Hukum

Tipisnya Batas Teknis Pelanggaran Hakim-Teknis Yudisial

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Istilah teknis yudisial dan pelanggaran perilaku hakim masih menjadi perdebatan di antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), setidaknya sejak satu dekade terakhir.

Istilah teknis yudisial ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 005/PUU-IV/2006, meskipun dengan istilah tulisan yang sedikit berbeda, yaitu teknik justisial.

Permasalahan ini masih diperdebatkan oleh MA dan KY karena baik kode etik perilaku hakim dan teknis yudisial merupakan garis tipis yang harus ditarik perbedaannya dengan hati-hati.

Perbedaan yang tipis di antara keduanya harus dibatasi dengan sangat hati-hati supaya tidak melanggar batas-batas independensi hakim.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menyebutkan bahwa garis tipis tersebut terutama apabila menyangkut adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam bentuk tindakan tidak berdisiplin atau tidak profesional.

Tindakan tidak profesional sering menyangkut kompetensi hakim dalam memutus perkara yang di antaranya menyangkut kemampuan hakim dalam menyusun pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Namun tidak ada kejelasan batas antara kode etik hakim dengan teknis yudisial membuat KY dan MA sulit untuk menjatuhkan sanksi dan melaksanakan pengawasan kepada hakim.

“Tidak jarang terdapat perbedaan pandangan antara MA dan KY mengenai batas-batas teknis yudisial yang mengakibatkan beberapa rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA,” ujar Aidul ketika membuka simposium internasional The Line between Legal Error and Misconduct of Judges di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Aidul menilai rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh MA dapat berakibat buruk bagi kedua lembaga ini.

Pasalnya hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terkait dengan proses pengawasam terhadap dua lembaga ini, jelas Aidul.

Aidul menjelaskan bahwa kewenangan dan tugas KY sedikit banyak masih terikat dengan kewenangan MA, sehingga kewenangan dan tugas KY tidak seratus persen `independen` untuk melakukan pengawasan terhadap jabatan hakim.

Oleh sebab itu diperlukan kesepahaman antara KY dengan MA untuk mengetahui batas antara pelanggaran perilaku hakim dan teknis yudisial.

Dengan adanya kesepahaman maka perdebatan yang tersisa hanya pada berat atau ringannya sanksi yang harus dijatuhkan.

Aidul meyakini kesepahaman akan dapat diperoleh beserta dengan referensi yang sama, sehingga meningkatkan kepercayaan baik di antara KY dan MA maupun kepercayaan publik.

“Tentu saja semua upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan independensi serta akuntabilitas peradilan,” ujar Aidul.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Mahkamah Agung ke-12 Harifin Tumpa mengatakan hal yang serupa bahwa MA dan KY perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk menyatukan visi dua lembaga yang saling terkait ini.

“Baik MA dan KY perlu duduk bersama untuk bisa menyatukan visi dan pendapat kedua lembaga ini,” ujar Harifin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Harifin menjelaskan bahwa kedua lembaga ini perlu menyatukan pendapat mengenai batasan-batasan atau aturan terkait dengan pengawasan hakim terutama yang bersentuhan dengan teknis yudisial.

Untuk menyatukan pendapat kedua lembaga ini tentu saja diperlukan pendalaman untuk memasukkan teknis yudisial ke dalam pengawasan hakim.

Harifin menilai bahwa perbedaan antara KY dengan MA terkait teknis yudisial selalu menjadi masalah karena tidak ada kejelasan mengenai batasan dan ukurannya.

“Karena saling terkait terutama soal pengawasan maka dua lembaga ini harus duduk bersama dan menetapkan batasan supaya tidak jadi persoalan,” pungkas Harifin.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan KEPPH, ada dua hal yang dapat dilakukan terhadap perbedaan pandangan antara KY dan Mahkamah Agung (MA), yaitu melaksanakan pemeriksaan bersama.

Pertama, jika ada perbedaan pengenaan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran.

Kedua adalah prinsip integritas tinggi dan profesionalisme hakim, yang dalam hal ini baik KY maupun MA tidak boleh ikut campur.

Tetapi jika ada norma terkait disiplin dan profesionalisme yang dilanggar, maka bisa dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dengan MA.

Jangan Abai

Dalam simposium The Line between Legal Error and Misconduct of Judges Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus turut menajdi pembicara.

Dalam kesempatan itu dia menyebutkan bahwa dampak dari legal error atau teknis yudisial adalah pengabaian atas hak konstitusi para pencari keadilan.

Jaja menjelaskan bahwa legal error atau teknis yudisial adalah bentuk kesalahan fatal yang dilakukan oleh hakim yang gagal menggunakan kebijakan dalam putusan.

Berdasarkan pengalaman di KY selama ini, legal error di Indonesia terbagi menjadi dua.

Yang pertama merupakan murni kesalahan hakim, namun ada pula karena penyebab lain.

“Kalau murni kesalahan hakim bisa dilakukan upaya hukum, namun ada pula karena penyebab di belakangnya,” jelas Jaja.

Jaja menjelaskan bahwa legal error juga dapat diartikan sebagai berbagai kesalahan kecil yang merupakan pola kekeliruan yang dilakukan secara terus-menerus.

Legal error bahkan tidak selalu berupa kesalahan tunggal, karena seringkali bersinggungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

“Hakim harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak boleh berlindung di balik teknis yudisial dan independensi hakim,” pungkas Jaja.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami