HEADLINESNasionalOpini

TITAH PRESIDEN KEPADA TNI DAN POLRI, AWASI MASYARAKAT

BTN iklan

LEI, Jakarta-Presiden Jokowi langsung memberikan mandat terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KaPolri Jendral Idham Azis mengenai pengawasan masyarakat dalam pengendalian penularan virus corona atau Covid-19. Pengawasan ini sangat diperlukan mengenai peningkatan virus Corona yang menjadi-jadi. Agar warga juga sadar dalam meningkatkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19

Dalam instruksi tersebut, Jokowi memerintah kepada Panglima TNI untuk mendukung kepala daerah dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan pengawasan pelaksaan protokol kesehatan di masyarakat.

Lalu, bersama Kapolri dan instansi terkait lainnya untuk menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan.

Selanjutnya, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hanya, ada satu poin tambahan instruksi yakni Kapolri diminta untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Juru Bicara Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan instruksi presiden tersebut ditujukan bukan hanya kepada Panglima TNI dan Kapolri.

Tapi juga kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga lainnya, maupun kepala daerah untuk turut mengawasi penerapan protokol kesehatan.

“Instruksi tersebut juga ditujukan pada sejumlah menteri, kepala Lembaga serta gubernur, bupati dan wali kota,” kata Angkie dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Lebih lanjut, Angkie menambahkan, dalam Inpres tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan p peraturan gubernur/bupati/wali kota.

Namun demikian, peraturan yang dibuat para kepala daerah tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

“Presiden terus mengampanyekan kepada seluruh elemen masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di setiap aktivitas,” tuturnya

Dalam peraturan kepala daerah tersebut nantinya, juga ada insturksi terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Adapun sanksi tersebut berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administrative atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara tempat usaha.

Sementara dalam pelaksanaannya, segala biaya yang diperiukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inpres tersebut sudah ditandatangani Jokowi pada 4 Agustus 2020 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami