HEADLINESLiputan

Tjahjo Kumolo: Pemangkasan Eselonisasi Selesai 1 Tahun

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Dalam pidatonya usai dilantik menjadi Presiden untuk periode keduanya, Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal mesin birokasi yang lamban. Dia berjanji akan mengubah struktur birokrasi. Eselonisasi birokrasi yang dianggap terlalu panjang akan dipangkas. Eselon di birokrasi itu cukup dua level saja.

Pemangkasan untuk menciptakan birokrasi lebih ramping demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan mendukung iklim investasi. Semua ini dalam upaya membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis. Dengan birokasi yang ringkas strukturnya, akan memiliki fleksibilitas tinggi, kapabilitas yang baik, adaptasi perubahan cepat serta budaya yang unggul.

Pemangkasan untuk menciptakan birokrasi lebih ramping demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan mendukung iklim investasi. Penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselon III, IV, dan V ini sebenarnya telah masuk persoalan mendasar birokrasi di Indonesia.

Struktur birokrasi kita ini memang sangat hirarkis. Hal itu menyebabkan proses mengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan sangat lambat, yang akhirnya sulit.

Dengan kondisi kompetensi dan budaya aparatur negara yang belum optimal ini menyebabkan fungsi birokrasi banyak tertunda dalam berbagai keputusan dan tindakan pemerintah.

Gagasan Presiden Jokowi melalui salah satu visi misinya dengan merampingkan birokrasi menjadi eselon 1 dan 2 berkaitan dengan beberapa target. Pertama, membangun profesionalisme birokrasi. Kedua, menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Ketiga, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif.

Perampingan birokrasi yang ingin diwujudkan adalah membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis dan bukan birokrasi yang hirarkis. Dengan birokasi yang ringkas strukturnya, ini akan memiliki fleksibilitas yang tinggi, kapabilitas yang baik, adaptasi perubahan yang cepat serta budaya yang unggul.

Birokrasi yang kapabel harus memiliki kemampuan berpikir dinamis ke depan untuk jangka panjang dengan berani membuat inovasi dan perubahan. Birokrasi yang dinamis selain memiliki budaya unggul, juga harus punya mental serta sikap yang antikorupsi, meritokrasi, dan berorientasi pada kinerja.

Pemerintah ingin memperkuat kualitas kebijakan publik. Problem birokrasi di Indonesia saat ini kecenderungannya masih ada ketidakmampuan membuat kebijakan yang berbasis data dan informasi serta berlaku jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan terencana yang revolusioner. Intinya aparatur sipil negara (ASN) ini harus mampu menyerap, menggerakan, dan mengorganisir aspirasi masyarakat.

Kebijakan pemangkasan eselonisasi bukan agenda tunggal karena harus diikuti dengan perubahan-perubahan lain. Oleh karena itu perintah presiden, khususnya kepada Kemenpan RB mengenai pemangkasan akan dilakukan terlebih dahulu di Kemenpan RB dan mempersiapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Setelah tahap pertama, kami akan mendengarkan perwakilan kementerian dan lembaga, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Langkah-langkah jangka pendek akan dipersiapkan Kemenpan RB dan kriteria jabatan diprioritaskan dengan jabatan fungsional. Lalu mempersiapkan jabatan fungsional dengan pola karier yang jelas. Disusun insentif yang harus memadai serta memotivasi seluruh ASN dalam upaya membangun kebanggaan dan bekerja dalam jabatan fungsional.

Kemenpan RB akan melakukan pemetaan nasional tentang kebutuhan jabatan fungsional dan mempersiapkan berbagai manajemen perubahan serta skema-skema kebijakan lain. Rencana perubahan ini memang tidak mudah akan tetapi kami harus optimistis untuk melakukannya.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mulai tahun 2019 pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah berencana merekrut CPNS yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis atau profesional lain dengan mengutamakan prinsip zero growth.

Rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 diselenggarakan tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2019 yang terdiri dari Menpan RB sebagai ketua tim pengarah, tim pengawas diketuai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tim audit teknologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tim pengamanan teknologi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim quality assurance oleh Kemenpan RB dan akademisi, konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) oleh Kemendikbud yang melibatkan 18 PTN di Indonesia, serta tim pelaksana yang diketuai Kepala BKN.

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada tahun 2019, total kebutuhan ASN sebanyak 197.111 formasi. Ini dibagi menjadi 37.854 untuk pusat dan 159.257 untuk rekrutmen di pemerintah daerah (Pemda). Ada pun kementerian, lembaga, dan Pemda yang akan melaksanakan rekrutmen CPNS 2019 adalah 68 kementerian atau lembaga dan 462 Pemda. Pemerintah Kabupaten Bangli mengundurkan diri sehingga total menjadi 461 Pemda.

Formasi terdiri dari umum atau reguler dan khusus. Formasi khusus terdiri dari cumlaude, diaspora, putra putri Papua dan Papua Barat, disabilitas, serta formasi lain yang bersifat strategis (cyber security).

Sumber: Koran Jakarta

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami