penipuan dan penggelapan uang. Namun, perkara pidana ini belum mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Depok.

Adapun aset First Travel yang diamankan Kejaksaan hanya bernilai Rp40 miliar. Aset itu terdiri dari 11 mobil, tiga rumah tinggal, 1 apartemen, 1 gedung kantor, 774 gaun, dan uang tunai Rp1,53 miliar. Padahal, utang First Travel mencapai Rp1 triliun.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami