Hukum

Uang US$ 520 Ribu, Ganjar: Biar Hakim yang Putuskan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, biar majelis hakim yang memutuskan terbukti tidaknya ia menerima uang US$ 520.000 terkait proyek e-KTP.

“Ya sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan terdakwanya sudah ada ya, biar kita serahkan saja kepada hakim,” kata Ganjar usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di KPK, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Ganjar yang menjalani pemeriksaan sebagai mantan wakil ketua Komisi II DPR RI, mengaku tidak menerima uang sejumlah itu seperti yang disebutkan oleh pihak yang menyebutnya menerima uang.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontir oleh Pak Novel, waktu itu, orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” ujar Ganjar.

Bukan hanya itu, Ganjar juga sempat menyampaikan bantahan serupa saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Namun demikian, bantahan Ganjar itu kemudian disangkal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyebut Ganjar menolak menerima uang karena jumlahnya sedikit, yakni US$ 150.000 dari Andi Narogong.

“Ribut dia (Ganjar). Dia (Ganjar) minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (US$),” kata Nazaruddin.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka karena diduga bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, serta pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Atas ulah mereka dan pihak lainnya yang dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut, negara mengalami kerugian keuangan atau ekonomi sekitar Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

KPK menyangka Andi melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami