Liputan

Tolak Penggusuran Wilayah Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian SelemakTolak Penggusuran Wilayah Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak

BTN iklan

LEI, Jakarta– Kondisi darurat bencana pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) kita ketahui telah menyebar di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara yang merupakan salah satu zona merah di Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa 275.213 jiwa Positif per tanggal 26 September 2020 dan yang meninggal sebanyak 10.368 jiwa di seluruh Indonesia (covid19.go.id). Kondisi genting ini telah menyebabkan lembaga Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan beragam upaya untuk menekan agar penyebaran Covid-19 bisa di tekan dan di minimalisir. Kapolri juga telah meneribitkan maklumat terkait larangan berkumpul, pengadaan kegiatan bersifat massal dan meminta warga tidak panik.

Eskavator yang sudah meratakan ladang-ladang warga Kampung Pertumbuken (Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat) beberapa hari lalu, kini bergerak menuju kampung tetangga. Kini dia menuju Kampung Durian Selemak di Kecamatan Wampu itu.

Giliran ladang-ladang warga Kampung Selemak yang hendak diratakan hari ini. Namun sayangnya, ditengah situasi darurat ini, Masyarakat Adat di Sumatera Utara terus mengalami pengusiran paksa (okupasi) oleh Perusahaan Perkebunan Negara PTPN II. Esok, 28 September 2020, akan ada rencana okupasi wilayah adat milik Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak. Masyarakat Adat sudah sejak tahun 2006 menguasai kembali wilayah adat mereka yang diambil paksa oleh Perusahaan Perkebunan Negara PTPN II. Masyarakat Adat yang terdiri dari 500 KK tersebut menguasai kembali lahan sekitar 117 Ha selama 15 tahun hingga saat ini dan telah menjadi sejahtera dalam membangun kehidupannya.

Kondisi Covid-19 dimana perekonomian lumpuh, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak masih mampu bertahan. Namun kemudian PTPN II mengeluarkan surat bernomor 2.KWM/X/262/IX/2020 kepada Bapak Kapolres Langkat perihal permintaan pengamanan pada Polres Langkat untuk okupasi lahan wilayah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. 56,10 Ha wilayah adat milik Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Pertumbukan sudah diokupasi paksa beberapa hari terakhir. Masyarakat Adat Kampong Durian Selemak akan berhadapan lagi dengan okupasi paksa tersebut seluas 117 Hektar.

Upaya okupasi paksa tersebut tentunya tidak mengindahkan situasi Negara yang sedang dalam keadaan darurat. Tindakan eksekusi tersebut akan membuat berkumpulnya kelompok Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dan solidaritas dari elemen masyarakat sipil lainnya. Ini membuktikan bahwa “Maklumat Kapolri” tidak diindahkan oleh PTPN II dan pihak Kapolres Langkat serta Kodim Langkat yang terlibat dalam proses pengamanan upaya okupasi paksa tersebut akan menyebabkan jatuhnya korban saat eksekusi berlangsung.
Disamping itu, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak akan menjadi korban kehilangan haknya atas tanah, hilangnya rasa aman atas kepemilikan asset dan rumah, serta hilangnya ruang hidup mereka. Tekanan hidup akan semakin besar bagi 500 KK Masyarakat Adat baik laki-laki dan perempuan.

Terhitung sejak Agustus – September 2020, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu sangat merasa tidak aman dengan adanya intimidasi dan teror dari aparat keamanan baik TNI dan Polri yang memaksakan untuk melakukan “tali asih” kepada warga agar keluar dari wilayah adatnya.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka kami mendesak agar Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Menteri BUMN, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ketua Komnas HAM agar :
1. Memerintahkan kepada PTPN II, Kepolisian Daerah Sumatera Utara c/q Polres Langkat dan Kodam I Bukit Barisan c/q Kodim Langkat untuk menghentikan proses eksekusi yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak pada situasi yang masih Darurat Covid-19 ini. Proses eksekusi akan memicu berkumpulnya banyak massa dan menimbulkan korban hilangnya hak atas tanah, kerusakan asset dan hilangnya ruang hidup Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang sudah secara turun temurun hidup di wilayah adat tersebut;
2. Memerintahkan dan memastikan kepada seluruh Kepala Kepolisian di Daerah dan Pangdam TNI yang ada di Indonesia untuk tidak memancing, membekingi dan membuat situasi semakin panik sehingga proses penanganan Covid-19 ini dapat terganggu dan sulit untuk di minimalisir penyebarannya;
3. Memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Gugus Tugas Reforma Agraria Sumatera Utara untuk segera mengakui dan melegalisasi wilayah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang telah ditanami dengan berbagai tanaman pangan dan rumah tempat berteduh selama ini. Meminta Kanwil BPN Sumut untuk melakukan enclave HGU PTPN II yang berada di wilayah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak.
4. Merekomendasikan kepada seluruh aparatur negara agar saling menjaga situasi dan kondisi wilayah untuk tetap fokus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Satu saja korban cukup untuk melakukan klaim hak, 500 KK Masyarakat Adat khususnya perempuan adat dan anak-anak akan menjadi korban pelanggaran HAM apabila okupasi paksa dengan kekerasan akan terus dilakukan.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan, berharap rekan-rekan media di seluruh Indonesia dapat membantu mempublikasikan dan menyebarluaskan pernyataan kami agar bisa sampai dan didengar oleh para pengambil kebijakan di negara ini untuk menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi. Sebagai penutup, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.

 

Salam Agraria,

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami