Hukum

Tunda Pilkada Serentak 2020

BTN iklan

LEI, Jakarta– Tahapan Pilkada Serentak 2020 dikabarkan akan terus berlanjut di 270 daerah walaupun pandemi Covid-19 kian meluas dan mengkhawatirkan.

Laks sebagai ketua APPTHI berpendapat “Oleh sebab itu, sangat dipahami jika berbagai komponen masyarakat seperti MUI dan PB NU termasuk DPD RI mendesak agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun Komisi II DPR RI menyebut Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 tidak perlu ditunda”.

“Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 karena bencana non-alam berupa wabah virus corona (Covid-19).
Perppu 2/2020 menjelaskan bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU” Ujar Laks saat di liput oleh media LEI pada hari Senin (21/9).

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan DPR, pelaksanaan Pilkada serentak ditunda hingga Desember 2020. Namun demikian, jika hingga Desember 2020, pandemi Covid 19 belum berakhir, maka pelaksanaan pilkada serentak dapat dijadwalkan kembali.

Memperhatikan realitas jumlah orang yang terpapar Covid 19 terus meningkat, termasuk para penyelenggara Pilkada seperti Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Evi Novida Ginting dan Pramono Ubaid Tanthowi yang juga positif Covid 19.

Bahkan sejumlah penyelenggara pilkada didaerah juga terpapar Covid 19 seperti yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, bahwa terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19. Dari 96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan. Sedangkan 76 lainnya pengawas tingkat kelurahan/desa.

Dr. Laksanto Utomo, Pendiri Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta, menyatakan, situasi sebagaimana diuraikan di atas, perlu menjadi atensi bagi Presiden untuk mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk dan atas nama kepentingan menyelamatakan nyawa dan kesehatan masyarakat pemilih dan para penyelenggara pilkada, baik di pusat maupun di daerah.

“Memperhatikan lonjakan jumlah orang terpapar Covid 19 terus meningkat, bahkan para petinggi KPU dan penyelenggara Pilkada di daerah positif Covid 19, maka sejatinya hal ini menjadi atensi Pak Presiden untuk mempertimbangkan kembali untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020,” ujar Laksanto dalam uraian tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Menurut Laks, penundaan pelaksanaan Pilkada serentak jauh lebih aman daripada tetap dilaksanakan Desember 2020. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan banyak orang.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2020 kan memungkinkan untuk penundaan Pilkada serentak sampai situasi dan kondisi betul-betul aman,” tambah Laksanto.

Presiden dan DPR perlu hati-hati dan bijak dalam menyikapi adanya aspirasi dari berbagai unsur masyarakat seperti MUI, PB NU, DPR dan lain-lain yang meminta penundaan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020. Tidak bijak jika urusan Pilkada serentak Desember 2020 hanya dilihat dari aspek kepentingan politik dan ekonomi semata, dengan mengabaikan aspek keselamatan nyawa dan kesehatan masyarakat.

“Jadi poin utamanya Presiden Jokowi wajib mengutamakan keselamatan nyawa dan kesehatan semua warga negara,” tutup Laks.(fir)

 

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama
Sumber: Bernas

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami