InternasionalTekno

Twitter Gugat Pemerintah AS

BTN iklan

Jakarta/Lei – Perintah Amerika Serikat yang meminta Twitter membuka identitas salah satu penggunanya berbuntut panjang. Tak terima dengan kebijakan itu, Twitter menggugat pemerintah AS ke meja hijau.

Gugatan yang dilayangkan oleh Twitter untuk membatalkan perintah pemerintah federal AS. Perlawanan ini mencerminkan penolakan tegas Twitter untuk membocorkan identitas konsumen mereka.

Twitter menilai permintaan pemerintah AS tidak beralasan. Pasalnya akun @ALT_uscis yang dimaksud oleh pemerintah AS dianggap hanya menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai bagian dari aktivitas warga negara.

“Hak kebebasan berpendapat menjamin pengguna Twitter dan Twitter sendiri di bawah Amendemen Pertama Konstitusi AS termasuk hak menyebarkan pendapat politik secara anonim atau pseudonim,” tulis Twitter.

Situasi panas ini bermula ketika pemerintahan Trump berang terhadap salah satu pengguna Twitter berakun @ALT_uscis. Akun itu adalah salah satu pengkritik paling keras kebijakan yang dibuat Trump, terutama yang menyangkut kebijakan imigrasi.

Nama akun itu sendiri merupakan singkatan dari ‘Alternative US Citizenship and Immigration Services’. Kelompok anonim ini mengindikasikan dirinya sebagai pemerintah ‘jalanan’. Mereka muncul ketika Donald Trump mengambil alih kepemimpinan Gedung Putih.

Isi gugatan menyebutkan setidaknya seorang anggota akun @ALT_uscis merupakan anggota dari departemen imigrasi federal AS. Faktor ini jadi salah satu pemicu nafsunya pemerintahan Trump menguak identitas kelompok tersebut.

Sikap Twitter melawan pemerintah itu mendapat dukungan dari American Civil Liberties Union (ACLU). Organisasi pendukung kebebasan berpendapat ini menilai permintaan pemerintah kali ini sangat tak lazim.

Anggota ACLU, Esha Bhandari yang mewakili pengguna Twitter di sana memaparkan permintaan semacam ini biasanya hanya terjadi di kasus kriminal atau yang mengancam keamanan.

“Kami tak melihat alasan yang diberikan pemerintah untuk membuka identitas mereka,” ucap Bhandari.

Gugatan Twitter ke pemerintah AS ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya mereka pernah melakukan tindakan serupa di 2012 dan 2014. (CNN)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami