Tjahjo Kumolo Menekankan Pentingnya Pemerintahan yang Bersih

JAKARTA, (LEI) – Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 dan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan soal pemerintahan yang bersih.

“Bangun sistem pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa,” ujar Tjahjo, usai Rakorwasdanas, di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018). Tjahjo tak memberi sambutan dalam acara itu.

Beliau mengakui, selama ini inspektorat daerah belum berfungsi dengan baik. Dengan penandatangan perjanjian kerjasama ini, ia ingin Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan terus bersinergo.

“Ya tentu dengan adanya pengaduan masyarakat sekecil apapun kalau sudah ada sinergi antara APIP-APH segeranya untuk merangsang. Beda lho kalau OTT lain lagi langsung tangkap. Tapi setiap pengaduan masyarakat harus ditelaah dulu. Kalau ada bukti untuk bisa diproses, diproses. Gitu aja,” ungkap Tjahjo.

APIP pun diingatkan agar terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalau sudah ada sinergi antara APIP-APH, adanya pengaduan masyarakat sekecil apapun segera untuk respons, telaah dulu. Kalau ada bukti bisa diproses segera,” kata dia.

Tak hanya APIP, seluruh kepala daerah juga diingatkan agar memelihara komitmennya untuk memberantas korupsi sampai akar-akarnya.

Kepala daerah pun didorong untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK). “Salah satunya melalui upaya kegiatan pencegahan korupsi,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan, perjanjian kerjasama ini dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah daerah.

“Langsung (diimplementasikan). Sudah langsung. Antara saya Jaksa Agung dan Kapolri sudah. Kemudian antara Kabareskrim Irjen dengan Jampidsus sudah, dan ini daerah,” ujarnya.

Acara ini digelar dalam rangka mensosialisasikan Permendagri No 35 Tahun 2018.

“Mensosialisasikan Permendagri No.35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dengan Kepala Kejaksaaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsi, dalam laporannya.

Hadir dalam acara ini Gubernur, Kapolda, dan Kajati Seluruh Indonesia. Hadir juga dalam acara ini Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Putut Eko Bayuseno, Jamintel Jan S Maringka, Kajati DKI Tony Spontana dan sejumlah perwakilan dari institusi dan kementerian/lembaga.